Katacyber.com | Jakarta – Insiden penembakan lima petani di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Senin (24/11/2025), kembali menambah panjang daftar tragedi agraria yang mengorbankan masyarakat sipil. Peristiwa ini menjadi alarm keras bagi pemerintah bahwa konflik agraria tidak lagi dapat dianggap sebagai persoalan pinggiran. Selasa, (25/11/2025)
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA), Muhammad Irvan Mahmud Asia, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Ia menilai kasus ini hanyalah puncak gunung es dari eskalasi konflik agraria yang selama ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil.
Menurut Irvan, penembakan yang dilakukan oleh Ricky, petugas keamanan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS), menunjukkan bagaimana rakyat kecil selalu berada di posisi kalah ketika berhadapan dengan korporasi perkebunan.
“Ketegangan sosial di Kembang Seri, Pino Raya itu sudah berlangsung bertahun-tahun sejak terbitnya SK Bupati Bengkulu Selatan Nomor 503/425 Tahun 2012 yang memberikan izin lokasi perkebunan seluas 2.950 hektare kepada PT ABS,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa ketegangan antara petani dan perusahaan bukanlah persoalan baru. Insiden penembakan terjadi setelah perusahaan tetap melakukan penggusuran lahan yang masih berstatus sengketa.
“Warga sudah meminta agar penggusuran dihentikan, tetapi perusahaan tetap melakukannya. Ada unsur tindakan sepihak yang memicu kemarahan warga,” kata Irvan.
PPASDA menilai adanya pembiaran oleh pemerintah karena konflik ini telah berlangsung bertahun-tahun tanpa proses penyelesaian yang adil. Irvan menyebut kasus Bengkulu Selatan sebagai cerminan dari konflik agraria nasional, seperti insiden di Rempang Batam, Pakel Banyuwangi, hingga konflik warga Tapanuli dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
“Rezim berganti, masalah tidak selesai bahkan makin meluas dan kompleks. Ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap reforma agraria sejati,” tegasnya.
Lebih jauh, Irvan menyebut kasus ini sarat dengan relasi bisnis dan kekuasaan antara pengusaha lokal, oknum BPN, aparat, hingga elite politik setempat.
PPASDA mendesak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, tidak hanya berhenti pada petugas keamanan PT ABS sebagai pelaku penembakan. “Ia hanya pekerja yang menjalankan perintah. Yang harus diselidiki adalah pemilik dan pihak yang menginstruksikan,” tambahnya.
Selain itu, PPASDA meminta kepolisian mengusut kepemilikan senjata api serta memastikan perlindungan terhadap korban dan keluarga, termasuk mempertimbangkan pencabutan izin PT ABS. Irvan juga menegaskan bahwa teror dan kriminalisasi terhadap petani telah berulang kali terjadi sebelum insiden ini.
“Komnas HAM juga harus turun melakukan investigasi. Kementerian ATR/BPN harus bergerak cepat dan terukur untuk menyelesaikan persoalan ini,” pungkas Irvan.
Ia mengingatkan bahwa tanpa ketegasan negara, insiden serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali terjadi di berbagai daerah yang selama ini menyimpan bara konflik agraria.
