Oleh Zuhari Alvinda Haris (Aktivis Mahasiswa UIN Ar-Raniry)
Aceh masih dalam keadaan berduka. Ratusan warga masih terisolasi dalam tenda orange yang berlabel BNPB. Tapi sayang kini mereka dipaksa keluar demi “bapak senang”. Rakyat aceh benar-benar dibuat seperti binatang. Mereka terkurung dalam kebijakan yang munafik, setiap kebijakan dianggap pro rakyat tapi implementasi jauh dari kata sejahtera. Demi posisinya aman di pemerintahan rakyat dijadikan tumbal pengamanan kursi penjabat.
Kemarin, pernyataan presiden yang mengatakan Aceh hampir seratus persen pulih adalah satu kebohongan besar yang dilakukan penjabat Aceh. Tanpa laporan, tanpa pernyataan, Presiden tidak mungkin menyampaikan kebohongan besar ke publik. Ini merupakan bukti lemahnya roda pemerintahan Aceh dibawah naungan Mualem-Dekfadh dalam mengawal pembangunan Aceh. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah mekanisme yang terstruktur agar rakyat Aceh makin sengsara dan mengemis belas kasih negara.
Sekarang, demi “bapak senang” pejabat Aceh rela lakukan apa saja. Daripada posisi terganggu lebih baik laporan dimanipulasi. Aceh sudah sampai pada posisi puncak kemunafikan kepemimpinan lokal. Pemimpin yang benar-benar mementingkan kepentingan rakyat kini pupus dan hilang dalam rantai pasok politik pemburu rente. Rakyat Aceh merindukan sosok Hasan Tiro, pemimpin sejati yang mengedepankan nasib rakyat Aceh.
Kini, kata “Aceh Merdeka” hanya sekedar di mulut namun jauh dari implementasi. Marwah bangsa aceh telah di injak oleh mereka yang zhalim kepada rakyat aceh. Mereka menjual tanah aceh demi kepentingan kelompok. Untuk menjaga keamanan oligarki yang menghancurkan bumi aceh hingga sekarang persoalan bencana aceh tidak pernah terselesaikan. Mereka yang terlibat dalam kehancuran bumi aceh tidak pernah diadili dan diproses secara hukum. Dan ini adalah bukti nyata ketakutan pemerintah aceh dalam mengusut persoalan bencana hidrometeorologi di Aceh.
Tulisan ini bukan sekedar tuduhan belaka tapi fakta yang sebenarnya terjadi. Jika kita cerna dengan logika sederhana, Aceh yang di pimpin Panglima GAM Muzakir Manaf (Mualem) seharusnya pemerintah Aceh berjalan lebih progresif dan akuntabel. Kekuatannya makin kuat dan pemerintahan aceh berjalan sesuai dengan keinginan sendiri bukan intervensi pemerintah pusat. Kemudian rekonstruksi perihal pemulihan pasca bencana berjalan dengan cepat, tepat, dan transparan. Dan juga pemerintah aceh tidak takut untuk mengusut penyebab bencana terjadi.
Melihat situasi hari ini yang bertolak belakang dengan resening, kekuatan kebijakan Mualem sebagai Panglima Komando Aceh patut dipertanyakan kembali. Setiap perintah yang disampaikan selalu diabaikan oleh anak buahnya sendiri. Jika tulisan ini salah, mari dibantah poin-poin persoalan pemerintahan Mualem-Dekfad dari awal hingga pasca bencana. 1.) Penghapusan barcode, 2.) Penertiban Tambang Ilegal selama dua minggu, 3.) Persoalan MoU Helsinki terselesaikan, 4.) penanganan bencana, dan 5.) membuka akses serta menerima bantuan asing untuk pemulihan bencana Aceh. Semuanyaa masih menjadi tanda tanya hingga kini. Bahkan empat pulau milik Aceh sempat dinyatakan beralih ke Sumatra Utara. Ini semua menunjukkan kalau Aceh bukanlah apa-apanya dimata pusat.
