Penulis Danu Abian Latif
Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali mencuat ke permukaan. Pada pekan pertama Juni 2025, terjadi insiden baku tembak antara pasukan perbatasan kedua negara di wilayah sengketa yang telah lama diperselisihkan. Meski belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa, situasi ini cukup untuk membunyikan alarm akan potensi konflik terbuka yang bisa mengguncang stabilitas Asia Tenggara.
Banyak yang bertanya: apakah ini sekadar insiden sporadis, atau tanda bahwa perang antara Thailand dan Kamboja benar-benar mungkin terjadi?
Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja bukan cerita baru. Akar sengketa ini kembali ke era kolonial Prancis, yang meninggalkan garis batas yang kabur dan tak pernah benar-benar disepakati oleh kedua negara. Titik paling panas adalah wilayah di sekitar Candi Preah Vihear, situs warisan dunia UNESCO yang secara geografis berada di perbatasan Provinsi Si Sa Ket (Thailand) dan Provinsi Preah Vihear (Kamboja).
Pada tahun 2000, upaya penegasan batas wilayah melalui perjanjian bilateral justru memunculkan tafsir yang saling bertentangan. Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962 menyatakan bahwa candi tersebut berada di wilayah Kamboja, interpretasi mengenai kawasan sekitarnya tetap menjadi sumber ketegangan. Kedua pihak mengklaim wilayah sekitar sebagai milik nasional mereka, yang memicu konflik fisik sejak dekade awal 2000-an, termasuk insiden militer berdarah pada 2008 dan 2011.
Kini, hampir seperempat abad kemudian, bara lama itu belum padam. Justru dalam situasi geopolitik yang makin rapuh dan nasionalisme yang membuncah, ia kembali menyala. Pada 4 Juni 2025, unit patroli dari Angkatan Darat Thailand dan Tentara Kerajaan Kamboja dilaporkan terlibat kontak senjata di zona yang diklaim kedua negara di dekat Preah Vihear. Meski kedua pemerintah berusaha menahan eskalasi dengan menyebut insiden sebagai “kesalahpahaman teknis,” saksi di lapangan dan laporan media independen menyatakan bahwa baku tembak berlangsung lebih dari satu jam.
Insiden ini memicu peningkatan kehadiran militer di sepanjang garis perbatasan. Thailand dilaporkan mengirim bala bantuan ke pos terdepan, sementara Kamboja mengeluarkan pernyataan resmi bahwa “setiap pelanggaran wilayah akan dibalas.” Pernyataan-pernyataan ini memperlihatkan bahwa, meski kedua pihak belum menyatakan perang, ketegangan telah memasuki fase militerisasi aktif.
Di balik konflik perbatasan ini, terdapat dinamika politik domestik yang memperkeruh keadaan. Di Thailand, pemerintahan sipil yang baru terpilih sedang berusaha mengonsolidasikan kekuasaan pasca transisi dari pengaruh militer. Mengambil sikap tegas terhadap Kamboja dapat meningkatkan dukungan dari kelompok konservatif nasionalis.
Sementara itu, di Kamboja, Perdana Menteri Hun Manet yang menggantikan ayahnya, Hun Sen, juga menghadapi tekanan untuk membuktikan dirinya sebagai pemimpin kuat. Dalam situasi seperti ini, retorika nasionalistik dan tindakan militer dapat dijadikan alat pengalihan isu domestik serta sarana untuk meningkatkan legitimasi politik.
Nasionalisme, seperti sejarah menunjukkan, adalah bahan bakar konflik paling efektif terutama ketika dikombinasikan dengan luka sejarah yang belum disembuhkan dan garis perbatasan yang belum disepakati.
Di tengah memuncaknya ketegangan, ASEAN kembali terlihat tidak siap untuk menangani konflik antar anggotanya sendiri. Mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela dan diplomasi yang terlalu lunak tidak memadai untuk mencegah eskalasi militer. Fakta bahwa insiden bersenjata terus terjadi tanpa intervensi berarti dari ASEAN memperlihatkan lemahnya institusi kawasan dalam menjaga perdamaian internal.
Padahal, jika konflik ini berkembang menjadi perang terbuka, dampaknya akan sangat luas. Stabilitas ekonomi, arus perdagangan darat, hingga kepercayaan investor terhadap Asia Tenggara bisa terguncang. Belum lagi potensi keterlibatan negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat, yang memiliki kepentingan strategis di kawasan.
Secara realistis, perang terbuka antara Thailand dan Kamboja belum tentu terjadi dalam waktu dekat. Namun, potensinya tidak bisa diabaikan. Ketika kedua pihak saling mengerahkan pasukan dan tidak ada mekanisme yang efektif untuk deeskalasi, maka satu insiden kecil bisa menjadi pemicu konflik besar. Itulah yang disebut dalam teori konflik internasional sebagai “spiral of escalation”.
Jika tidak ada intervensi diplomatik yang cepat dan serius, bukan mustahil konflik ini menjalar dari baku tembak terbatas menjadi operasi militer terlokalisir, lalu membesar menjadi perang perbatasan berkepanjangan. Dalam kondisi ini, masyarakat sipil akan menjadi korban utama.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja adalah pengingat keras bahwa konflik laten yang tidak diselesaikan akan selalu menjadi bom waktu. Sengketa perbatasan yang dibiarkan menggantung selama puluhan tahun, dibumbui dengan nasionalisme dan diselimuti oleh kepentingan politik dalam negeri, hanya menunggu pemantik untuk meledak.
Maka dari itu, komunitas internasional, khususnya ASEAN dan PBB, harus segera mengambil peran aktif sebagai penengah. Pemerintah kedua negara perlu menahan diri dan kembali ke meja perundingan, bukan membiarkan pasukan di lapangan menyelesaikan konflik yang seharusnya diselesaikan oleh diplomasi.
Perang bisa dicegah, tapi hanya jika ada kemauan politik untuk mencegahnya. Jangan sampai Preah Vihear, situs suci yang seharusnya menjadi simbol persatuan warisan budaya Asia Tenggara, justru menjadi titik awal perpecahan dan pertumpahan darah.
