Katacyber.com | Meulaboh – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Meulaboh menegaskan bahwa inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di SPBU Manekro, Kabupaten Aceh Barat, harus ditindaklanjuti secara serius, terbuka, dan berkeadilan. Sidak tersebut tidak hanya melibatkan personel Polres Aceh Barat, tetapi juga diikuti langsung oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., MM, sehingga hasilnya tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata.
HMI menilai, keterlibatan langsung kepala daerah dalam sidak tersebut justru mempertegas bahwa persoalan yang ditemukan bukanlah isu ringan. Oleh karena itu, hasil sidak wajib diikuti dengan kejelasan hukum dan langkah konkret yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ketua Umum HMI Cabang Meulaboh, Anwar Effendi, kepada Katacyber, Sabtu (20/12/2025) mengatakan bahwa sidak yang dihadiri langsung oleh unsur kepolisian dan pemerintah daerah seharusnya menghasilkan keputusan yang jelas dan terukur.
“Sidak yang dihadiri langsung oleh Bupati Aceh Barat dan Polres Aceh Barat tidak boleh berakhir sebagai simbol kehadiran negara semata. Publik berhak mengetahui apa temuan pelanggarannya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana tindak lanjut hukumnya,” tegas Anwar.
Menurut HMI, apabila sidak yang melibatkan lintas institusi ini tidak diikuti dengan langkah penindakan yang nyata, maka akan muncul kesan bahwa penegakan hukum hanya berjalan di permukaan, sementara pelanggaran berpotensi terus berulang.
HMI juga mengingatkan bahwa ketidakjelasan tindak lanjut hasil sidak berpotensi menimbulkan kecurigaan publik, baik terhadap aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah, termasuk dugaan pembiaran atau kompromi terhadap pelanggaran yang terjadi di SPBU Manekro.
Dengan demikian, tambah Anwar, kami mendesak Polres Aceh Barat menyampaikan secara terbuka hasil sidak SPBU Manekro, termasuk dugaan pelanggaran yang ditemukan.
Menuntut penindakan hukum yang tegas dan berkeadilan terhadap pihak yang terbukti melanggar, tanpa pandang bulu.
Menolak praktik penghentian perkara atau pembiaran pelanggaran tanpa dasar hukum yang jelas.
Mengingatkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah agar menjaga integritas institusi serta kepercayaan publik dengan menjadikan hukum sebagai panglima.
HMI Cabang Meulaboh menegaskan akan terus mengawal secara aktif proses tindak lanjut hasil sidak tersebut. Apabila dalam waktu dekat tidak terdapat langkah hukum yang konkret dan transparan, HMI menyatakan siap mengambil langkah lanjutan, termasuk aksi terbuka dan advokasi publik, sebagai bentuk kontrol sosial demi tegaknya supremasi hukum di Aceh Barat. (*)
