Katacyber.com | Jakarta – Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia (PP-FKMTHI) mendesak seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk segera menetapkan kebijakan bantuan darurat bagi mahasiswa perantau asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang keluarganya terdampak banjir besar. Seruan ini disampaikan menyusul banyaknya laporan mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kiriman orang tua yang terhenti. (Sabtu, 06/12/2025)
Fadhal Al Khalidi, menyebutkan bahwa kampus tidak boleh bersikap pasif ketika mahasiswa sedang berada dalam situasi rentan akibat bencana alam. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan mahasiswa tetap mendapat dukungan selama masa darurat.
“Kami menerima banyak laporan dari mahasiswa perantau yang kini kesulitan memenuhi kebutuhan harian karena orang tua mereka tidak dapat mengirimkan uang jajan akibat banjir. Ada yang sudah lebih dari satu minggu tidak menerima kiriman, dan ada pula yang harus berutang untuk makan sehari-hari. Situasi ini mendesak dan membutuhkan tindakan cepat dari pihak kampus,” ujar Fadhal.
PP-FKMTHI mencatat bahwa mahasiswa dari Aceh, Sumut, dan Sumbar saat ini berada dalam kondisi finansial yang tidak stabil. Orang tua mereka terisolasi, kehilangan penghasilan sementara, atau sedang fokus pada proses evakuasi dan pemulihan pascabencana. Kondisi tersebut berdampak langsung pada keberlangsungan biaya hidup mahasiswa di perantauan.
Selain itu, Fadhal menyoroti tekanan psikologis yang dialami mahasiswa akibat kekhawatiran terhadap keselamatan keluarga, situasi rumah, dan tuntutan akademik yang tetap berjalan seperti biasa. Hal ini berpotensi menurunkan konsentrasi belajar dan kesejahteraan mental mahasiswa.
“Kampus harus hadir memberikan ruang keamanan dan kepastian. Bantuan finansial darurat, relaksasi pembayaran UKT, dispensasi akademik, hingga layanan konseling psikologis harus segera dibuka. Tidak boleh ada mahasiswa yang merasa sendirian menghadapi situasi ini,” tegasnya.
PP-FKMTHI mengimbau kampus-kampus di seluruh Indonesia untuk segera mengambil langkah berikut:
1. Mengalokasikan bantuan darurat berupa kebutuhan pokok, subsidi biaya hidup, atau bantuan tunai.
2. Memberikan kelonggaran akademik, termasuk dispensasi kehadiran, perpanjangan tenggat tugas, dan fleksibilitas ujian.
3. Melakukan pendataan cepat bekerja sama dengan organisasi mahasiswa daerah agar seluruh mahasiswa terdampak teridentifikasi.
4. Membangun kolaborasi dengan lembaga sosial dan pemerintah daerah asal untuk mempercepat penyaluran bantuan.
“Ini menjadi ujian bagi sensitivitas sosial kampus. Kami berharap perguruan tinggi di seluruh Indonesia dapat bergerak cepat dan terukur. Mahasiswa adalah aset bangsa, dan mereka berhak mendapatkan dukungan saat berada dalam situasi sulit,” tambah Fadhal.
Sebagai langkah awal, PP-FKMTHI akan melayangkan surat resmi kepada sejumlah kampus, termasuk kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk mendorong hadirnya kebijakan responsif bagi mahasiswa terdampak bencana. Fadhal juga mengapresiasi beberapa kampus yang telah lebih dulu menyalurkan bantuan.
