Oleh Zulfata, CEO Media Katacyber.com
Hubungan demokrasi lokal, money politic, vote buying dengan prospek ekonomi setelah pilkada jarang disorot sebagai alat ukur untuk melihat sejauhmana keseriusan pembangunan suatu daerah. Upaya efisiensi pembangunan nyaris tidak dilihat secara menyeluruh; dari hulu ke hilir. Gimmick pembangunan dan kerakyatan telah menjadi stempel ampuh untuk mengelabui rakyat dalam berpartisipasi mengawal pembangunan daerah. Influenser diperdaya, Aparatur Negeri Sipil (ASN) diperalat, kaum agamawan difasilitasi, hingga elite bisnis mengincar keuntungan. Siklus ekonomi setelah pilkada nyaris tidak memberi dampak positif bagi ekonomi pro yakyat, melainkan ekonomi yang berpihak pada segelintir elite.
Ada sisi baiknya ketika pilkada 2024 dievaluasi, paling tidak dapat membuka celah bahwa pilkada yang biayanya semakin melangit dapat menyeret diskursus dan kesadaran publik bahwa dominasi modal politik seperti cost politic, operasional politik, money politic berasal dari kantong pribadi kandidiat. Terlebih lagi jika kandiat tidak begitu memiliki saham modal politik yang besar, maka kue ekonomi setelah menjabat akan dialokasikan secara ekonomi politik ke pemilik modal.
Dalam konteks ini memang sudut pandang ekonomi politik adalah hitung-hitungan. Rakyat mesti terus dipersuasif untuk berhitung sebalum maupun setelah pilkada. Sederhananya, berapa jumlah kandidat yang menang dengan membakar uangnya (termasuk jerih payah jejaringan modalnya), kemudian dapatkah dikebalikan dalam berupa kesejahteraan bersama seluruh lapisan masyarakat? Dalam hitungan ini pula dapat ditarik benang merah bahwa dengan biaya memenangkan pilkada yang tidak sedikit dapat menjadikan pilkada sebagai batu loncatan tertinggi dalam menghasilkan kesenjangan sosial.
Dapat dicermati misalnya, berapa kali setelah mengikuti pilkada, namun perekonomian rakyat (menegah ke bawah) semakin lesu dari hari ke hari. Sebaliknya, setelah sekali saja pilkada, ekonomi di lingkar elite seakan berada di daftar orang kaya baru. Fenomena sedemikian secara sosiologi poltik justru dianggap sebuah kelaziman tanpa dilihat sebagai indikator bencana sosial setelah pilkada.
Belum lagi dilihat dari porsi alokasi anggaran daerah (APBD), baik dari sisi sasaran penerima manfaatnya, maupun siapa pemenang tendernya. Corak atau penyelenggara pembangunannya terkesan tidak menimbulkan keberlanjutan ekonomi rakyat, melaikan memuluskan ekonomi kompromi politik di lingkar kekuasaan. Dalam konteks ini pula, pilkada setelah money politic sudah dapat diprediksikan rakyat akan mengalami himpitan ekonomi berkali-kali lipat.
Jarang terlihat, bahkan tidak terlihat ada perubahan dan perbaikan saat kemenangan politik dimulai dengan sistem untung dan rugi. Sebab dengan kekuasaan, justru subjek fokus yang ingin dibangun sejatinya bukanlah kepentigan dasar masyarakat, atau menjadi penyelamat semua lapisan masyarakat, melainkan kekuasaan untuk menunjang keuntungan berkali-kali lipat bagi kelompok di lingkar kekuasaan.
Demikian halnya dengan momentum pergantian pemimpin, boleh jadi pemimpinnya berganti, tetapi tidak bagi sistem atau polanya. Dari beberapa pilkada belakangan dengan berbagai tokoh yang tumbang dan bertahan sebagai kepala daerah, dapat terlihat pola pembangunan daerah tetap sama, yaitu terus membuka lebar jurang kesenjangan masyarakat dan mempererat kolaborasi elite pemodal.
Dari kajian ekonomi politik di atas dapat dibuat pertanyaan bahwa adalah solusi untuk mempersempit ruang gerak kompromi politik dengan alokasi anggaran daerah tidak semata-mata hanya untuk mengembalikan modal politik? Atau berapa tahun kue anggaran daerah akan diperuntukkan untuk mengembalikan modal politik? Atau setelah modal dikembalikan, akankah setelah itu memang diperuntukan untuk kepentingan daya lenting ekonomi rakyat? Pada rentetan pertanyaan ini sejatinya kita melihat masih adanya bom waktu di balik pilkada yang padat modal.
Tentu hal sedemikian tidak selalu datang dari kalangan elite atau kandidat, mindset dan kesadaran publik serta keseriusan para penyelenggara pilkada juga mesti dipertanyakan. Sebab iklim demokrasi lokal hari ini terus “mengcopy-pastekan” pola politik nasional. Sehingga terkadang masyarakat bodoh dan miskin terus dirawat sebagai aset dan komoditi saat pesta demokrasi berlangsung. Ada progrom kusus yang dilirkan untuk kelompok yang dirawat ini. Sungguh penyakit politik sedemikian semakin kronis, tidak hanya satu atau tiga daerah di Indonesia, melainkan hal ini berlaku sama di dominan daerah di Indonesia.
Melalui kajian ini pula, tantangan politik untuk pembangunan daerah samakin menantang. Perjuangan rakyat untuk membebaskan diri dari berbagai tipu muslihat dalam agenda pembangunan mesti terus diberikan edukasi bahwa agenda politik mesti memprioritaskan kepentingan publik, baik dari sisi perumusan kebijakan, prioritas pembangunan, hingga fungsi pengawasan pembangunan yang sifatnya partisipatif. Terlebih fungsi pengganggaran, pengawasan dan pebuatan kebijakan yang berada di parlemen semakin ompong akibat koalisi dengan penguasa semakin mesra.
