Oleh: Teuku Rivan Mughayatsyah
Komunitas Diskusi Forum Pikee Atjeh
Pada 15 Agustus 2024, genap 19 tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebuah perjanjian damai yang bersejarah ditandatangani di Helsinki mengakhiri konflik bersenjata yang telah merenggut ribuan nyawa dan memporak-porandakan Aceh selama lebih dari tiga dekade. Kini, 19 tahun berlalu, MoU tersebut tetap menjadi fondasi perdamaian dan otonomi di Aceh. Namun, implementasi butir-butir MoU, realitas sosial-politik, dan tantangan yang dihadapi Aceh memperlihatkan bahwa perjalanan menuju perdamaian yang sejati dan kesejahteraan masih panjang dan berliku.
Implementasi MoU Helsinki: Pencapaian dan Kekurangan.
Selama 19 tahun terakhir, MoU Helsinki telah membawa perubahan signifikan di Aceh. Konflik bersenjata berakhir, dan Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola urusan daerahnya. Pemerintah Aceh telah menerima alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Namun, perjalanan ini tidak tanpa tantangan.
Di satu sisi, perdamaian yang tercipta telah memberikan ruang bagi pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan kehidupan sosial yang lebih stabil. Rekonsiliasi antara mantan kombatan GAM dan pemerintah pusat telah berlangsung, meskipun masih terdapat sisa-sisa ketegangan yang perlu diatasi. Di sisi lain, banyak butir MoU yang belum diimplementasikan sepenuhnya, seperti pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Ketidakmampuan untuk menyelesaikan isu-isu ini telah menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan sebagian masyarakat, yang merasa bahwa perdamaian belum sepenuhnya membawa keadilan.
Selain itu, pengelolaan Dana Otsus yang tidak optimal dan maraknya korupsi telah menggerogoti potensi pembangunan Aceh. Harapan besar yang lahir dari MoU Helsinki sering kali terhambat oleh praktik tata kelola yang buruk dan lemahnya akuntabilitas. Korupsi menjadi salah satu isu utama yang merusak upaya untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh Aceh.
MoU Helsinki mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dan membangun kembali Aceh. Di antaranya adalah pemberian otonomi khusus kepada Aceh, pembentukan partai politik lokal, dan penerapan syariat Islam. Dalam dua dekade ini, beberapa capaian telah diraih, seperti stabilitas politik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan partisipasi politik lokal. Dana Otonomi Khusus (Otsus) juga menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi, meskipun otonomi khusus telah memberikan Aceh kewenangan yang luas, banyak kebijakan yang kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam aspek pembangunan sosial-ekonomi.
Realitas dan Tantangan di Aceh Pasca-MoU.
Meski perdamaian telah tercipta, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Aceh masih menghadapi tantangan besar. Korupsi adalah salah satu masalah utama yang merusak upaya pembangunan dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Dana Otsus yang seharusnya menjadi motor pembangunan justru seringkali disalahgunakan. Korupsi telah menimbulkan ketimpangan sosial dan memperburuk kemiskinan di Aceh. Angka kemiskinan di provinsi ini masih tinggi, meskipun Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak, gas, dan hasil bumi lainnya.
Pengelolaan sumber daya alam di Aceh masih jauh dari optimal. Alih-alih menjadi sumber kesejahteraan, kekayaan alam Aceh sering kali hanya dinikmati oleh segelintir elit dan investor, sementara masyarakat lokal tetap hidup dalam kemiskinan. Ketidakadilan dalam distribusi manfaat ekonomi ini memperlihatkan bahwa ada kesenjangan besar antara potensi yang dimiliki Aceh dan realitas keseharian masyarakatnya.
Berakhirnya Dana Otsus dan Tantangan Transisi.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Aceh adalah berakhirnya Dana Otsus pada 2027. Sejak 2008, Dana Otsus telah menjadi sumber utama pendanaan bagi pembangunan di Aceh. Namun, dengan mendekatnya masa akhir dana ini, Aceh harus bersiap untuk menghadapi era baru di mana kemandirian fiskal dan pengelolaan sumber daya menjadi lebih penting. Ketergantungan pada Dana Otsus harus segera digantikan oleh strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada potensi lokal.
Sayangnya, tanpa perencanaan yang matang dan visi yang jelas, Aceh bisa mengalami stagnasi ekonomi yang serius. Dalam konteks ini, kontestasi Pilkada Aceh yang akan datang menjadi sangat penting. Pemilihan kepala daerah bukan hanya tentang memilih pemimpin baru, tetapi juga tentang memilih arah baru bagi Aceh dalam menghadapi era pasca-Otsus. Pemimpin yang terpilih harus memiliki kemampuan untuk memimpin Aceh melalui transisi ini dengan memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memastikan bahwa kekayaan alam dikelola secara adil dan berkelanjutan.
Kontestasi Pilkada dan Visi Aceh Emas 2045.
Pilkada Aceh 2024 akan menjadi ujian penting bagi kedewasaan politik dan visi jangka panjang Aceh. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan sosial, Pilkada ini harus menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas, visi yang jelas, dan komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta memajukan kesejahteraan rakyat. Lebih dari sekadar memilih pemimpin, Pilkada kali ini adalah kesempatan untuk menetapkan arah menuju “Aceh Emas 2045”. Sebuah visi yang bertujuan untuk menjadikan Aceh sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berkontribusi signifikan terhadap visi nasional Indonesia Emas 2045.
Untuk mencapai Aceh Emas 2045, diperlukan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya. Aceh harus berfokus pada pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat, transparansi dalam pemerintahan, dan pemanfaatan teknologi harus menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi ini. Selain itu, hubungan yang harmonis antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa Aceh mendapatkan dukungan penuh selama masa transisi pasca-Otsus.
Penutup: Aceh di Persimpangan Sejarah.
Refleksi 19 tahun MoU Helsinki menunjukkan bahwa Aceh telah menempuh perjalanan panjang dari konflik menuju perdamaian. Namun, banyak tantangan yang masih harus diatasi. Implementasi butir MoU yang belum sempurna, maraknya korupsi, tingginya angka kemiskinan, serta pengelolaan sumber daya alam yang tidak optimal adalah masalah-masalah yang harus segera ditangani. Selain itu, berakhirnya Dana Otsus dan kontestasi Pilkada Aceh menjadi penentu arah masa depan Aceh.
Visi Aceh Emas 2045 memberikan harapan baru bagi Aceh untuk bangkit dan bertransformasi menjadi daerah yang maju dan mandiri. Namun, untuk mencapainya, Aceh memerlukan pemimpin yang berani dan visioner, yang mampu membawa Aceh melewati masa-masa sulit ini menuju masa depan yang lebih cerah. Aceh harus melangkah ke depan dengan semangat baru, memperbaiki kekurangan yang ada, dan memanfaatkan potensi besar yang dimilikinya untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya. Dengan demikian, Aceh tidak hanya akan menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045, tetapi juga menjadi contoh keberhasilan transformasi pasca-konflik yang menginspirasi.
