Penulis zuhari Alvinda Haris ketua Dema Fakultas Ushuluddin
Sungguh ironis, ketika rakyat Aceh masih bergelut dengan kemiskinan, pengangguran, dan buruknya pelayanan publik, Pemerintah Aceh malah sibuk berfoya-foya lewat pengadaan iPhone mewah. Tidak cukupkah derita rakyat sebagai tamparan? Apakah para pejabat kita sudah begitu tuli terhadap realitas hingga merasa wajar menghamburkan uang rakyat untuk barang konsumtif?
Pengadaan iPhone ini adalah puncak dari ketidakpekaan sekaligus arogansi Pemerintah Aceh. Dengan dalih “mendukung kinerja”, mereka membenarkan pemborosan yang sama sekali tidak masuk akal. Sejak kapan kinerja pemerintahan bergantung pada merek ponsel? Yang dibutuhkan rakyat adalah pelayanan cepat, kebijakan berpihak, dan keberpihakan nyata terhadap nasib orang kecil bukan pertunjukan glamor di balik layar iPhone puluhan juta.
Lebih memuakkan lagi, pembelian ini dilakukan di saat Aceh masih terpuruk. Laporan demi laporan menunjukkan masih banyak daerah terpencil yang sulit air bersih, sekolah yang roboh, jalan berlubang, hingga layanan kesehatan yang compang-camping. Tapi, alih-alih fokus memperbaiki itu semua, Pemerintah Aceh justru sibuk meng-upgrade gaya hidupnya.
Mental inilah yang merusak Aceh. Bukan kekurangan dana, tapi kekurangan rasa malu. Mereka mengelola APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) seperti warisan pribadi, bukan amanah rakyat. Uang yang seharusnya menjadi alat perubahan sosial, diperkosa demi kenyamanan dan gengsi birokrat.
Bukan pertama kali Pemerintah Aceh bermain-main dengan pengadaan aneh. Tapi kali ini, pembelian iPhone menjadi simbol paling telanjang dari betapa jauhnya pejabat kita dari denyut nadi masyarakat. Ketika rakyat berteriak soal harga beras yang mencekik, para pejabat malah sibuk mengutak-atik iPhone terbaru, mungkin sambil selfie di kantor ber-AC.
Harus diingat, Aceh punya sejarah panjang tentang penderitaan, tentang darah dan air mata yang menuntut keadilan. Pemerintahan Aceh hari ini ada karena pengorbanan besar rakyatnya. Tapi apa balasannya? Pengkhianatan dalam bentuk pengelolaan uang rakyat yang sembrono dan tak bermoral.
Apakah Pemerintah Aceh mengira rakyat bodoh? Apakah mereka pikir rakyat tidak tahu bahwa harga satu unit iPhone bisa membangun fasilitas air bersih untuk satu gampong? Atau memperbaiki ruang kelas yang hampir roboh di pelosok Pidie, Aceh Selatan, atau Gayo Lues?
Sudah saatnya rakyat Aceh berhenti memaafkan perilaku arogan ini. Sudah saatnya rakyat bicara lantang bahwa Pemerintah Aceh hari ini gagal memahami esensi pelayanan publik. Pengadaan iPhone adalah pengkhianatan terhadap janji-janji perubahan yang selama ini mereka ucapkan di atas podium.
Jika Pemerintah Aceh masih punya setitik harga diri, mereka harus segera membatalkan proyek pengadaan ini, meminta maaf secara terbuka, dan mengembalikan anggaran itu untuk kebutuhan rakyat yang jauh lebih mendesak. Bukan malah bersembunyi di balik bahasa birokrasi yang memuakkan.
Pejabat yang terlibat harus dievaluasi keras. Aceh tidak butuh pejabat yang jago pamer teknologi, tapi gagal menyelesaikan masalah dasar rakyat. Aceh butuh pemimpin yang bisa mendengarkan, merasakan, dan bertindak cepat untuk rakyat — bukan yang hanya sibuk mempercantik diri dengan barang mewah.
Terakhir, mari kita tegaskan: Aceh bukan tanah untuk dipermainkan nafsu elit. Aceh adalah tanah perjuangan. Siapa pun yang mengkhianati amanah rakyat dengan memperkaya diri lewat fasilitas mewah harus disingkirkan, diadili, dan dihukum dengan keras minimal hukuman sosial dan politik, sebelum berbicara soal hukum positif.
Rakyat Aceh sudah terlalu lama menahan kecewa. Kali ini, jangan lagi diam.
