Penulis Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman
Pada 3 April 2025 di Hotel Swiss-Belexpress, Dewan Pengurus Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (DPD-Gerindra) Provinsi Papua mengadakan ibadah syukuran atas terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8.
Saya, salah satu pendukung Prabowo, diundang hadir oleh Ketua DPD, Ibu Yanni.
Awalnya, saya menyampaikan bahwa saya tidak bersedia hadir. Saya juga bertanya kepada Ketua DPD Gerindra, “Kalau saya hadir, apakah saya hanya sebagai undangan atau diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu?”
Ibu Yanni menjawab, “Pak Yoman hadir untuk menyampaikan sambutan singkat, tapi tidak usah yang berat-berat. Ini kesempatan baik, Pak Yoman.”
Saya hadir dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan singkat. Pada momentum berharga ini, saya sampaikan tiga hal:
1. Saya mendukung Prabowo Subianto karena saya menjiwai semua pernyataannya sebagai ungkapan isi hatinya yang jujur, polos, dan tulus, tanpa edit atau polesan. Tidak ada karakter dan watak berpura-pura. Prabowo adalah pribadi yang berbudi luhur.
2. Saya meminta Presiden Prabowo menghentikan operasi militer di Nduga dan Kabupaten Intan Jaya. Jangan mengusir rakyat dari tanah leluhur mereka dengan alasan keberadaan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Alasan sebenarnya adalah perburuan tambang, sementara rakyat diusir dari tanah dan kampung halaman mereka.
3. Saya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo perlu menunjuk Special Envoy (Utusan Khusus) dalam rangka proses penyelesaian konflik Papua Barat. Utusan Khusus ini bertugas menjalin komunikasi dengan para pejuang Papua Barat Merdeka, serta dengan sebagian rakyat dan bangsa Papua Barat yang berbeda ideologi dengan Indonesia.
Mengapa dibutuhkan Special Envoy? Karena konflik menahun di Papua Barat ibarat luka yang membusuk dan bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia.
Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno menggambarkan situasi ini sebagai berikut:
> “Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya untuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus.”
“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan. Karena itu, Papua tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” (2015: 255)
“Kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak memakai senjata tajam.” (Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual, 2015: 257)
Sementara itu, Pastor Frans Lieshout, OFM, sebagai Gembala dan Guru bagi Papua, mengungkapkan:
> “Orang tidak mau mendengar orang Papua, apa yang ada di hati mereka, aspirasi mereka. Aspirasi itu dipadamkan dengan senjata. Kita harus mengutuk itu. Pendekatan Indonesia terhadap Papua harus kita kutuk. Orang Papua telah menjadi minoritas di negerinya sendiri. Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia.”
(Pastor Frans Lieshout: Gembala dan Guru Bagi Papua, hal. 399, 601)
Ibu Dr. Anti Solaiman menyatakan:
> “Papua itu luka, dan isi lima buku Markus Haluk itu berisi luka semuanya yang belum ada solusinya. Luka itu bukan hanya dialami generasi tua, melainkan juga sudah dialami generasi anak, bahkan generasi cucu.”
(Membawa Keadilan dan Damai ke Tanah Papua, 2024: 11)
Pendeta Gomar Gultom, Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dalam suatu diskusi tentang Papua, juga mengungkapkan:
> “Persoalan Papua hari ini sudah seperti luka bernanah yang belum sembuh, belum kering nanahnya, tapi muncul luka baru di atasnya.”
(Pdt. Ronald Rischard Tapilatu: Membawa Keadilan dan Damai ke Tanah Papua, 2024: xvi)
Masalah Papua yang seperti luka bernanah itu telah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) — yang kini menjadi BRIN — dalam Papua Road Map, bahwa ada empat akar persoalan di Papua:
1. Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia
2. Kekerasan negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum diselesaikan
3. Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di tanah mereka sendiri
4. Kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua
Dari semua kekejaman negara ini, Senator dari Aceh, Fachrul Razi, menyimpulkannya dengan jujur:
> “Kita harus jujur dan berani menyatakan kebenaran bahwa memang terjadi pelanggaran HAM berat di Papua…. Saya melihat Otonomi Khusus Papua saat ini bukan otonomi sebenarnya. Jadi jangan lagi dijanji-janjikan Otsus. Otsus itu, saya lihat, ujung-ujungnya tipu-tipu juga.”
Penulis adalah Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua; Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC); Anggota Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC); dan Anggota Baptist World Alliance (BWA).
