Penulis Rahma Nabila Putri, Mahasiswa Hukum Universitas Bangka Belitung
Cerai gugat, sebagai bentuk gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami di lingkungan Peradilan Agama, merupakan bentuk upaya hukum yang sah dalam sistem hukum Indonesia. Gugatan ini kerap menjadi jalan keluar terakhir ketika perempuan merasa tidak lagi memperoleh kebahagiaan, ketenangan, atau perlindungan dalam kehidupan rumah tangga. Namun, di balik itu semua, perempuan harus melewati tahapan pembuktian yang tidak sederhana. Dalam praktiknya, proses pembuktian menjadi tahapan yang paling krusial sekaligus paling berat. Perempuan yang telah tersakiti secara fisik, psikis, atau ekonomi harus kembali dibebani dengan tanggung jawab untuk membuktikan penderitaannya secara hukum di ruang sidang.
Secara normatif, sistem hukum di Indonesia telah mengatur landasan cerai gugat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Alasan-alasan perceraian dijabarkan lebih rinci dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, seperti terjadinya perselisihan yang terus-menerus, suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, meninggalkan istri tanpa izin, atau tidak menafkahi. Hal yang sama ditegaskan kembali dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman penting dalam perkara perceraian di Peradilan Agama. Dengan dasar hukum tersebut, maka cerai gugat bukanlah perkara yang dapat dikabulkan begitu saja, melainkan harus melalui pembuktian yang meyakinkan bahwa alasan-alasan itu benar terjadi.
Kendati demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa aspek pembuktian sering kali menjadi penghambat utama dalam upaya memperoleh keadilan. Banyak perempuan tidak memiliki akses untuk mengumpulkan alat bukti yang sah secara hukum, seperti rekaman, surat, atau saksi yang dapat dihadirkan di persidangan. Dalam konteks kekerasan rumah tangga, misalnya, banyak kekerasan yang berlangsung secara tertutup tanpa disaksikan pihak ketiga. Begitu pula dengan kekerasan psikis atau verbal, yang tidak meninggalkan bekas fisik dan cenderung sulit dibuktikan. Ketika bukti tidak cukup, maka alasan perceraian pun dianggap tidak terbukti, dan gugatan cerai gugat bisa ditolak. Kondisi ini semakin diperparah apabila perempuan tidak didampingi oleh penasihat hukum atau tidak memahami prosedur hukum yang berlaku.
Selain masalah teknis pembuktian, terdapat pula persoalan sosiologis yang melekat pada posisi perempuan dalam rumah tangga. Ketergantungan ekonomi dan tekanan sosial sering kali menjadi penghambat besar dalam proses pengambilan keputusan untuk menggugat cerai, apalagi jika perempuan merasa tidak akan mendapat dukungan dari keluarga atau masyarakat. Beban moral, stigma sebagai perempuan yang “gagal” membina rumah tangga, hingga kekhawatiran terhadap hak asuh anak dan nafkah pasca-cerai turut memengaruhi langkah perempuan dalam memperjuangkan haknya. Bahkan, ada banyak kasus di mana perempuan memilih untuk bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan karena merasa tidak mampu membuktikan apa yang sebenarnya terjadi.
Masalah ini menunjukkan bagaimana sistem hukum kita masih didominasi oleh pendekatan keadilan prosedural, yakni keadilan yang hanya dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat formal. Dalam konteks pembuktian, sistem hukum cenderung kaku dan kurang memberikan ruang untuk mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis yang menyertai perkara cerai gugat. Padahal, keadilan substantif semestinya lebih diutamakan dalam perkara-perkara personal seperti ini — keadilan yang tidak hanya berpegang pada bentuk formal pembuktian, tetapi juga memperhatikan kebenaran yang bersifat esensial dan kondisi objektif pihak yang mengalaminya. Bila pendekatan hukum hanya fokus pada prosedur, maka penderitaan perempuan dapat diabaikan hanya karena tidak dapat dihadirkan dalam bentuk bukti yang sah secara hukum.
Dalam menjawab tantangan tersebut, Peradilan Agama harus melakukan langkah progresif untuk memastikan bahwa proses hukum dapat memberi ruang lebih luas bagi perempuan dalam pembuktian. Salah satunya adalah dengan memberikan ruang bagi bukti non-konvensional, seperti pengakuan psikolog, keterangan ahli, atau bahkan pengamatan sosial. Hakim juga dituntut untuk memiliki sensitivitas gender dan pemahaman sosial yang kuat, agar tidak hanya menilai dari bukti tertulis atau keterangan formal, tetapi juga dari konteks kehidupan rumah tangga para pihak. Selain itu, penting bagi negara untuk memastikan ketersediaan bantuan hukum bagi perempuan, termasuk pendampingan psikologis selama proses persidangan, agar perempuan tidak merasa sendiri dalam menghadapi sistem hukum.
Pembaruan teknis yudisial juga bisa menjadi solusi, seperti digitalisasi pengumpulan bukti, pelaporan KDRT secara daring, atau pelatihan aparatur peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan isu-isu gender. Kementerian Agama dan Mahkamah Agung juga dapat menyusun panduan teknis pembuktian dalam perkara cerai gugat yang bersifat responsif terhadap kerentanan perempuan. Tidak kalah penting, edukasi hukum kepada masyarakat juga perlu digalakkan agar perempuan mengetahui hak-haknya dan mampu menggunakan saluran hukum secara efektif sejak dini.
Kendala pembuktian dalam perkara cerai gugat juga tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan literasi hukum di kalangan masyarakat, khususnya perempuan. Banyak perempuan yang sebenarnya memiliki alasan kuat untuk menggugat cerai, namun tidak memahami bahwa alasan tersebut harus dirumuskan dan dibuktikan dalam bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan hukum acara. Akibatnya, ketika sampai di persidangan, mereka tidak siap secara administrasi maupun substansi untuk menghadirkan bukti. Dalam konteks ini, peran lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, serta penyuluhan hukum oleh pemerintah menjadi sangat penting untuk membekali masyarakat — terutama perempuan — dengan pemahaman dasar tentang hak dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh. Tanpa pemahaman tersebut, sistem hukum yang ada justru menjadi beban, bukan solusi.
Lebih jauh lagi, sistem pembuktian yang terlalu menuntut formalitas tinggi juga berpotensi menegasikan nilai-nilai maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), yang seharusnya menjadi landasan utama dalam peradilan agama. Salah satu tujuan hukum Islam adalah hifz an-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-‘irdh (perlindungan kehormatan), di mana perempuan yang mengalami kekerasan atau penghinaan dalam rumah tangga semestinya diberikan perlindungan secara menyeluruh, baik secara fisik maupun martabat. Apabila proses peradilan justru menjadi ruang yang membungkam suara mereka hanya karena kekurangan bukti formal, maka asas perlindungan dalam syariah tidak terpenuhi. Maka, selain berdasarkan hukum positif nasional, penting bagi hakim di peradilan agama untuk mengingat nilai-nilai moral dan etika hukum Islam sebagai pijakan dalam menilai perkara cerai gugat secara lebih adil dan berimbang.
