Oleh Muhammad Nashir
Bencana banjir yang berulang kali melanda Aceh bukan hanya persoalan alam, ini telah mengarah pada apa yang disebut “banjir kayu gelondongan”, peristiwa ini patut menjadi cermin bagaimana negara memandang dirinya sendiri di hadapan rakyat dan dunia internasional. Aceh, sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang konflik, perdamaian, dan bencana besar seperti tsunami 2004, sering kali menjadi sorotan publik ketika terjadi bencana.
Dalam konteks ini, muncul fenomena gengsi menjaga citra negara-sebuah dorongan politik dan simbolik untuk menampilkan negara sebagai entitas yang kuat, siap, dan berwibawa, meskipun realitas di lapangan sering kali menunjukkan keterbatasan dan ketimpangan penanganan bencana.
Gengsi negara dalam menghadapi bencana alam umumnya tercermin dari narasi resmi pemerintah. Dalam kasus banjir di Aceh, pemerintah kerap menekankan kecepatan respons, kehadiran aparat negara, dan bantuan logistik sebagai bukti kesigapan.
Pernyataan pejabat, publikasi media pemerintah, serta dokumentasi kunjungan elite negara ke lokasi bencana menjadi bagian dari upaya membangun citra bahwa negara hadir dan mampu mengendalikan krisis.
Namun, fokus pada citra ini sering kali berisiko mengaburkan persoalan struktural yang menjadi akar masalah banjir, seperti deforestasi, tata kelola sungai yang buruk, alih fungsi lahan, serta lemahnya perencanaan wilayah.Sayangnya, kritik terhadap kebijakan tersebut sering kali diredam dengan alasan menjaga stabilitas dan nama baik daerah maupun negara.
Dalam situasi ini, gengsi negara justru dapat menjadi penghambat transparansi dan evaluasi kebijakan. Alih-alih membuka ruang refleksi dan perbaikan, negara cenderung menampilkan narasi bahwa bencana semataata adalah kehendak alam, bukan akibat dari pilihan pembangunan yang keliru.Lebih jauh, gengsi menjaga citra negara juga memengaruhi relasi antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh.
Ketika negara terlalu fokus pada simbol-simbol kehadiran-seperti pengiriman bantuan jangka pendek atau kunjungan seremonial-kebutuhan jangka panjang korban banjir sering terabaikan. Pemulihan ekonomi, perbaikan infrastruktur yang berkelanjutan, serta perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat menjadi isu yang kurang mendapat perhatian serius.
Akibatnya, masyarakat korban bencana merasakan jurang antara retorika negara dan realitas sehari-hari yang mereka hadapi. Di sisi lain, Aceh memiliki pengalaman kolektif yang kuat dalam menghadapi bencana besar. Masyarakat Aceh relatif kritis terhadap klaim negara dan mampu membandingkan janji dengan tindakan nyata.
Ketika negara terlalu menekankan citra, kepercayaan publik justru dapat terkikis. Rasa gengsi yang berlebihan berpotensi melahirkan ketidakjujuran kebijakan, di mana kegagalan ditutupi demi mempertahankan wibawa, bukan diperbaiki demi keselamatan rakyat.
Oleh karena itu, Tetapkan status Bencana Nasional sekarang, karena keselamatan rakyat tidak bisa ditukar dengan pencitraan apa pun! “Jangan biarkan gengsi menjaga citra negara justru menumbalkan nyawa rakyatnya sendiri!
