Katacyber.com | Meulaboh – Aktivitas penambangan emas yang diduga dilakukan PT Megalanik Garuda Kencana (MGK) di Desa Alue Sundak kembali menuai kecaman. Pasalnya, perusahaan tersebut dilaporkan kembali mengoperasikan kapal pengeruk emas, meskipun persoalan ganti rugi atas kerusakan lahan milik warga bernama Adan Sani belum diselesaikan sebagaimana kesepakatan bersama sebelumnya.
Kondisi ini memicu kekecewaan Adan Sani. Ia menilai pihak perusahaan telah mengabaikan kesepakatan yang sebelumnya dibuat bersama, sekaligus mengesampingkan hak masyarakat yang terdampak langsung akibat aktivitas penambangan.
Persoalan tersebut bukan tanpa alasan. Aktivitas pengerukan emas yang telah berlangsung selama kurang lebih delapan bulan itu diduga berdampak langsung terhadap kondisi lahan perkebunan produktif milik Adan Sani. Bahkan, sebagian kebunnya dilaporkan mengalami longsor akibat aktivitas penambangan di sekitar kawasan tersebut.
Akibat kerusakan itu, Adan Sani mengaku mengalami kerugian karena lahan yang selama ini menjadi sumber mata pencahariannya tidak lagi dalam kondisi sebagaimana mestinya.
Sebelumnya, pihak PT Megalanik Garuda Kencana telah melakukan pertemuan dengan Adan Sani dan menyepakati besaran nominal serta mekanisme pembayaran ganti rugi atas kerusakan lahan tersebut.
Dalam kesepakatan bersama itu, terdapat poin penting yang secara tegas menyebutkan bahwa perusahaan tidak diperbolehkan melanjutkan aktivitas penambangan sebelum seluruh kewajiban ganti rugi diselesaikan.
Namun, kesepakatan tersebut kini dipertanyakan. Hingga berita ini diterbitkan, Adan Sani mengaku belum menerima pembayaran ganti rugi sebagaimana yang telah disepakati. Ironisnya, kapal pengeruk emas milik perusahaan justru dilaporkan kembali beroperasi di lokasi.
“Kami sangat kecewa karena perusahaan seolah-olah tidak menghargai kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Kebun saya mengalami longsor akibat aktivitas tambang mereka. Besaran ganti rugi sudah disepakati, tetapi sampai sekarang belum dibayarkan. Anehnya, kapal pengeruk emas mereka malah kembali beroperasi, padahal jelas dalam kesepakatan tidak boleh ada aktivitas sebelum persoalan ganti rugi diselesaikan,” ungkap Adan Sani dengan nada kecewa.
Adan Sani menegaskan, dirinya tidak menuntut sesuatu di luar haknya. Ia hanya meminta perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan lahan yang diduga ditimbulkan oleh aktivitas penambangan serta merealisasikan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama.
Menurutnya, jangan sampai masyarakat yang mengalami kerugian justru harus terus menanggung dampak aktivitas perusahaan, sementara kewajiban yang telah dijanjikan tidak kunjung direalisasikan.
Atas persoalan tersebut, Adan Sani secara terbuka meminta perhatian serius Bupati Aceh Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat agar tidak tinggal diam melihat persoalan yang dialami masyarakat.
Ia mendesak pemerintah daerah dan lembaga legislatif segera turun ke lapangan, memanggil manajemen PT Megalanik Garuda Kencana, serta memfasilitasi penyelesaian persoalan ganti rugi secara adil dan transparan.
Selain itu, ia juga meminta agar aktivitas penambangan di lokasi yang menjadi objek sengketa dihentikan sementara sampai kewajiban perusahaan terhadap warga benar-benar dituntaskan, sesuai kesepakatan yang telah dibuat.
Jangan sampai kesepakatan hanya menjadi dokumen tanpa realisasi, sementara masyarakat harus menanggung kerugian akibat aktivitas perusahaan. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah konkret agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan hak masyarakat yang terdampak mendapatkan kepastian.
Saat di konfirmasi, manajemen PT Megalanik Garuda Kencana hanya menyebutkan tidak ingin memberikan tanggapan apapaun terkait keluhan Adan Sani maupun alasan kembali beroperasinya kapal pengeruk emas tersebut.
“Tidak ada tanggapan apapun bang”, sebut Bismi saat di hubungi via whatsapp oleh pewarta, Selasa (10/11/2026).
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi secara resmi bagi pihak perusahaan demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan. (GM)
