Oleh Zulfata, Pemimpin Umum Media Katacyber.com
“Ada yang sekarang mau pisahkan saya dengan Jokowi, lucu juga, untuk bahan tertawa boleh. Jangan, kita jangan ikut pecah belah, itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia.” _Presiden RI, Prabowo Indonesia
Tepat memperingati 100 hari kerja pemerintah Prabowo-Gibran menarik membaca daya letup politik Indonesia secara kekinian. Pro dan kontra bertarung di ruang publik. Masing-masing poros pemilik data, hasil survey, lembaga hingga produk influenser tampil bagaikan saling adu jurus. Imbasnya, mencuat temuan orang dalam bahwa yang tidak seirama dengan komando politik Prabowo akan ditendang.
Tak terhenti di situ, “gestur politik” Gibran sebagai wakil presiden terus menjadi sorotan bahkan cenderung menciptakan celah kelemahan bagi citra pemimpian Indonesia sepanjang sejarah kemampuan ketokohan wakil presiden RI. Ada beberapa hal yang ikut terseret, lebih tepatnya tersentak ke ruang publik hingga ke jajaran birokrasi politik ke bawah setelah 100 hari kerja Prabowo Gibran.
Tiga di antaranya adalah bias menteri atau setingkat menteri teridentifikasi tidak satu irama dengan Prabowo, tentu ada upaya teguran yang dilakukan terlebihdahulu, namun demikian pertimbangan politik koalisi tampak masih menjadi prioritas bagi Prabowo dalam menentukan sikap. Terlebih Probowo dikenal sebagai tokoh politik yang gemar menerapkan politik koalisi-negosiatif dalam mewujudkan persatuan nasional.
Kedua, pemangkasan anggaran pemerintah yang dilakukan secara massif oleh Prabowo menampilkan adanya citra dan perilaku politik yang nyaris bertolak belakang dengan pemerintah Jokowi kala itu. Bahasa sederhananya, masa pemerintah Jokowi; anggaran pemerintah tambah berhampuran dari berbagai aspek, hingga pemerintah masa kepemimpinan Jokowi berani dan nekat membiayai program pemerintah tanpa adanya pertimpangan efisiensi, baik sekala program nasional maupun daerah. Dari sisi ini, dapat ditarik benang merah bahwa babak baru Prabowo menampilkan kebijakan politiknya bukan berarti melanjutkan langkah politik mentornya, yaitu Jokowi sebagai Presiden RI dua periode.
Ketiga, Intervensi salah satu partai politik besar yang mengarah kepada keluarha besar Jokowi diakui atau tidak telah diredam, demikian halnya dengan upaya “merebut” partai politik tertentu yang mengarah pada melawan Jokowi sudah tampak aman-aman saja, Meskipun yang dianggap kebijakan atau legasi Jokowi masih belum aman. Maksudnya, fenomena mangkraknya Wisma Hambalang kedua akan terulang kembali.
Disadari atau tidak, secara politik, pemerintah Prabowo-Gibran di momen 100 hari kerja, tepatnya di tahun 2025, cenderung tidak dapat dilihat Gibran sebagai sosok tanpa pengendali. Terlebih sosok Jokowi bukanlah politisi tanpa menggunakan jasa operator politik dalam menjalankan misinya. Artinya, dilihat dari rekam jejak politik Jokowi, hasrat politik jangkang panjangnya adalah keberlanjutan kekuasaan, meskipun ada anggapan bahwa Jokowi nyaris menumpbalkan partainya (sebelum dipecat) demi keberlanjutan karir trah politiknya.
Dalam konteks itulah sosok Gibran mesti melihat Jokowi di belakangnya. Pada posisi ini pula, sikap politik Prabowo tidak ingin terlihat cacat dalam catatan sejarah kepemimpinan nomor satu di Indonesia. tentu secara pertimpangan politik sejarah, Prabwo tidak ingin melengserkan wakil presdennya sendiri dengan alasan apapun, sebab dengan hadirnya Gibran sebagai wakilnya secara tidak langsung menjadi kekuatan “super power” bagi Prabowo saat hendak berlabuh ke kursi Presiden RI.
Dari uaraian penggiring di atas dapat dipahami bahwa di situlah benang merah persahabat politik Prabowo dan Jokowi. Terlebih sosok Jokowi jarang sekali mengkhianati orang-orang yang telah membesarkannya, bahkan nyaris tidak pernah melawan atasan atau bekas atasannya. Perhatikan saja sejarah politik masa orde baru hingga kini, ia tampak tidak menyimpan dendam pada bekas atasannya yang pernah mencopot jabatannya. Mungkin inilah yang dimaksud Gur bahwa Prabowo adalah “orang yang paling ikhlas kepada rakyat”.
Di balik itu pula, meskipun langkah politik pemerintahan Prabowo dipandang berbanding terbalik dengan Jokowi, bukan berarti Prabowo sedang menabuh genderang perang terhadap trah politik Jokowi. Barangkali inilah maksud mengapa Prabowo menyampaikan secara terbuka bahwa ada pihak-pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi, dan terus-terusan ia menyampaikan bahwa dirinya banyak belajar politik terhadap Jokowi.
Pandangan politik dan sikap politik lumba-lumba yang tampak sedang dijalankan Prabowo di tahun 2025 menjadi lebih menarik terkait bagaimana Prabowo mampu mengontrol kinerja dan efisiensi program pemerintah. Politik lumba-lumba tersebut bermakna melihat dari atas dan menyelam ke bawah telah dilakukannya dalam memonitor kinerja kabinetnya. Ke depan, ganti posisi dan komposisi kabinet pasti dilakukan Prabowo, meski terkadang ia secara profesional mampu menempatkan arti persahabatan dengan politik. Persahabatan bukan berarti mengintervensi politik, demikian sebaliknya.
Akhirnya, pemerintah Jokowi dan Prabowo berpeluang besar seperti bumi dan langit, saling melengkapi tetapi tidak sama. Semua tafsiran politik ini akan terjawab saat kemudian hari dihat dari nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) apakah berubah menjadi IK-END atau tidak.
