Katacyber.com | Nagan Rayan – Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nagan Raya (IPELMASRA) Banda Aceh. Warga menilai kepengurusan IPELMASRA saat ini di bawah Muhammad Irsal Mumtazal, S.H., tidak lagi menunjukkan keberpihakan dan kedekatan dengan masyarakat seperti periode sebelumnya.
Kekecewaan itu memuncak seiring rencana penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah mereka. Warga mendesak IPELMASRA segera mencabut pernyataan sikap organisasi terkait tambang yang dinilai abu-abu dan tidak tegas berpihak pada masyarakat.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai kepengurusan saat ini belum mampu merespons aspirasi warga secara jelas. Sikap organisasi dianggap tidak konsisten dan mendua dalam mengambil posisi, berbeda jauh dengan kepengurusan sebelumnya yang dikenal dekat dan menyatu dengan warga akar rumput.
Kedekatan yang Hilang
Tokoh pemuda Beutong Ateuh Banggalang, Ismik, mengenang masa ketika hubungan mahasiswa dan masyarakat berjalan erat tanpa sekat. Pada era kepemimpinan Ketua Mutawali, mahasiswa dikenal aktif, humanis, dan komunikatif dalam membangun hubungan sosial dengan warga.
“Hal serupa terjadi pada masa kepengurusan Jabal Abdul Salam. Keterlibatan mahasiswa dalam isu masyarakat dirasakan nyata. Mahasiswa membangun posko belajar daring bagi pelajar Beutong Ateuh Banggalang sebagai bentuk dukungan akses pendidikan di wilayah terbatas infrastruktur. Mereka juga mengadvokasi pembangunan menara telekomunikasi yang akhirnya terealisasi, sehingga membuka akses komunikasi masyarakat pedalaman,” ujarnya dalam pernyataan tertulis nya kepada media ini. Rabu (10/06/2026/.
Lebih jauh, pada masa Mutawali, gerakan penolakan rencana tambang PT Emas Mineral Murni (PT EMM) tahun 2019 menguat bersama masyarakat Beutong. Gerakan itu meluas melibatkan mahasiswa Aceh, mahasiswa Indonesia, hingga elemen masyarakat sipil di tingkat nasional dan internasional. Perjuangan itu berlanjut hingga ke Mahkamah Agung (MA) dan dimenangkan masyarakat.
“Perjuangan itu bukan milik satu orang, tetapi gerakan bersama,” ujar Ismik.
Ia menegaskan, semangat keberpihakan kepada masyarakat harus tetap menjadi prinsip utama organisasi mahasiswa dalam menyikapi rencana IUP di wilayah tersebut.
Kritik dari Internal IPELMASRA
Sorotan juga datang dari internal organisasi. Wakil Ketua I IPELMASRA Banda Aceh, Teungku Syah Maulana Hilal, mengaku kecewa terhadap pola pengambilan keputusan ketua dalam merespons rencana IUP di Beutong Ateuh Banggalang.
Ia menilai sejumlah agenda, termasuk dialog bersama pemerintah daerah pada 7 Juni 2026 di Moorden Coffee, Pango, tidak dilakukan transparan dan tidak melibatkan seluruh pengurus.
“Tidak ada komunikasi menyeluruh dengan seluruh pengurus,” ujarnya.
Hilal juga menyoroti keterlibatan peserta forum yang dinilai tidak merepresentasikan keseluruhan mahasiswa Nagan Raya.
Bukan Menolak Pembangunan
Para tokoh menegaskan, kritik terhadap sikap IPELMASRA maupun penolakan tambang tidak boleh disalahartikan sebagai penolakan pembangunan daerah.
“Jangan disimpulkan masyarakat Beutong yang menolak tambang itu tidak ingin Nagan Raya berkembang. Mereka mendukung karena peduli terhadap Beutong dan masa depan daerah ini,” kata tokoh masyarakat Rusli.
Tgk Malikul Aziz menambahkan, investasi pada prinsipnya dapat diterima selama memberi manfaat bagi masyarakat. Namun untuk sektor pertambangan, ia menekankan perlunya skema yang berpihak kepada warga, salah satunya melalui koperasi tambang rakyat yang dikelola masyarakat setempat.
Menurutnya, persoalan IUP ini tidak semata soal ekonomi, tetapi menyangkut harga diri masyarakat, kelestarian lingkungan, serta masa depan generasi Nagan Raya.
Sebagai catatan, meski IUP disebut telah diterbitkan, hingga kini belum ada aktivitas eksploitasi di lapangan. Kegiatan masih berada pada tahap awal.
Desakan Cabut Pernyataan Sikap
Ismik mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggiring opini mahasiswa maupun masyarakat untuk mendukung rencana IUP di Beutong Ateuh Banggalang. Sementara itu, tokoh masyarakat Tgk. Diwa Pawang Uteun kembali menegaskan penolakan warga terhadap rencana tambang di wilayah tersebut.
“Jangan ganggu ruang hidup kami dengan aktivitas tambang. Tanah ini sudah cukup memberi kami kehidupan,” tegasnya.
Masyarakat menegaskan kembali tidak menolak pembangunan. Namun mereka meminta setiap investasi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan warga. Sekaligus mendesak IPELMASRA mencabut pernyataan sikapnya agar tidak menimbulkan bias di tengah masyarakat.
