Oleh : Danu Abian Latif
Pemuda Aceh Tamiang dan Penulis buku opini nakal untuk Indonesia
Bencana seharusnya menjadi titik balik kemanusiaan momen di mana empati melampaui kepentingan dan solidaritas pemulihan harus mengalahkan ego pribadi dan organisasi. Namun yang terjadi di Aceh Tamiang justru menunjukkan sesuatu hal yang memalukan di tengah upaya pemulihan yang masih berjalan, sebagian pihak memilih menyalakan api kemarahan, bukan sekadar kritik, tetapi produksi sistematis ujaran kebencian melalui video, narasi provokatif, dan ajakan yang secara halus menghimpun masyarakat untuk terus gaduh dan kecewa terhadap pemerintah.
Ini bukan lagi soal perbedaan pendapat, ini sudah menyentuh akar masalah manipulasi emosi publik di tengah situasi rentan, fenomena yang kini muncul bukanlah kebetulan, di lapangan beredar berbagai video yang menampilkan keluhan warga yang sebenarnya valid namun dikemas dengan framing yang memicu kemarahan, potongan-potongan realitas diambil tanpa konteks utuh, diberi narasi yang menyudutkan, lalu disebarluaskan secara masif.
Masalahnya bukan pada dokumentasi penderitaan itu tidak penting, masalahnya adalah bagaimana penderitaan itu diproduksi untuk menjadi alat agitasi, dalam banyak kasus, video-video tersebut tidak berhenti pada penyampaian fakta, tetapi disertai ajakan tersirat: bahwa pemerintah tidak peduli, bahwa bantuan tidak berjalan, bahwa sistem pemulihan gagal total. Narasi seperti ini, ketika terus diulang, membentuk persepsi negatif yang sulit diluruskan, bahkan ketika data kebenaran menunjukkan kejadian yang sebaliknya
.
Yang lebih mengkhawatirkan, kekecewaan masyarakat tidak hanya direkam, tetapi dihimpun, ada pola yang terlihat membangun basis emosi publik dengan cara terus menyoroti kekurangan, mengabaikan progres, dan memperkuat rasa ketidakpercayaan. Kekecewaan yang seharusnya menjadi bahan evaluasi berubah menjadi komoditas sosial. Ia dikumpulkan, diperbesar, lalu digunakan sebagai tekanan terhadap pemerintah bukan untuk mempercepat solusi, tetapi untuk membangun posisi tawar.
Dalam konteks ini, masyarakat korban tidak lagi diposisikan sebagai subjek yang harus dibantu, tetapi sebagai alat legitimasi narasi kegagalan pemerintah daerah, Padahal dalam situasi pascabencana, stabilitas psikologis masyarakat sama pentingnya dengan bantuan logistik, ketika masyarakat terus didorong untuk marah dan kecewa, maka proses pemulihan baik fisik maupun mental akan terhambat.
Perlu dibedakan secara tegas antara kritik dan agitasi, kritik berbasis data, menawarkan solusi, dan bertujuan memperbaiki keadaan, sementara agitasi bermain pada emosi, memperkeruh suasana, dan sering kali tidak menawarkan jalan keluar dalam jangka pendek, agitasi mungkin menarik perhatian, namun dalam jangka panjang, ia merusak kepercayaan publik aset paling penting dalam penanganan bencana, di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi tekanan yang tidak ringan, selain harus mempercepat pemulihan infrastruktur, mendata korban, dan menyalurkan bantuan, mereka juga harus menghadapi gelombang opini negatif yang terus dibangun.
Padahal, proses pemulihan pascabencana tidak bisa instan pendataan membutuhkan verifikasi, distribusi bantuan membutuhkan koordinasi, pembangunan kembali membutuhkan waktu dan anggaran, ketika semua proses ini dipotong-potong menjadi narasi kegagalan, maka ruang kerja pemerintah menjadi semakin sempit, setiap langkah dicurigai, setiap kebijakan dipertanyakan, bahkan sebelum hasilnya terlihat.
Ini menciptakan situasi paradoks: pemerintah dituntut bergerak cepat, tetapi setiap upaya justru disabotase oleh ketidakpercayaan yang terus diproduksi yang paling dirugikan dalam situasi ini tetap masyarakat, mereka bukan hanya korban banjir, tetapi juga korban informasi di satu sisi mereka membutuhkan kepastian kapan bantuan datang, bagaimana proses pemulihan berjalan di sisi lain, mereka dibanjiri narasi yang membuat mereka semakin ragu dan marah.
Ketika informasi yang diterima tidak utuh, maka keputusan yang diambil pun tidak rasional, masyarakat bisa menolak bantuan karena merasa tidak adil, atau justru terprovokasi untuk melakukan aksi yang tidak produktif ini adalah bentuk lain dari bencana disinformasi.
Fenomena ini juga menunjukkan krisis etika, baik di kalangan sebagian LSM maupun oknum yang mengatasnamakan jurnalisme, dalam situasi normal, pelanggaran etika mungkin hanya berdampak pada reputasi, namun dalam situasi bencana, dampaknya bisa jauh lebih besar menghambat distribusi bantuan, memicu konflik, bahkan memperpanjang penderitaan.
Jurnalisme seharusnya menjadi penjernih, bukan pemicu kebencian api amarah, LSM seharusnya menjadi penghubung bukan penghasut ketika peran ini terbalik, maka yang terjadi adalah kekacauan, akar masalahnya tidak sederhana ada beberapa faktor yang mendorong munculnya fenomena ini.
Pertama, kompetisi perhatian di era digital konten yang emosional lebih mudah viral dibandingkan konten yang informatif akibatnya, banyak pihak tergoda untuk memproduksi narasi yang memancing emosi. Kedua, kepentingan elektoral dan organisasi popularitas yang dibangun dari isu kemanusiaan sering kali dianggap sebagai modal politik atau sosial. Ketiga, rendahnya literasi media di masyarakat tanpa kemampuan memilah informasi, masyarakat mudah terpengaruh oleh narasi yang disajikan secara meyakinkan, meskipun tidak utuh.
Menghadapi situasi ini, diperlukan langkah tegas dan gorong royong lintas elemen masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan komunikasi publik. Informasi harus disampaikan secara rutin, jelas, dan mudah diakses. Dengan demikian, ruang bagi spekulasi bisa dipersempit.
Media dan LSM perlu melakukan refleksi internal. Kembali pada tujuan awal: membantu, bukan memanfaatkan etika harus menjadi dasar, bukan pilihan, Masyarakat juga perlu diedukasi untuk lebih kritis, tidak semua yang viral itu benar tidak semua yang emosional itu fakta dan yang paling penting: hentikan produksi ujaran kebencian, kritik boleh, bahkan perlu tetapi kebencian tidak pernah menjadi solusi.
Aceh Tamiang hari ini berada di persimpangan di satu sisi, ada upaya pemulihan yang terus berjalan di sisi lain, ada gelombang narasi yang berpotensi merusak proses tersebut kita masyarakat Aceh Tamiang punya pilihan: ikut memperkeruh, atau ikut memperbaiki.
Membuat video yang memancing kemarahan mungkin memberi perhatian sesaat, tetapi membantu satu keluarga bangkit dari bencana memberi dampak nyata itu hal yang lebih bijaksana, menghimpun menghimpun harapan adalah jalan utama membangun masa depan.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling keras berteriak kebencian, sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar membantu dengan tindakan dan buktinyata maka dari pada itu dalam situasi seperti ini, membantu berarti satu hal sederhana: berhenti merawat kebencian.
