Penulis Syahputra Ariga, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
Baru-baru ini, masyarakat Aceh dikejutkan oleh kabar menyedihkan mengenai penetapan empat pulau yang sebelumnya berada dalam wilayah administratif Aceh kini masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Keempat pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
Peristiwa ini tidak bisa dianggap remeh. Pelepasan status wilayah empat pulau ini mencerminkan tindakan yang sewenang-wenang dan menuntut respons serius dari Pemerintah Aceh untuk memperjuangkan kembalinya keempat pulau tersebut ke wilayah Aceh.
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh harus segera mengambil langkah konkret dengan menjumpai Menteri Dalam Negeri untuk memperjuangkan kembalinya keempat pulau ini ke wilayah Aceh. Tidak cukup hanya dengan mengirimkan surat; tindakan langsung dan tegas diperlukan. Peristiwa ini merupakan penghinaan terhadap kedaulatan Aceh dan bertentangan dengan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki.
Dalam MoU Helsinki, khususnya pada poin 1.1.4, disebutkan bahwa perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Namun, keempat pulau yang secara historis dan administratif merupakan bagian dari Aceh kini secara sepihak dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara.
Tidak berlebihan jika kita menduga bahwa pelepasan status keempat pulau ini berkaitan dengan potensi sumber daya alam, seperti minyak dan gas, yang ada di wilayah tersebut. Jika pelepasan status kepemilikan pulau ini dilakukan secara semena-mena, bagaimana nasib pengelolaan sumber daya alam lainnya di Aceh? Ini menjadi gambaran dan tamparan keras bagi Pemerintah Aceh.
Kami mendesak DPRA dan Pemerintah Aceh untuk mengambil langkah tegas dan konkret dalam memperjuangkan kembalinya keempat pulau ini ke wilayah Aceh. Kedaulatan wilayah tidak boleh dikompromikan, dan perjuangan untuk mempertahankannya adalah tanggung jawab bersama.
