Oleh: Putra Daerah Nagan Raya
Pembentangan bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer di Kabupaten Nagan Raya menjadi simbol kebanggaan dan semangat nasionalisme, sebuah kegiatan yang tentu memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat dan daerah. Namun, di tengah kemeriahan tersebut, ada persoalan mendasar yang tidak boleh luput dari perhatian, yaitu bagaimana nasib pemulihan infrastruktur Nagan Raya pascabencana?
Sebagai putra daerah, saya tidak sedang mempersoalkan nasionalisme ataupun menolak kegiatan yang membawa nama baik daerah,Namun kecintaan terhadap daerah seharusnya tidak hanya ditampilkan melalui simbol dan seremoni, melainkan juga diwujudkan melalui keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang masih menghadapi dampak bencana.
Kita tidak boleh melupakan banjir bandang yang melanda Nagan Raya pada November 2025. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Nagan Raya per 9 Desember 2025, sebanyak 25.608 jiwa atau 8.325 kepala keluarga terdampak bencana, dalam pendataan awal tersebut tercatat tujuh titik jalan putus, tiga jembatan putus, 46 sekolah terdampak, serta empat fasilitas kesehatan terdampak.
Besarnya dampak bencana juga terlihat dari estimasi kerusakan dan kerugian yang disampaikan Bupati Nagan Raya dan diberitakan ANTARA pada 8 Februari 2026, dengan total mencapai lebih dari Rp1,1 triliun, sementara sektor infrastruktur menyumbang nilai kerusakan lebih dari Rp572,7 miliar.
Angka tersebut bukan sekadar statistik, di baliknya ada masyarakat yang kehilangan akses transportasi, aktivitas ekonomi yang terganggu, anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan, serta warga yang memerlukan jalan dan jembatan aman untuk menjalani kehidupan sehari hari.
Bahkan, pada 6 Juni 2026, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih meninjau Jembatan Alue Wakie di Kecamatan Darul Makmur yang terputus akibat bencana, serta ruas jalan Lamie Langkak di Kecamatan Tripa Makmur yang mengalami kerusakan parah akibat erosi sungai. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pemulihan infrastruktur masih membutuhkan perhatian serius dan tindak lanjut yang nyata.
Di sinilah pertanyaan publik perlu diajukan, ketika pemerintah mampu menggerakkan kegiatan besar dengan membentangkan bendera sepanjang 24 kilometer, sejauh mana keseriusan yang sama ditunjukkan dalam mempercepat pemulihan jalan dan jembatan masyarakat?
Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa anggaran kegiatan bendera mengambil anggaran pembangunan infrastruktur, karena tanpa dokumen resmi, kesimpulan seperti itu tentu tidak dapat dibenarkan,Namun masyarakat berhak mempertanyakan transparansi pembiayaan kegiatan, prioritas pembangunan, serta sejauh mana kebutuhan dasar masyarakat telah diperhatikan.
Sebab, jalan dan jembatan bukan sekadar bangunan fisik, bagi petani, jalan merupakan akses untuk mengangkut hasil panen, bagi pelajar, jembatan menjadi penghubung menuju sekolah, dan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, akses transportasi dapat menentukan cepat atau lambatnya pertolongan. Ketika infrastruktur rusak, kehidupan masyarakat ikut terdampak.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka dan terukur, berapa jalan dan jembatan yang sudah diperbaiki, berapa yang masih menunggu pembangunan permanen, berapa anggaran yang telah dialokasikan dan direalisasikan, serta kapan masyarakat dapat kembali menikmati akses infrastruktur yang aman dan layak?
Pertanyaan tersebut penting karena pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada pendataan, rapat koordinasi, ataupun janji pembangunan, masyarakat membutuhkan hasil nyata. Pemerintah juga perlu menjelaskan pembagian tanggung jawab antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat agar penanganan setiap titik kerusakan tidak saling menunggu.
Saya percaya, masyarakat Nagan Raya tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan, mereka hanya ingin jalan yang layak, jembatan yang aman, aktivitas ekonomi yang kembali berjalan, dan kepastian bahwa pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan.
Pada akhirnya, kita tidak sedang mempermasalahkan panjangnya bendera yang dibentangkan, kita sedang mengingatkan bahwa kebanggaan terhadap daerah harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap rakyatnya.
Nagan Raya boleh dikenal karena kemegahan sebuah kegiatan, tetapi jangan sampai persoalan masyarakatnya justru terlupakan, Nasionalisme tidak cukup hanya ditampilkan melalui simbol, melainkan harus diwujudkan melalui pembangunan yang menyentuh kehidupan rakyat.
Bendera boleh membentang sepanjang 24 kilometer, tetapi jangan biarkan harapan rakyat untuk mendapatkan jalan yang layak dan jembatan yang aman terbentang tanpa kepastian
Sebab, ukuran kecintaan terhadap Nagan Raya bukan hanya seberapa megah daerah ini ditampilkan, tetapi seberapa serius kita memperjuangkan kehidupan masyarakatnya
