Oleh: Teuku Alfin Aulia, Founder Halaqah Aneuk Bangsa, Mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir.
“Binalah persatuan! Sirnakanlah perpecahan! Perpecahan melumpuhkan kekuatan… Hanya iman tauhid yang dapat menyatukan…”
Kutipan dari lagu Panggilan Jihad yang populer pada era 1960–1980-an ini menjadi seruan kolektif umat, menyeru agar kaum Muslimin merapatkan barisan. Lagu ini yang setiap hari diputar melalui Radio Republik Indonesia (RRI) bukan sekadar hiburan, melainkan suara zaman yang menyuarakan pentingnya solidaritas umat Islam.
Krisis kemanusiaan yang melanda Gaza dalam dua tahun terakhir menyibak realitas pahit tatanan global. Perbedaan sikap para pemimpin dunia memperlihatkan wajah sesungguhnya dari “New World Order”—tatanan dunia baru yang digagas pasca Perang Dunia I dan II. Alih-alih membawa perdamaian, sistem ini justru mempertontonkan kepincangan. Dunia bereaksi cepat terhadap invasi Rusia ke Ukraina, namun bersikap dingin terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza yang menewaskan puluhan ribu jiwa, mayoritas warga sipil.
Dalam konteks inilah pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang ke-19 Konferensi Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) pada Rabu (14/5/2025) di Jakarta menjadi sangat relevan.
“Sudah tiba waktunya kita tidak hanya berdiskusi atau menyusun resolusi. Rakyat Palestina telah terlalu lama menjadi korban. Mereka membutuhkan keberpihakan, tindakan nyata,” ujar Presiden Prabowo disambut tepuk tangan para delegasi.
Ia menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung Palestina. “Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, bisa bersatu,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya persatuan umat Islam dalam menghadapi tantangan global seperti kemiskinan, kelaparan, korupsi, dan ketimpangan pendidikan. Ia mengingatkan bahwa Islam pernah memimpin peradaban dunia, dan kini saatnya umat Islam kembali bangkit melalui penguasaan sains dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan.
Selama satu abad terakhir, dunia Islam seakan tersisih dalam panggung politik global. Negara-negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan sekutunya memainkan peran utama dalam menentukan arah dunia. Penjajahan fisik mungkin telah berakhir, namun penjajahan ekonomi dan politik masih terus berlangsung. Negara-negara berkembang, termasuk mayoritas negara Muslim, menjadi korban skema global yang menindas.
Dalam konteks inilah gagasan Pan-Islamisme menjadi sangat relevan. Pan-Islamisme merupakan ideologi dan gerakan yang menyerukan penyatuan umat Islam di seluruh dunia menjadi satu komunitas global (ummah). Tokoh-tokoh seperti Rifa’ah al-Tahtawi, Jamaluddin al-Afghani, dan Muhammad Abduh adalah pionir dari gagasan ini yang berkembang luas pada abad ke-19 dan ke-20, mulai dari Afrika hingga Asia Tenggara.
Secara historis, Pan-Islamisme mengambil bentuk nyata pada masa Sultan Abdul Hamid II dari Kekhalifahan Turki Utsmani, melalui proyek seperti pembangunan jalur kereta api Hijaz. Proyek tersebut didanai bukan hanya oleh kas kekhalifahan, tetapi juga hasil solidaritas umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Di Hindia Belanda, semangat ini menyebar melalui konsulat Turki Utsmani dan media massa seperti Seruan Azhar, Al-Imam, dan Al-Irshad.
Namun, kekuatan kolonial Barat melihat Pan-Islamisme sebagai ancaman serius. Pemerintah kolonial Belanda, misalnya, mengawasi ketat para mukimin di Mekah, memata-matai pesantren, serta menyebarkan propaganda negatif tentang ibadah haji. Snouck Hurgronje secara khusus memandang Pan-Islamisme sebagai ancaman besar bagi stabilitas kekuasaan Belanda di Hindia.
Pasca kejatuhan Turki Utsmani dan penghapusan Khilafah pada 1924, muncul berbagai respons dari umat Islam di pinggiran dunia Muslim. Di India, gerakan Khilafat bangkit dan mendapatkan dukungan dari umat Islam Hindia Belanda. Tokoh-tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim pun terlibat aktif dalam muktamar dunia Islam.
Tokoh lain seperti Hassan Al-Banna (pendiri Ikhwanul Muslimin) dan Taqiyuddin An-Nabhani (pendiri Hizbut Tahrir) kemudian mengembangkan gagasan Pan-Islamisme sesuai pemahaman masing-masing. Ikhwanul Muslimin melahirkan berbagai cabang, termasuk Hamas di Palestina. Hizbut Tahrir menyerukan pendirian kembali Khilafah tanpa kompromi terhadap sistem Barat.
Tragedi pembakaran Masjid Al-Aqsha pada 21 Agustus 1969 menjadi momentum pembentukan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Meski berdiri dengan niat mulia untuk mempererat negara-negara Muslim dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, perjalanan OKI dinilai belum mampu menjadi motor utama dalam menyatukan dunia Islam secara politik. Banyak kalangan menilai OKI lebih berhasil dalam aspek sosial dan akademis, tetapi kurang progresif dalam menangani isu-isu strategis umat.
