Oleh: Danu Abian Latif
Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia
Susah hidup di Aceh bukan kalimat emosional tanpa dasar. Ia lahir dari rangkuman keresahan dari realitas panjang yang dialami warga pasca banjir bandang ketika air surut, kehidupan justru semakin tenggelam. Rumah-rumah hancur, sawah rusak, warung kosong, sekolah terendam lumpur, dan listrik yang tak kunjung menyala berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Di banyak gampong, warga tidak lagi berbicara soal kenyamanan, tapi soal bagaimana caranya bertahan hidup.
Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah Aceh memutus lebih dari sekadar akses jalan. Ia memutus mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Banyak keluarga kehilangan rumah sekaligus sumber nafkah. Petani kehilangan sawah dan ternak, buruh harian kehilangan pekerjaan karena aktivitas ekonomi lumpuh total. Dalam situasi seperti ini, bantuan seharusnya hadir cepat dan merata. Namun di lapangan, banyak warga mengaku hanya bertahan dari solidaritas sesama warga bantu warga, bukan dari negara yang hadir seolah sebagai ajang formalitas.
Air bersih saat ini menjadi kemewahan yang hanya orang-orang tertentu yang dapat merasakan. Bagaimana tidak sumur-sumur pribadi tercemar lumpur, jaringan pipa PDAM rusak, dan distribusi air tangki tidak menjangkau semua wilayah. Di beberapa titik, warga terpaksa mengambil air sungai yang keruh untuk mandi dan mencuci, sementara risiko penyakit kulit dan diare mengintai. Puskesmas kewalahan, obat terbatas, tenaga kesehatan juga terdampak bencana yang sama. Ini bukan sekadar krisis pasca bencana, tapi krisis kemanusiaan yang berjalan perlahan.
Listrik menjadi luka lain yang tak kunjung sembuh. Sudah tiga minggu lebih, sebagian wilayah masih gelap gulita. Anak-anak tidur dengan cahaya lilin atau lampu minyak, itu pun jika masih punya. Ponsel tak bisa diisi daya, komunikasi terputus, informasi untuk bantuan tak sampai. Dalam kondisi ini, pernyataan pejabat pusat terasa seperti lelucon pahit. Ketika Menteri ESDM menyebut 93 persen lampu di Aceh hidup, warga yang hidup dalam gelap hanya bisa bertanya Aceh yang mana? Pernyataan Dirut PLN bahwa sistem sudah stabil pada hari Minggu juga terdengar asing bagi warga yang malamnya masih diterangi api lilin.
Pemerintah memang sering berbicara manis kepada awak media, tapi di lapangan, kenyataan bahwa masyarakat kerap kehilangan nyawa manusianya. Satu desa yang masih gelap mungkin hanya satu persen di laporan, tapi di sana ada ratusan keluarga, ribuan perut lapar, dan anak-anak yang kehilangan masa depan. Klaim pemulihan terlalu dini justru melukai kepercayaan publik dan memperpanjang penderitaan.
Krisis listrik berkelindan dengan kelangkaan BBM. Distribusi terhambat, SPBU kosong kalau ada antrian sangat panjang bahkan 1 harian mengantri belum tentu dapat, harga eceran melonjak tak masuk akal. BBM yang biasanya terjangkau berubah menjadi barang mewah. Ongkos transportasi naik gila-gilaan, harga bahan pokok ikut melambung. Beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan dasar lain naik drastis. Di pengungsian dan desa-desa terisolir, uang tak lagi berarti jika barang tak tersedia.
Ancaman kelaparan bukan isapan jempol. Banyak keluarga bertahan dengan satu kali makan sehari, bahkan ada yang hanya mengandalkan bantuan dapur umum seadanya itupun hanya masak mie instan bantuan dari relawan. Anak-anak mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kurang gizi. Orang tua menahan lapar agar anak bisa makan. Dalam kondisi ini, bicara tentang pemulihan ekonomi terdengar terlalu jauh. Yang dibutuhkan sekarang adalah penyelamatan hidup.
Pendidikan ikut menjadi korban. Sekolah rusak, buku hanyut, seragam hilang. Banyak anak terpaksa berhenti sekolah sementara, bahkan ada yang terancam putus sekolah permanen karena orang tua kehilangan pekerjaan dan tak mampu membiayai kebutuhan pendidikan. Trauma juga menghantui suara hujan saja sudah cukup membuat anak-anak menangis ketakutan. Pemulihan psikososial nyaris tak terdengar di tengah fokus klaim infrastruktur.
Bencana ini kembali membuka persoalan lama Aceh kerentanan struktural, tata ruang yang bermasalah, deforestasi di hulu, serta kesiapsiagaan yang selalu datang terlambat. Banjir bandang bukan semata-mata bencana alam, tapi akumulasi dari kebijakan yang abai. Setiap tahun, pola yang sama berulang banjir datang, bantuan telat, janji ditebar, lalu dilupakan sampai banjir berikutnya.
Yang paling menyakitkan bukan hanya penderitaan itu sendiri, tapi rasa ditinggalkan. Ketika pejabat menyebut kondisi sudah normal, warga yang rumahnya rata dengan tanah bertanya normal bagi siapa? Ketika listrik diklaim menyala, warga yang hidup dalam gelap merasa dianggap tak ada, di sinilah jarak antara negara dan rakyat terasa paling jauh.
Aceh tidak kekurangan kesabaran. Rakyatnya terbiasa bertahan dalam kondisi sulit. Tapi kesabaran bukan alasan untuk membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Negara tidak boleh hanya hadir dalam bentuk pernyataan pers dan angka persentase. Ia harus hadir dalam bentuk listrik yang benar-benar menyala, air bersih yang mengalir, harga yang terkendali, sekolah yang kembali berjalan, dan pekerjaan yang bisa menghidupi keluarga.
Susah hidup di Aceh hari ini adalah cermin kegagalan pemerintah pusat dalam memanusiakan korban bencana. Selama penderitaan hanya dilihat sebagai angka dan bukan sebagai manusia, selama klaim manis pemerintah lebih penting daripada kenyataan, maka banjir bandang akan selalu meninggalkan bencana lanjutan kemiskinan, kelaparan, dan kehilangan masa depan. Aceh tidak butuh janji cepat, Aceh butuh kehadiran nyata.
