Katacyber.com | Banda Aceh – Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (DEMA FUF) UIN Ar-Raniry, Zuhari Alvinda Haris, mengecam keras keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara. Senin, (09/06/2025)
Zuhari menilai keputusan ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga penghinaan terhadap martabat dan kedaulatan Aceh. Ia mendesak para wakil rakyat Aceh di DPR dan DPD RI untuk menunjukkan aksi nyata di parlemen nasional, bukan hanya sibuk membuat konten media sosial saat kunjungan ke pulau-pulau tersebut.
“Banyak wakil rakyat kita yang lebih asyik foto-foto dan membuat video saat kunjungan ke pulau-pulau sengketa kemarin, tanpa ada tindakan konkrit untuk mempertahankan wilayah Aceh. Ini bukan waktu buat ngonten, tapi saatnya berjuang!” tegas Zuhari.
Zuhari menambahkan, tidak ada langkah konkret seperti desakan resmi atau forum nasional yang diinisiasi wakil Aceh untuk menekan pemerintah pusat mencabut keputusan tersebut. Sebaliknya, publik hanya melihat narasi emosional dan konten tanpa hasil.
Ketidakharmonisan antara Pemerintah Aceh di bawah Mualem dan Dek Fadh dengan para legislator asal Aceh juga menjadi hambatan serius dalam perjuangan mempertahankan wilayah. Zuhari mengkritik upaya kolaborasi dengan Sumatera Utara dalam kondisi sengketa ini sebagai bentuk pengkhianatan.
“Jangan bicara kolaborasi saat wilayah kita dirampas. Itu kompromi yang merugikan Aceh. Kami butuh sikap tegas, bukan narasi manis yang melegitimasi keputusan pemerintah pusat,” ujarnya.
Mahasiswa dan elemen masyarakat sipil Aceh mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Zuhari menyebut bahwa jika polemik ini tidak segera ditangani secara serius dan adil, gelombang aksi massa bisa saja menjadi opsi terakhir untuk memperjuangkan hak Aceh.
“Kalau suara rakyat terus diabaikan, maka tidak menutup kemungkinan akan ada gerakan rakyat yang turun ke jalan. Bukan untuk membuat gaduh, tetapi untuk merebut kembali apa yang memang menjadi hak Aceh,” katanya.
Zuhari menutup pernyataannya dengan seruan keras yang menggugah:
“Kami tidak butuh juru damai yang hanya pandai meredam konflik untuk melindungi kepentingan pribadi. Kami butuh wakil yang bersuara lantang, bergerak cepat, dan membawa hasil nyata. Perjuangan tidak butuh kamera. Ia butuh nyali dan bukti.”
