Katacyber.com | Gayo Lues – Analis Kebijakan Publik, Syahputra Ariga menilai satu tahun kepemimpinan Suhaidi–Maliki tidak bertampak sunstantif, Kamis (26/02/2026).
Syahputra Ariga mempertanyakan kinerja Kabupaten Gayo Lues dalam konteks pemulihan pascabencana hidrometeorologi.
Dia menegaskan kondisi satu tahun Kepemimpinan Suhaidi–Maliki di Gayo Lues belum berdampak nyata bagi masyarakat setempat.
“Sejak awal, saya berpandangan bahwa evaluasi satu tahun pemerintahan duet Suhaidi–Maliki harus berpijak pada realitas sosial masyarakat, bukan semata-mata pada indikator administratif, laporan seremonial, atau persepsi yang dibangun dari luar dinamika keseharian daerah.” katanya.
Dia menudung narasi yang disampaikan oleh pihak tertentu, termasuk Ketua PUSDA tampak hanya bergelut seremonial.
“Itu narasi seperti kursi penonton ketimbang refleksi yang lahir dari interaksi langsung dengan denyut kehidupan masyarakat Gayo Lues pascabencana. Pertanyaannya sederhana: apakah pihak yang mengklaim akselerasi pemulihan tersebut setiap hari menyaksikan dan merasakan langsung kondisi warga di wilayah terdampak? Apakah ia hidup dalam tekanan ekonomi yang sama, menyusuri jalan rusak yang sama, dan menyaksikan fasilitas publik yang belum sepenuhnya pulih?” tegas Syahputra, (26/02).
Sebagai putra daerah dan Ketua Umum Perkumpulan Mahasiswa Gayo Lues se-Indonesia, saya memiliki hak sekaligus tanggung jawab moral untuk menyampaikan kritik berbasis fakta sosial. Kritik ini bukan lahir dari kepentingan politik sesaat, melainkan dari komitmen terhadap masa depan daerah.
Di sejumlah kecamatan terdampak seperti Pining, Tripe, dan Putri Betung, perbaikan infrastruktur masih berada pada tahap terbatas. Jalan penghubung antarwilayah belum sepenuhnya normal. Beberapa jembatan darurat masih menjadi tumpuan mobilitas warga. Fasilitas publik, termasuk sarana pendidikan dan layanan dasar, di beberapa titik belum sepenuhnya kembali berfungsi optimal.
Menurutnya, pembukaan akses darurat memang penting sebagai respons awal. Namun, ukuran keberhasilan pemulihan pascabencana tidak berhenti pada pembukaan akses sementara. Keberhasilan sejati diukur dari normalisasi fungsi sosial dan ekonomi secara utuh—yakni ketika masyarakat dapat kembali beraktivitas tanpa hambatan struktural dan psikologis.
Dia menyampaikan, banyak warga masih berjuang memperbaiki keadaan mereka secara mandiri. Sebagian petani menghadapi gangguan distribusi hasil produksi. Pedagang kecil merasakan penurunan daya beli yang belum sepenuhnya pulih. Ini adalah realitas yang tidak selalu tertangkap oleh laporan makro.
“Klaim tentang lompatan indikator pembangunan perlu dibaca secara metodologis dan kontekstual. Indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, atau persentase kemiskinan memang penting dalam kerangka evaluasi pembangunan. Namun, indikator tersebut sering kali tidak mampu menangkap secara langsung dampak mikro pascabencana terhadap rumah tangga terdampak.” ujarnya.
Dia juga banyam mempertanyakan hal subtanstif seperti apakah daya beli masyarakat benar-benar pulih? Apakah sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal kembali stabil? Apakah perdagangan kecil dan UMKM telah bangkit secara berkelanjutan? Apakah layanan publik berjalan tanpa gangguan signifikan?
Menurunya, jika jawaban di lapangan masih menunjukkan ketimpangan, keterlambatan, dan adaptasi yang belum tuntas, maka klaim “lompatan pembangunan” patut dipertanyakan. Evaluasi pembangunan tidak boleh berhenti pada angka agregat; ia harus menyentuh pengalaman konkret warga.
Dia melanjutnya pascabencana adalah momentum ujian integritas tata kelola pemerintahan. Dalam situasi darurat, anggaran mengalir cepat, program digulirkan intensif, dan keputusan diambil dalam tempo singkat. Pada titik inilah transparansi menjadi mutlak.
“Saya kembali menegaskan pentingnya keterbukaan data anggaran, mekanisme distribusi bantuan, serta pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil. Tanpa itu, narasi keberhasilan berisiko menjadi klaim sepihak, bukan kesepahaman kolektif antara pemerintah dan warga.” tegasnya lagi.
Dia juga meyakinkan, kepercayaan publik tidak dibangun melalui banyaknya rilis media, melainkan melalui konsistensi tindakan dan keterbukaan informasi. Pemerintah daerah yang kuat bukanlah pemerintah yang kebal kritik, melainkan yang siap diuji secara data, fakta, dan pengalaman warga.
Baginya, pernyataan ini bukan bentuk antipati terhadap pemerintah daerah. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kontrol sosial yang konstruktif. Demokrasi lokal yang sehat membutuhkan ruang dialog, koreksi, dan evaluasi terbuka.
Dia meyakini bahwa keberhasilan pascabencana bukan diukur dari seberapa banyak publikasi yang disebarluaskan, tetapi dari seberapa cepat, adil, dan merata masyarakat dapat kembali berdiri dengan martabatnya.
Berdasarkan analisisnya, Gayo Lues membutuhkan kepemimpinan yang kuat secara substansi-yang mampu menjawab tantangan struktural, mempercepat pemulihan ekonomi rakyat, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh warga terdampak. Narasi optimisme penting, tetapi ia harus ditopang oleh realitas yang terverifikasi.
“Sebagai bagian dari masyarakat Gayo Lues dan sebagai akademisi kebijakan publik, saya menyampaikan pernyataan ini dengan tanggung jawab moral dan intelektual. Harapannya sederhana: agar evaluasi pembangunan tidak berhenti pada klaim, tetapi benar-benar menjadi refleksi bersama demi masa depan Gayo Lues yang lebih tangguh dan berkeadilan.” tutupnya.
