Katacyber.com | Jakarta –
Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam membongkar praktik mafia beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta. Kamis, (05/06/2025).
Direktur Eksekutif PPASDA, Muhammad Irvan Mahmud Asia, menilai bahwa langkah Menteri Amran merupakan tonggak penting dalam menciptakan keadilan harga serta ekosistem pangan nasional yang sehat. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap petani dan masyarakat kecil sebagai konsumen.
“Di tengah kondisi surplus beras dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Bulog mencapai 4 juta ton, serta harga beras di tingkat penggilingan yang menurun, kelangkaan dan kenaikan harga beras di pasar seperti PIBC menjadi tidak masuk akal,” ujar Irvan.
Ia menegaskan bahwa praktik kecurangan dalam tata niaga beras sudah berlangsung terlalu lama. Karena itu, pihaknya mendukung agar tindakan hukum dilakukan hingga ke akar-akarnya.
“Kami melihat cahaya harapan ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui Kementerian Pertanian, mulai membongkar praktik mafia beras. Kami mendukung penuh dan akan terus bersama Mentan Amran untuk membersihkan tata niaga beras serta komoditas pangan lainnya,” tambahnya.
Irvan juga menilai bahwa mafia beras adalah musuh bersama bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk mendukung langkah pemerintah demi mewujudkan sistem pangan yang adil dan berdaulat.
“Untuk kepentingan nasional jangka panjang, perlu dilakukan perbaikan sistem distribusi pangan, transparansi rantai pasok, serta perlindungan harga bagi petani dan konsumen,” tegasnya.
PPASDA juga mendorong pelibatan organisasi petani dalam proses pengawasan distribusi serta penyusunan kebijakan di sektor hilir. Irvan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa negara tidak boleh memberi ruang bagi spekulan yang mengambil untung di atas penderitaan rakyat.
“Kejadian ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membangun tata kelola pangan yang adil, transparan, dan berdaulat,” pungkas Irvan.
