Katacyber.com | Meulaboh – Pencemaran Sungai Woyla yang kian parah akibat aktivitas pertambangan menimbulkan keresahan mendalam bagi warga. Air sungai yang dulunya jernih kini berubah keruh, pola aliran sungai ikut rusak, dan nelayan tradisional mengaku hasil tangkapan ikan semakin berkurang.
Di tengah kondisi itu, masyarakat heran sekaligus kecewa karena belum ada suara tegas dari DPRK Aceh Barat, khususnya wakil rakyat Dapil III Woyla Raya yang mestinya menjadi garda terdepan memperjuangkan aspirasi warga.
“Kami sudah merasakan dampaknya langsung, air tidak bisa lagi digunakan, bahkan kesehatan ikut terancam. Tapi kenapa DPRK Dapil III diam saja? Mereka seolah menutup mata terhadap penderitaan rakyatnya sendiri,” ujar Dwi Abdullah Ishak, salah seorang tokoh masyarakat Woyla yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Krueng Woyla (AMPKW).
Kekecewaan publik kian meluas. Masyarakat menilai sikap bungkam DPRK justru memberi ruang bagi perusahaan tambang untuk beroperasi tanpa peduli terhadap lingkungan dan keselamatan warga. “Kalau terus begini, kami bisa hilang kepercayaan. DPRK dipilih rakyat, bukan untuk jadi penonton saat sungai kami dihancurkan,” tambah warga lainnya dengan nada kesal.
Masyarakat kini menunggu keberanian DPRK Dapil III untuk berdiri bersama rakyat. Diam berarti mempertegas jarak dengan konstituen, sementara suara lantang akan menjadi bukti keberpihakan. “Kalau DPRK tidak mau bersuara, biar masyarakat sendiri yang bergerak. Kami tidak akan tinggal diam melihat Sungai Woyla mati pelan-pelan,” tutup warga dengan nada tegas.
Disisi lain, saat di konfirmasi media ini kepada ketua DPRK Aceh Barat yang merupakan perwakilan dapil III Woyla, belum menyampaikan tanggapan apapun . Namun, salah satu anggota DPRK Dapil III Woyla dari fraksi Gerindra, Ahmad Yani menyebutkan bahwa pernyataan AMPKW merupakan bentuk ekspresi mereka yang kecewa kepada kami.
“Kami menunggu mereka untuk membawa persoalan tersebut ke arah yang prosedural, misalnya untuk dilaksanakannya RDP dengan pihak kami di kantor DPRK, dan kami siap mendengarkan aspirasi serta menindaklanjuti sesuai kapasitas dan ketentuan yang kami miliki,” ucapnya mengakhiri. (*)
