Penulis: Muhammad Hafiz (Ketua Umum HMI Komisariat Ushuluddin dan Filsafat)
Aceh dikenal sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam secara formal melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang dijalankan melalui berbagai Qanun. Identitas religius ini sering dijadikan kebanggaan simbolik. Namun dalam praktiknya, terlihat paradoks yang semakin mencolok: semakin lantang syariat dikampanyekan, semakin lemah integritas dalam tata kelola kekuasaan. Retorika religius yang seharusnya membawa nilai-nilai moral transformatif justru bergeser menjadi instrumen legitimasi politik.
Syariat di Aceh cenderung tampil dalam bentuk simbolisasi formal razia moral, regulasi kesusilaan, slogan religius tetapi minim sentuhan substansi seperti keadilan sosial, transparansi anggaran, dan akuntabilitas birokrasi. Korupsi yang berulang, pelayanan publik yang tertinggal, serta lemahnya teladan etis dari sebagian pemimpin menunjukkan bahwa syariat belum hadir sebagai sistem nilai dalam praktik pemerintahan.
Kesenjangan antara simbol dan realitas ini melahirkan hipokrisi struktural: kesalehan dipertontonkan di ruang seremonial, tetapi kebijakan publik berjalan tanpa ruh amanah. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, bahkan terhadap makna syariat itu sendiri ikut terkikis.
Dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah amanah moral. Al-Mawardi dalam Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah menegaskan bahwa pemimpin wajib memiliki sifat adil, amanah, dan mampu menjaga kemaslahatan umat sebagai syarat legitimasi kekuasaan. Tanpa integritas, syariat tidak lebih dari dekorasi politik indah di permukaan, kosong dalam pelaksanaan.
Karena itu, Aceh membutuhkan pergeseran serius: dari simbol menuju substansi, dari retorika menuju etika, dari pencitraan menuju keadilan yang nyata. Tantangan Aceh hari ini bukanlah krisis syariat, melainkan krisis kejujuran dalam mengimplementasikannya. Jika pola ini dibiarkan, syariat akan kehilangan daya sakralnya sebagai fondasi moral pemerintahan
