Katacyber.com | Nagan Raya – Di tengah polemik rencana pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dengan nilai investasi yang disebut mencapai Rp200 triliun, kalangan pemuda setempat mengingatkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar tidak terburu-buru mengambil keputusan.
Salah seorang Pemuda Beutong Ateuh Banggalang, Samsuardi, menegaskan masyarakat tidak menolak investasi. Namun, menurutnya, langkah pemerintah dalam mendorong masuknya investasi pertambangan terkesan terlalu tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kondisi dan kekhawatiran masyarakat.
“Kami tidak alergi terhadap investasi. Mungkin tujuannya baik, tetapi kami melihat langkah yang diambil terlalu terburu-buru dalam menentukan kebijakan terkait pertambangan,” kata Samsuardi kepada media ini, Jumat (12/6/2026).
Ia mengatakan masyarakat Beutong Ateuh hingga kini masih berupaya bangkit dari dampak bencana banjir yang melanda kawasan tersebut. Karena itu, wajar jika muncul kekhawatiran terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi menimbulkan risiko lingkungan di masa depan.
“Masyarakat khawatir bencana yang lebih besar akan dirasakan oleh generasi mendatang. Karena itu, kekhawatiran terhadap kehadiran tambang merupakan hal yang wajar,” ujarnya.
Menurut Samsuardi, Beutong Ateuh memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Kesuburan tanah di wilayah tersebut dinilai mampu mendukung berbagai komoditas unggulan seperti padi, kopi, dan kemiri.
“Pertanyaannya, apakah investasi di Beutong harus selalu berbentuk pertambangan? Potensi pertanian dan perkebunan di daerah kami sangat besar dan seharusnya bisa menjadi fokus pengembangan investasi,” katanya.
Samsuardi juga menyoroti pernyataan Bupati Nagan Raya terkait target pembangunan daerah yang sempat disampaikan saat masa kampanye. Menurutnya, perbedaan pandangan masyarakat terhadap investasi tidak seharusnya dijadikan alasan atas tidak tercapainya janji politik pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat dijadikan pihak yang disalahkan jika ada janji yang tidak terealisasi. Penolakan terhadap pertambangan di Beutong Ateuh bukan hal baru, tetapi sudah berlangsung sejak lama,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat memahami aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan yang berkaitan dengan rencana investasi di Beutong Ateuh Banggalang.
“Kami berharap Bupati Nagan Raya memahami sikap masyarakat Beutong Ateuh. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru merenggangkan hubungan baik yang selama ini terjalin antara pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya. (*)
