Penulis: Maulana Iqbal, Kader HMI Banda Aceh
Beberapa hari terakhir, jagat maya di Indonesia kembali dipanaskan oleh hal yang kalau boleh kita jujur dan waras tidak semestinya menjadi masalah negara. Kali ini, penyebab kehebohan itu adalah selembar bendera. Bukan bendera negara asing, bukan pula panji organisasi teroris internasional, melainkan bendera bajak laut dari serial anime One Piece.
Dan yang lebih mencengangkan lagi, bendera fiksi tersebut dianggap sebagai ancaman serius terhadap keutuhan bangsa oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Menurut beliau, pengibaran bendera bajak laut anime itu di berbagai tempat menjelang 17 Agustus merupakan upaya yang patut dicurigai sebagai bentuk pemecah-belah bangsa. Seketika, Indonesia yang besar ini tampak begitu rapuh di hadapan kartun Jepang.
Maaf, Pak Dasco, tapi ini sungguh sulit untuk tidak ditertawakan.
Antara Humor dan Kekuasaan yang Paranoid
Bayangkan, negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, yang konon katanya sedang mempersiapkan diri menjadi kekuatan ekonomi dunia, justru gemetar ketika melihat selembar kain bergambar tengkorak lucu memakai topi jerami. Adakah hal lain yang lebih ironis dari ini?
Kalau bendera bajak laut One Piece dianggap simbol makar, lalu apa kabar dengan korupsi yang merajalela di tubuh pemerintahan? Apakah itu bukan bentuk makar yang nyata? Atau kita memang sedang hidup di negeri yang lebih sensitif pada simbol fiksi ketimbang pada derita rakyat?
One Piece, bagi para penggemarnya, bukanlah alat propaganda. Ia adalah cerita tentang persahabatan, keadilan, kebebasan, dan perlawanan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Hal-hal yang, ironisnya, justru terasa makin jauh dari praktik politik kita hari ini.
Tapi tentu, lebih mudah bagi sebagian pejabat untuk menuduh anak muda sebagai ancaman, ketimbang mendengar suara kritis mereka. Lebih ringan menyalahkan poster, kaos, dan bendera, ketimbang mengakui bahwa yang sedang krisis sebenarnya adalah kepercayaan publik terhadap lembaga yang mereka duduki.
Luffy Dituduh Makar, Sementara Koruptor Masih Makan Sate
Dalam serial One Piece, Luffy bukanlah simbol kekacauan. Ia adalah pemuda nekat yang memperjuangkan kebebasan dan harga diri, menolak tunduk pada rezim yang otoriter. Kalau semangat ini dianggap menginspirasi anak muda Indonesia, maka sesungguhnya itu pertanda baik. Karena apa yang dibutuhkan negeri ini memang bukan kepatuhan buta, tapi keberanian untuk melawan ketidakadilan.
Tapi sepertinya, di mata sebagian elit, hal-hal semacam itu justru lebih berbahaya daripada praktik oligarki dan pengkhianatan terhadap konstitusi. Mungkin karena bajak laut anime tidak bisa dinegosiasi di ruang tertutup.
Ironi lainnya: kita hidup di negara yang selalu mengajarkan cinta Tanah Air, tapi sering gagal memahami suara rakyatnya. Kita diajari menyanyikan lagu “Bangun Pemuda Pemudi”, tapi ketika pemuda benar-benar bangun dan mengekspresikan diri, mereka langsung dituduh mencurigakan.
Yang Mengibarkan Imajinasi Dituduh Makar, Yang Mengibarkan Janji Palsu Diangkat Jadi Menteri
Pernyataan Pak Dasco adalah simbol dari krisis kedewasaan politik kita. Ketika para elit gagal membedakan antara budaya populer dan subversi, maka yang terjadi adalah paranoia. Dan yang lebih celaka, paranoia itu bisa melahirkan represi atas nama keamanan, persatuan, dan stabilitas.
Padahal, yang sedang diungkap oleh generasi muda lewat simbol-simbol budaya populer adalah keresahan. Resah pada sistem pendidikan yang tak memerdekakan. Resah pada politik yang makin jauh dari nilai. Resah pada negara yang kadang lebih cepat membungkam tawa ketimbang menjawab tangis.
Kalau pengibaran bendera Topi Jerami dianggap sebagai bentuk makar, maka kita harus bertanya: makarnya di mana? Kepada siapa makar itu diarahkan? Dan mengapa sekelompok orang yang hobinya hanya nonton anime di kamar bisa membuat pejabat negara merasa terancam?
Negara Harus Tahan Kritik, Termasuk dari Zoro dan Chopper
Mungkin sudah waktunya pejabat kita membuka mata dan membuka kepala. Budaya populer bukan musuh negara. Sebaliknya, ia bisa menjadi ruang baru bagi keterlibatan publik. Ketika ruang demokrasi makin sempit, justru di media sosial dan dunia fiksi lah rakyat bisa bersuara. Dan suara itu, kalau didengar baik-baik, bukan seruan makar, tapi rindu akan keadilan.
Saran saya untuk Pak Dasco dan kawan-kawan di Senayan: sebelum panik melihat bendera One Piece, cobalah nonton dulu serinya. Belajar dari Luffy bisa jadi lebih bermanfaat ketimbang rapat-rapat kosong yang hanya menghasilkan pernyataan gaduh. Siapa tahu, setelah itu, Bapak-Bapak bisa mengerti bahwa yang ingin kami lawan bukan NKRI, tapi kebodohan yang terus dipelihara.
Akhirnya, di negeri yang kadang terlalu serius menghadapi hal-hal kecil dan terlalu santai menyikapi kejahatan besar, kiranya bendera bajak laut adalah simbol yang pas. Simbol bahwa kita hidup di kapal besar yang bernama Indonesia, tapi sayangnya dinakhodai oleh mereka yang takut pada bendera, tapi tak gentar berkhianat pada rakyat.
