Penulis: Al Asaalul Kiram, Kader HMI Komisariat Ushuluddin, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Aceh, tanah yang pernah menjadi medan panjang konflik bersenjata, kini kembali menghadapi dilema besar dalam pembangunan. Di saat masyarakat masih berjuang dengan keterbatasan fasilitas pendidikan, kekurangan guru dan minimnya lapangan kerja, pemerintah pusat justru merencanakan pembangunan empat batalyon militer baru di beberapa wilayah Aceh. Rencana ini tak hanya memunculkan tanda tanya besar soal arah prioritas pembangunan, tapi juga membuka kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Apakah Aceh memang butuh tambahan kekuatan militer, atau justru lebih membutuhkan pembangun peradaban seperti guru dan tenaga pendidik?
Tak bisa disangkal, kondisi pendidikan di Aceh masih memprihatinkan. Data dari Dinas Pendidikan Aceh dan laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa banyak sekolah di pedalaman kekurangan guru, terutama untuk mata pelajaran eksakta seperti matematika, fisika dan biologi. Fasilitas pendidikan seperti laboratorium dan perpustakaan belum merata, bahkan ada sekolah yang masih kekurangan meja belajar. Sementara itu, angka putus sekolah dan pengangguran di kalangan lulusan muda juga belum tertangani secara serius. Di tengah semua kenyataan ini, pembangunan empat batalyon terasa seperti keputusan yang tidak berpijak pada realitas lokal.
Pendidikan semestinya menjadi fondasi utama dalam membangun Aceh pascakonflik. Investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu adalah jalan jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, berdaya saing dan mampu menjaga perdamaian secara mandiri. Aceh tak membutuhkan lebih banyak senjata, melainkan lebih banyak ruang baca. Masyarakat yang tercerahkan oleh ilmu pengetahuan jauh lebih tahan terhadap provokasi politik, hasutan kebencian, maupun radikalisasi. Guru adalah ujung tombak yang tak kalah penting dari alat negara, sebab merekalah yang menghidupkan nalar dan nurani generasi penerus.
Ironisnya, anggaran besar justru diarahkan untuk membangun instalasi militer baru. Jika ratusan miliar rupiah dialihkan ke dunia pendidikan, bayangkan berapa banyak guru honorer yang bisa diangkat, atau berapa banyak beasiswa yang bisa diberikan untuk mahasiswa miskin di pelosok Aceh. Pemerintah tampaknya masih memandang pembangunan dari perspektif keamanan semata, bukan kesejahteraan dan pemberdayaan rakyat. Ini adalah kekeliruan konseptual yang harus segera dibenahi.
Perlu juga dicatat bahwa pembangunan batalyon ini berpotensi merusak semangat damai yang telah dijaga sejak penandatanganan MoU Helsinki tahun 2005. Banyak elemen masyarakat sipil, mahasiswa, tokoh adat, hingga Wali Nanggroe telah menyuarakan penolakan secara terbuka. Mereka khawatir kehadiran militer dalam skala besar akan membangkitkan trauma, mengganggu kenyamanan sosial dan menyempitkan ruang sipil. Apalagi, keputusan ini diambil tanpa partisipasi aktif dari rakyat Aceh dan perwakilan daerah seperti DPRA. Bukankah semangat otonomi Aceh justru menuntut agar pembangunan berdasarkan pada kehendak dan kebutuhan lokal?
Kita tentu tidak anti terhadap keberadaan militer secara prinsip. Namun yang kita soroti adalah ketimpangan logika pembangunan. Di saat anak-anak harus berjalan kaki berjam-jam menuju sekolah reyot, di saat guru honorer digaji di bawah standar kelayakan, di saat anak muda frustrasi mencari pekerjaan, negara justru mengedepankan pembangunan markas militer. Ini bukan soal membenci TNI, tapi soal mengoreksi arah kebijakan agar kembali ke jalan yang benar, jalan kemanusiaan dan pendidikan.
Aceh hari ini tidak butuh barak baru, tapi butuh ruang kelas yang layak. Aceh tidak menanti panser atau helikopter tempur, tapi menanti hadirnya guru-guru terbaik di pelosok desa. Jika pemerintah pusat ingin membangun Aceh, maka bangunlah manusianya terlebih dahulu. Sebab negeri ini tidak akan bangkit dengan senjata, tapi dengan ilmu dan kasih sayang.
