Oleh Zulfata, CEO Media Katacyber.com
“Kita akan bikin bioskop, mungkin aturannya harus diubah lah dikit. Karena penting bioskop ini, karena ini hanya medium sebagai bentuk ekspresi budaya,” Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon (13/01/2025).
Tak disangka pandangan ekonomi-kebudayaan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menuai kontroversi di Aceh, padahal, terkait menghadirkan Bioskop di Aceh, khususnya Banda Aceh bukanlah hal yang baru. Secara sosiologi politik memang masyarakat cenderung gemar mengekspresikan perlawanan terhadap penjabat publik (apakah ini sebagai dampak konflik Aceh yang begitu panjang, sehingga menjadikan Aceh sedikit unik, penulis belum tahu pasti soal ini), terlebih saat pejabat publik tersebut dianggap mengangkangi nilai-nilai prinsip bagi Aceh seperti halnya penerapan syariat Islam.
Satu sisi memang “kontrovesi bioskop” dari saran Menbud Fadli Zon dapat dianggap sebuah dialetika dari masyarkat di Aceh, namun pada sisi lainnya dapat juga disebut keanehan akibat mengalami penyempitan pandangan, sehingga gagasan cenderung bernuansa penolakan.
Dari lapisan kontroversi itu tampak tidak berada difrekuensi yang sama saat saling respons, misalnya, Menbud Fadli Zon berusaha menggiring agar masyarakat Aceh dapat melihat peluang kerjasama swasta dan antusisme ekspresi kebudayaan saat bioskop itu hadir di Aceh. Sehingga ia menyebut bagaimana perkembangan global bahwa bioskop semakin bertambah, termasuk di negara-negara yang menganut syariat Islam seperti di Timur Tengah, Qatar, Arab Saudi dan seterusnya, termasuk juga daerah yang nyaris mirip dengan Aceh yaitu Sumatera Barat yang juga memiliki bioskop tanpa mempertentangkannya dengan apa yang disebut “hukum bersandi syara’, syara’ bersandi kitabullah”.
Namun demikian, materi kontroversi bioskop di Aceh tidak ketemu, saling adu dengan beda maksud, beda tujuan hingga beda niat. Misalnya ada yang kontra bahwa mengatasnamakan tren (padahal klaim pribadi) bahwa hari ini telah digantikan dengan gaya masyarakat yang menonton dari rumah (home cinema) melelui platform digital. Nyarisnya pandangan ini berkubang pada pandangan Menbud Fadli Zon dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman. Padahal, membut tampak memberi pandangan agar celah kerjasama swasta-pemerintah dapat mendongkrak ekonomi kebudayaan sebagai multiplayer efek dari kehadiran bioskop. Terlebih lagi bioskop dihadirkan dengan pendekatan investasi negara tertentu.
Terkait agar tidak melanggar syariat Islam, Menbud telah memberi kata kunci yaitu perlu ada pendekantan adaptasi dan perubahan agar tidak mengangkangi syariat Islam di Aceh. Sebab syariat Islam tidak dapat dijadikan faktor utama penghalang secara general, sehingga semua yang terkesan sesuatu yang datang dari luar Aceh justru harus ditolak dan tidak dianggap ada celah untuk pemajuan kebudayaan di Aceh.
Berangkat dari fenomena kritik atau pola kontroversi di Aceh terkadang memang unik. Hal ini dapat dicermati secara sosiologis dari kotroversi Aceh sebelumnya. Coba ingat kembali secara tipis-tipis misalnya pada waktu itu ramai-ramai mengkritik kepemimpinan Gubernur Abu Doto (Zaini Abdullah) yang memotong pohon sejarah kolonial di depan Mesjid Raya Baiturrahman (MRB), sekaligus taman sekitar juga dirusak dan digantikan dengan bangunan. Pada masa ini bermacam framing penolakan bagaikan “perang badar” menghujani Abu Doto. Namun kontroversi ini akhirnya dominasi rakyat Aceh justru terkesima dengan perluasan kawasan dan bangunan MRB. Dari sini seolah-olah kontroversi pohon kolonial yang ditebang dan taman yang digantikan dengan beton hilang sektika, dan foto estetik MRB semakin viral dan dikagumi warga global yang mengunjungi MRB.
Dari sekilas fakta kontroversi yang disinggung di atas dapat ditarik benang merah bahwa memang ada hal-hal yang belum selesai dari cara pandang masyarakat Aceh dalam menatap masa depan untuk Aceh, terutama dari sisi bagaimana syariat Islam dapat memberi daya dorong bagi pemajuan kebudayaan dan ekonomi. Syariat tampak masih dijadikan tameng yang terkadang justru membuat Aceh semakin terkungkung. Padahal syariat Islam secara substansinya adalah untuk pembebasan umat dari kekerdilan pola pikir.
Melalui kajian ini pula, coba nalarkan misalnya ketika perbankkan bisa disyariatkan, lantas mengapa tidak bisa “disyariatkan” atau bahasa lain dari Menbud adalah “perlu adabtasi”. Ketika asuransi dapat disyariahkan, mengapa bioskop tidak bisa? Hal-hal seperti inilah yang lagi-lagi ada banya hal-hal yang belum selesai di tubuh rakyat dan elite Aceh senidri. Belum lagi soal judi online, prostitusi, korupsi di Aceh semakin menggila dan seakan lepas dari apa yang disebut dengan syariat Islam. Namun saat angin segar dari Menbud ditiupkan, bukannya ditantang untuk diwujudkan, justru dipertikaikan dengan tanpa mencari jalan win-win solution.
Maksud ada banyak “hal-hal yang belum seleai” inilah menjadi pekerjaan rumah bagi Mualem sebagai Gubernur Aceh terpilih dalam Pilgub 2024. Kepemimpinan Mualem sungguh diuji ketangguhannya dalam memimpin rakyat Aceh dengan hal-hal yang belum selesai dimaksud. Sebagai gubernur Aceh tentunya Mualem tidak dapat sekedar mengikuti aspirasi rakyat Aceh yang kental dengan hal-hal yang belum selesai tersebut.
Mualem didorong harus mampu memimpin Aceh dengan pendekatan out of the box untuk kemajuan Aceh di masa depan, terlebih dalam hal cepat menangkap peluang global dan kerjasam swasta level global untuk kesejahteraan Aceh, termasuk dalam hal pemajuan kebudayan. Bukankah tren diplomasi global identik dengan tujuan kerjasama ekonomi namum kemasakan cara masuknya melalui tampilan budaya?
Kepepemimpinan Mualem sebagai Gubernur Aceh mesti mampu memanfaatkan strategi kebudayaan dalam menggait investor atau kerjasama global untuk menjadikan Aceh jangan semakin tertinggal, masih berprestasi soal kemiskinan dan pengangguran. Akhirnya, melalui kontroversi bioskop ini pula penulis ingin sampaikan ke Mualem bahwa jangan sia-siakan jaringan dan kekuatan diplomasi pemajuan kebudayan Menbud Fadli Zon, sebab Mualem pasti paham bahwa partai dan koalisi mana yang sedang menggenggam kekuasaan hari ini. Mualem jangan sempat terjebak dalam “bek sye syoh” diskursus keacehan yang kemudian tidak berdambak potif bagi kemajuan Aceh hari ini dan masa depan.
