Katacyber.com ǀ Banda Aceh – Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam IPMAT (Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Tenggara) di gedung DPRA waktu lalu berujung dipolemikkan oleh Simpul Mahasiswa Gayo Lues, Rabu (16/04/2025).
Pasalnya, pihak mahasiswa mengaku mendapat berbagai ancaman dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari salah satu anggota DPRA Dapil VIII (Aceh Tenggara dan Gayo Lues) dengan inisial DNA dari Fraksi Partai Demokrat.
“Etika politik merupakan asas dasar yang harus dimiliki oleh seorang politisi,apalagi politisi yang sedang menjabat sebagai wakil rakyat,” ujar Syahputra Ariga
Sebagai bagian dari Simpul Mahasiswa Gayo Lues, mahasiswa yang akrab disapa Putra tersebut menyampaikan selama proses perencanaan unjuk rasa, pihaknya menghadapi berbagai upaya yang dapat membatalkan rencana aksi.
Dia mencontohkan, seperti adu domba antar senior dan junior, hingga rencana pencopotan jabatan Ketua IPMAT yang diduga direncanakan pihak DPR Aceh Dapil VIII.
“Dalam upaya mereka melakukan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan fakta dan kebenaran tentang kondisi salah seorang anggota DPRA Dapil VIII diduga dihalangi oleh Forum Bersama (Forbes) Dapil VIII yang diketuai oleh Bapak Ali Basrah, Wakil Ketua II DPR Aceh.” pungkas Putra.
Menurutnya, indikasi penghalangan tersebut sangat disayangkan karena mencederai integritas personal sebagai anggota DPRA, dan sekaligus juga tidak mendidik publik secara demokratis.
Putra berpandangan, hal itu menimbulkan pertanyaan publik tentang integritas Ali Basrah yang diduga mencoba mengintervensi gerakan mahasiswa.
Putra juga menuding Ali Basrah diduga merencanakan pencopotan ketua IPMAT apabila aksi unjuk rasa tetap dilaksanakan.
“Dari kejadian ini saya menilai kekompakan Forbes Dapil VIII sangat kuat. Namun, kuat dalam hal konyol dan seolah melakukan tindakan abuse of power untuk kepentingan kroni, bukan untuk kepentingan masyarakat.” kata putra lagi.
Selanjutnya, Putra menilai, apabila sikap pejabat publik seperti ini seolah anti kritik sehingga menyusun kekompakan untuk mencoba menghalangi mahasiswa bersuara.
“Ini sangat berbahaya untuk kesehatan demokrasi di Dapil VIII.” tutupnya