Sederhan saja, Jika benar Aceh dibawah komando panglima yang pro terhadap rakyat, maka selesaikan persoalan bencana Aceh. Usut semua Perusahaan-perusahaan yang terlibat, adili, dan hukum sesuai hukum yang berlaku. Jika tidak, bisa dipastikan panglima bermain aktif dalam kerusakan tanah Aceh.
Tidak hanya itu, di balik rakyat yang sedang memulihkan diri dari trauma dan memperbaiki kondisi kehidupan, terjadi ketegangan antara Ketua DPRA dan Sekda Aceh. Kisruh ini menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat. Pertentangan antar elit pemerintahan berdampak pada efektivitas sistem pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan kontras antara perjuangan masyarakat dalam bertahan hidup dan dinamika elit dalam mempertahankan kekuasaan. Kegeraman ini bukan lagi dilevel biasa tapi sudah memuncak. Rakyat bertarung untuk mengamankan nyawa, sedangkan mereka bertarung untuk mengamankan kekuasaan.
Dibawah kepemimpinan Mualem-Dekfad Aceh tidak ada pembaharuan yang signifikan. Jika pabrik karet menjadi acuan perubahan signifikan maka kekacauan rekonstruksi pasca bencana menjadi kegagalan terbesar dalam pemerintahan Mualem-Dekfad. Jika dihitung, anggaran yang diterima pemerintah Aceh dalam pemulihan bencana Aceh mencapai lebih kurang kisaran belasan triliunan rupiah dengan rincian;
Pertama. Pengembalian Dana Transfer ke Daerah (TKD): Pemerintah Pusat mengembalikan dana TKD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp1,6 triliun hingga Rp1,7 triliun ke Aceh untuk mempercepat pemulihan pascabencana”.
Kedua. Alokasi Anggaran Nasional: Terdapat alokasi anggaran sebesar Rp10,65 triliun yang disiapkan untuk percepatan pemulihan bencana di wilayah Aceh.
Ketiga. Bantuan dari Pemerintah Daerah Lain: Pemerintah Aceh menerima bantuan sebesar Rp32,4 miliar dari berbagai pemerintah daerah di Indonesia untuk penanganan dampak bencana.
Keempat. Bantuan Logistik Kemensos: Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik senilai Rp9 miliar yang diterima langsung oleh Gubernur Mualem.
Semua ini belum termasuk bantuan dari berbagai LSM, OKP, Kampus, dan masyarakat Aceh. Serta dana BTT yang sangat signifikan. Dengan rincian Total Alokasi BTT 2025: Pemerintah Aceh mengalokasikan dana BTT sebesar Rp80 miliar. Sehingga angka ini melonjak dari rencana awal. Alokasi dana tersebut digunakan untuk menutupi kebutuhan darurat akibat bencana yang meluas. Sedangkan Realisasi dan Penyerapan hingga awal 2026, dilaporkan sekitar Rp21,2 miliar dana BTT untuk penanganan banjir dan longsor.
Dengan begitu banyaknya anggaran yang diperoleh pemerintah Aceh, bisa dicurigai siapa orang yang bermain dibalik pemulihan bencana Aceh. Siapa yang senang siapa yang susah, siapa yang bahagia siapa melarat, siapa yang puas siapa yang sengsara.
Jika tulisan ini salah, mari kita buktikan bersama kelapangan secara transparan tanpa bermain laporan data yang invalid. Dan apabila presiden menyampaikan pemulihan hampir seratus persen itu benar sesuai data yang diterima maka jelas disini ada yang bermain pemalsuan data yang sebenarnya.
Terakhir, masyarakat aceh harus membuka mata selebar-lebarnya terhadap persoalan Aceh yang sangat parah. Masyarakat tidak boleh terlena dengan buaian kata manis pejabat aceh yang penuh kemunafikan.
