Oleh Inez Faiza Syafiyah
Jujur saja, isu Penambangan Tanpa Izin (PETI) itu adalah ibarat luka lama yang terus menganga. Ada banyak ribuan warga yang menggantungkan hidup dari sektor ini, tetapi praktik ilegalnya terus memicu konflik dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif. Kehadiran Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mestinya menjadi jembatan emas yang kita harapkan. IPR adalah pengakuan negara yang mengangkat harkat penambang dari zona kriminalitas.
Namun sayangnya, harapan tersebut sering terbentur realitas pahit suatu birokrasi. Proses IPR terlalu rumit, dan terasa sangat jauh dari jangkauan penambang di pelosok yang minim literasi hukum. Jika administrasi terlalu tinggi ‘temboknya’, IPR hanya akan menjadi utopia belaka.
Hal ini ironis, niat baik negara justru terhalang oleh mekanisme perizinan yang tidak membumi dan menyulitkan rakyat kecil.
Maka dari itu, peran pemerintah daerah sangat krusial. Agar proses perizinan benar-benar pro-rakyat, mereka diharuskan untuk turun gunung dan mendapatkan dukungan penuh.
Pendampingan ini harus mencakup pengurusan administrasi hingga akses pada teknologi yang lebih aman. Proses harus didesain ulang untuk mempermudah, bukan meminggirkan. Jika tidak, PETI akan terus menjamur.
Terakhir, legalitas harus beriringan dengan disiplin dan tanggung jawab. IPR wajib diikuti pengawasan super ketat. Izin bukan berarti melegalkan perusakan. Penambang harus bertanggung jawab penuh terhadap reklamasi lahan dan meninggalkan praktik lama yang merusak alam. IPR adalah peluang emas untuk menyeimbangkan antara urusan perut rakyat dan kelestarian bumi, asalkan semua pihak menjalankannya dengan integritas.
Sebagai penutup, dari hasil sosialisasi kami dengan warga, terlihat jelas bahwa mereka sebenarnya tidak menolak legalitas, tetapi justru merindukan mekanisme yang sederhana, manusiawi, dan tidak mematikan mata pencaharian mereka. Banyak warga menyampaikan bahwa mereka ingin bekerja dengan tenang tanpa rasa takut dikejar aparat, namun mereka butuh negara yang hadir bukan hanya sebagai pengawas, melainkan sebagai pendamping. Aspirasi ini menegaskan bahwa keberhasilan IPR tidak hanya bergantung pada regulasi yang tertulis, tetapi pada kemampuan pemerintah mendengar, memahami, dan menyesuaikan perizinan dengan realitas hidup masyarakat penambang.
