Katacyber.com | Meulaboh – Memasuki hari pertama pemberlakuan kenaikan harga BBM nonsubsidi per hari ini, Kamis (11/6/2026), Ketua Umum HMI Cabang Meulaboh melalui Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD), Iqbal Syahputra, mengkritisi keras kebijakan PT Pertamina yang dinaungi Kementerian BUMN dan ESDM.
Menurut Iqbal, meskipun pemerintah memastikan BBM subsidi (Pertalite dan Solar) tidak naik, kenaikan signifikan pada Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter (naik 32%) tetap akan menimbulkan efek domino yang brutal terhadap perekonomian masyarakat kecil di Aceh dan Indonesia pada umumnya.
“Ini pembenaran yang keliru jika pemerintah hanya mengatakan rakyat kecil tidak terimbas karena Pertalite tidak naik. Faktanya, kenaikan Pertamax akan memicu inflasi rantai pasok. Siapa yang dirugikan? Petani, nelayan kecil, dan pelaku UMKM. Mereka adalah rakyat kecil yang biaya transportasi barangnya ikut naik. Pemerintah gagal membendung efek psikologis dan ekonomi makro dari kebijakan ini,” tegas Iqbal Syahputra di Meulaboh, Kamis (11/05/2026).
HMI Cabang Meulaboh menyoroti fakta bahwa kenaikan ini terjadi di saat data inflasi global belum stabil dan nilai tukar rupiah masih tertekan. Kenaikan harga Pertamax Green 95 dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 semakin memperparah situasi kelas menengah yang saat ini menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi .
Kritik Tajam terhadap Pemerintah (Kementerian ESDM & Pertamina):
Iqbal menyoroti pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebutkan adanya perintah Presiden agar BBM subsidi tidak naik .
“Kami apresiasi BBM subsidi tidak naik. Tapi itu adalah kewajiban, bukan prestasi. Persoalannya, mengapa Pertamax harus naik setajam ini (Rp3.950) tanpa skema transisi yang jelas? Alasan harga minyak dunia sedang naik adalah alasan klasik yang tidak pernah selesai. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak serius melakukan efisiensi di sektor hilir minyak dan terus membebani rakyat dengan mekanisme pasar yang kejam,” ujarnya.
Desakan dan Solusi Konkret:
HMI Cabang Meulaboh meminta Pemerintah Pusat untuk tidak hanya meminta masyarakat “tenang” seperti yang disampaikan Menko PM Muhaimin Iskandar , namun harus mengambil langkah:
1. Insentif Sementara: Berikan diskon atau subsidi silang yang lebih besar untuk Pertamax selama 3 bulan ke depan bagi kendaraan logistik.
2. Kontrol Harga Pangan: Segera gelar operasi pasar serentak untuk menekan laju inflasi pasca kenaikan BBM, karena harga angkutan barang pasti ikut melambung.
3. Evaluasi Formula Harga: Pemerintah harus duduk bersama DPR untuk mengevaluasi formula harga keekonomian BBM yang saat ini dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak .
“Jangan sampai keterlambatan penanganan efek kenaikan ini memicu ledakan kemarahan sosial. Rakyat tidak sedang bermain soal harga; rakyat sedang berjuang untuk bertahan hidup. HMI akan terus mengawal agar kebijakan energi nasional tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat Meulaboh dan sekitarnya,” pungkas Iqbal Syahputra.
