Oleh: Aulia Halsa S.H
Aceh adalah tanah yang diwarisi limpahan nikmat. Lautnya memeluk ikan-ikan gemuk, buminya menyimpan gas alam, emas, dan batu bara, pegunungan menyuguhkan kopi Gayo yang aromanya menembus kafe-kafe Eropa. Sejak penandatanganan damai di Helsinki, ratusan triliun rupiah dana otonomi khusus mengalir setiap tahun, menempatkan Aceh sebagai salah satu daerah dengan anggaran terbesar di republik ini.
Namun angka-angka itu seperti fatamorgana. Di balik neraca anggaran yang gemuk, angka kemiskinan masih keras kepala bertahan di atas rata-rata nasional. Pengangguran muda mengular panjang, dan di banyak gampong, dapur-dapur tetap bergantung pada kiriman saudara dari perantauan. Aceh tampak seperti rumah megah dengan cat baru, tapi kosong di dalamnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat, per Maret 2024, angka kemiskinan di Aceh berada di kisaran 14,45%—tertinggi di Sumatra dan jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sekitar 9,36%. Ironisnya, data itu muncul di tengah realitas bahwa Aceh menerima dana otsus lebih dari Rp 8 triliun per tahun, belum termasuk dana transfer lain dari pusat.
Dari sektor sumber daya alam, Aceh memiliki cadangan gas alam di Blok B dan Arun, tambang emas di Beutong dan Geumpang, serta perikanan tangkap dengan potensi lebih dari 1 juta ton per tahun. Nilai ekspor kopi Gayo sendiri bisa mencapai ratusan miliar rupiah.
Namun potensi itu jarang berubah menjadi kesejahteraan. Industri pengolahan minim, sebagian besar hasil alam dijual mentah, dan sebagian besar uang belanja masyarakat justru keluar dari Aceh menuju Medan, Jakarta, bahkan luar negeri.
Masalah Aceh bukan kurang uang tetapi bagaimana uang itu diurus. Anggaran yang seharusnya mengalir ke sawah, laut, dan pasar, terlalu sering tersangkut di meja rapat dan spanduk acara seremonial. Belanja pegawai memakan porsi terbesar, sementara belanja pembangunan kerap jadi pelengkap laporan tahunan.
Pembangunan pun seperti hujan yang hanya membasahi ibu kota provinsi. Wilayah barat, selatan, dan tengah sering kebagian sisa. Jalan mulus, lampu jalan, dan gedung megah banyak berdiri di Banda Aceh, sementara di Pidie Jaya atau Simeulue, jalan berlubang tetap menjadi teman sehari-hari.
Lebih parah lagi, Aceh belum berani menata industrinya sendiri. Gas alam kita diangkut keluar, emas kita digali orang, ikan kita dibeli tengkulak, kopi kita dijual mentah. Di sini kita hanya jadi penonton dari kekayaan sendiri dan kadang malah jadi pembeli dari produk yang diolah di luar.
Dampaknya terasa di setiap sudut gampong. Anak muda berbondong-bondong merantau, bukan karena tak cinta tanah kelahiran, tapi karena di sini pekerjaan layak sulit ditemukan. Di pasar-pasar, banyak barang kebutuhan justru didatangkan dari luar Aceh, membuat uang yang berputar di daerah ini cepat sekali mengalir pergi.
Di rumah-rumah, banyak dapur yang bergantung pada kiriman dari saudara di Malaysia atau Jakarta. Di warung kopi, diskusi tentang politik Aceh kadang lebih ramai daripada pembicaraan soal inovasi atau usaha baru. Hilangnya kepercayaan pada kemampuan daerah mengurus dirinya sendiri membuat banyak orang pasrah, seolah-olah kemiskinan adalah takdir, bukan akibat kebijakan yang salah urus.
Yang lebih mengkhawatirkan, pola ini menciptakan generasi yang terbiasa menjadi penonton kekayaan sendiri—tidak menguasai pengelolaan sumber daya, tapi akrab menjadi konsumen dari hasil bumi yang mereka miliki.
Aceh tidak kekurangan emas, gas, atau ikan. Yang kurang adalah keberanian untuk mengelola kekayaan itu dengan cara yang cerdas, adil, dan berkelanjutan. Selama kebijakan hanya memanjakan birokrasi dan membiarkan rakyat bertahan dengan sisa-sisa, kemiskinan akan terus menjadi wajah sehari-hari di tanah yang katanya kaya ini.
Kita perlu membalik cara berpikir: berhenti puas jadi penonton, mulai jadi pemain utama di rumah sendiri. Dana otsus harus melahirkan industri, membuka lapangan kerja, dan menghidupkan ekonomi gampong, bukan hanya membangun monumen yang indah difoto tapi kosong manfaat.
Kalau Aceh adalah rumah, maka kuncinya ada di tangan kita. Pertanyaannya, mau kita buka pintu untuk masa depan yang makmur, atau tetap mengunci diri dalam kemewahan semu
