Oleh: Mudjra Almusnata (Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP USK)
Ketika perubahan iklim bergerak dari isu lingkungan menjadi persoalan ekonomi, keamanan dan geopolitik, hutan tidak lagi dapat dipandang semata sebagai bentang alam. Hutan telah berubah menjadi aset strategis dalam politik global. Dalam konteks tersebut, keberadaan Ekosistem Leuser di Kabupaten Gayo Lues seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari modal ekologis Indonesia dalam menghadapi ekonomi rendah karbon dunia.
Taman Nasional Gunung Leuser mencatat stok karbon sebagai salah satu potensi nonhayati kawasan, selain air, energi air, panas bumi dan wisata alam. Kawasan ini juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat penting dan secara ekologis menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Persoalannya, bagaimana kekayaan ekologis tersebut dapat diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi tanpa mengorbankan fungsi konservasinya?
Jawabannya mulai terlihat melalui perkembangan carbon market dan agenda pembiayaan iklim global. Persetujuan Paris membuka ruang kerja sama internasional melalui Article 6, termasuk mekanisme perdagangan hasil pengurangan atau penyerapan emisi dengan prinsip akuntansi yang mencegah double counting.
Indonesia sendiri terus membangun ekosistem perdagangan karbon. Pada Juli 2026, OJK menerbitkan POJK Nomor 10 Tahun 2026 yang memperbarui aturan perdagangan karbon melalui bursa dan mengatur agar unit karbon yang diperdagangkan tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Perkembangan ini membuka pertanyaan strategis bagi Gayo Lues: apakah Leuser hanya akan menjadi kawasan yang dijaga, atau dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan hijau yang manfaatnya kembali kepada negara dan masyarakat?
Di sinilah konsep ESG—environmental, social and governance menjadi relevan. Nilai sebuah kawasan konservasi di masa depan tidak hanya ditentukan oleh luas hutannya, tetapi juga kualitas tata kelola, transparansi data karbon, perlindungan masyarakat, integritas proyek, serta kemampuan membuktikan bahwa manfaat ekonomi tidak mengorbankan lingkungan dan masyarakat lokal.
Karena itu, Gayo Lues membutuhkan agenda yang lebih terukur: inventarisasi stok dan serapan karbon, pemetaan tutupan hutan, penguatan data spasial, pengembangan agroforestri, perlindungan masyarakat sekitar hutan, serta sistem monitoring, reporting and verification (MRV) yang kredibel.
Langkah tersebut penting karena pasar karbon global bukan ruang yang bebas risiko. World Bank mencatat bahwa kualitas, integritas lingkungan dan mekanisme penghitungan menjadi faktor penting dalam perkembangan pasar karbon. Pada 2026, harga kredit karbon juga menunjukkan perbedaan berdasarkan kualitas dan karakter proyek, dengan proyek konservasi hutan dan reforestasi berkualitas tinggi memperoleh premi tertentu.
Maka, diplomasi iklim Indonesia seharusnya tidak berhenti di forum internasional. Diplomasi tersebut harus memiliki akar sampai ke wilayah penghasil jasa ekologis seperti Gayo Lues. Pemerintah pusat, Aceh dan pemerintah kabupaten perlu memastikan bahwa potensi pembiayaan karbon dan iklim tidak menciptakan ketergantungan baru atau hanya menguntungkan pihak perantara.
Gayo Lues dapat diarahkan menjadi laboratorium pembangunan hijau: konservasi Leuser berjalan bersama peningkatan pendapatan masyarakat, agroforestri berkembang, ekowisata diperkuat, dan pembiayaan iklim digunakan untuk memperbaiki layanan publik serta ketahanan masyarakat.
Pada akhirnya, Leuser bukan sekadar hutan yang harus diselamatkan dari pembangunan. Leuser dapat menjadi fondasi pembangunan baru.
Dalam geopolitik abad ke-21, negara yang mampu menjaga ekosistem sekaligus mengelola nilai ekonominya akan memiliki posisi tawar yang semakin penting. Gayo Lues memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam perubahan tersebut—bukan dengan menjual hutannya, melainkan dengan memastikan bahwa nilai ekologisnya diakui, diukur, dilindungi, dan dikembalikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Karena menjaga Leuser bukan sekadar kewajiban ekologis. Ia adalah investasi strategis Indonesia dalam menghadapi geopolitik karbon dunia.
