Oleh Zulfata
CEO Media Katacyber.com
Kata oplosan cukup membantu rakyat Indonesia akhir-akhir ini. Lewat sedikit dari batas waktu seratus hari kerja Pemeritahan Prabowo-Gibran, penegak hukum dengan gagah berani membongkar kasus korupsi dengan mengoplos minyak Pertamax dengan Pertalite yang melanda perusahaan turunan dari Pertamina. Akibat kasus ini, negara diperkirakan mengalami kerugian ratusan triliun.
Sejatinya kasus yang disebutkan di atas hanya pintu fakta terkait bagaimana publik disadarkan betapa banyak praktik dan kinerja oplosan yang terjadi di republik bernama Indonesia. Oplosan yang dimaksud bukan saja paradiqma kinerja yang melanda Pertamina, tetapi juga merambat ke sektor lainnya seperti kepemimpinan, regulasi dan postur kekuasaan.
Dalam kepemimpinan misalnya, tampuk kememimpinan yang seharusnya dikendalikan oleh satu orang yang disebut dengan leader (pemimpin), justru yang terjadi pemimpin tersebut telah mengalami oplosan. Dalam makna sederhananya, pemimpin oplosan adalah pempimpin yang bercampur dengan sifat yang sepertinya tidak layak dilakukan sebagai leader level negara. Ditambah lagi dengan percampuran politik pemimpin sebelumnya yang terasa ikut aktif dalam merancang kendali yang sedang memimpin. Sehingga publik tidak lagi mampu membedakan mana ciri khas leader legal dengan leader bayangan setelah perkumpula pemimpin telah dioplos.
Hari ini, semakin bertambah umur demokratisasi Indonesia bukannya demokrasi semakin matang, melainkan semakin keblablasan. Pemimpin-pemimpin oplosan semakin menjamur dari berbagai jabatan startegis kenegaraaan. Mulai dari jabatan wakil presiden, menteri, lembaga setingkat menteri. Belum lagi struktur ke bawahnya di level provinsi, kabupaten/kota hingga desa.
Menguatnya tradisi pemimpin oplosan bukan saja melanda kader politisi yang dicetak secara instan dan melalui jalan pintas. Sosok politisi senior, pemimpin partai politik, mantan militer bahkan mantan-mantan presiden terperangkap dalam menjadi semacam perkumpulan pemimpin oplosan. Mereka dalam perkumpulan elite ini saling melibatkan diri dengan mengaminkan kinerja yang semestinya tidak etis dilakukan sebagai pemimpin atau mantan pemimpin negara.
Dalam pentas sejarah politik Indonesia, baru kali ini Indoesia menampakkan cara kerja pemimpin oplosan secara terang-terangan dengan modus saling kerjasama dan solid demi persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka menamakannya sebagai pemimpin 6, 7, 8; presiden ke-6,7 dan 8. Menariknya, perkumpulan pemimpin oplosan ini berani eksis menampilkan bahkan memaksakan maksud tujuannya di tengah rakyat Indonesia semakin rasional menilai kinerja pemerintah. Terlebih di era teknologi-informasi hari ini semakin berkembang dan semakin canggih untuk cepat dicerna oleh publik.
Satu sisi memang kita patut bersyukur dengan situasi dan kondisi era teknologi-informasi sedemikian dapat menjadikan publik Indonesia semakin canggih dalam memberi peran kontrolnya melaui kekuatan viralitas. Kecepatan dan viral respons publik paling tidak dapat membuat kebijakan yang diorder oleh komplotan pemimpin oplosan. Meski demikian, hasrat politik pemimpin oplosan tetap berlanjut dan butuh solidaritas rakyat dalam menjaga marwah bangsa harus terus diperkuat tanpa ada kata berheti antar generasi.
Meski akal sehat publik dapat saja dipecahkan konsentrasi oleh influenser dan artis yang juga bagian dari pemimpin atau pejabat oplosan yang dimaksud. Namun demikian rakyat mesti terus berjuang agar para pemimpin oplosan tidak semena-mena mengincar keuntungan kelompok dengan seolah-olah mengatasnamakan keuntugan negara melalui skema kerja investasi.
Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alamnya, luhur dalam berbudaya dan majemuk masyarakatnya tidak boleh dihancurkan oleh cara kerja pemimpin oplosan yang terkadang tidak mengedepankan kemaslahatan publik, namun lebih nyaman dengan komunikasi “Ndasmu” saat menyampaikan komentar politiknya di ruang publik. Dalam konteks ini, kajian ini bukanlah berangkat dari justifikasi terkait pemimpin oplosan atau dari pemimpin yang diaggap tegas, kemudian disulap menjadi pemimpin oplosan. Pada posisi ini, rekam jejak politiklah yang menghantarkan perilaku politik mereka sebagai pemimpin oplosan.
Ketika pemimpin sudah bermental oplosan, maka yang dipimpin serta produk kebijakan pun bias oplosan. Cermati saja misalnya kebijakan dan progam pemerintah saat ini yang bias dari cara main oplosan. Misalnya berbagai kebijakan yang dikritisi oleh munculnya gerakan #IndonesiaGelap dapat dijadikan indikator tersirat saat kita hendak membuktikan apakah respons kebijakan tersebut keluar dari keinginan perkumpulan pemimpin oplosan atau tidak.
Sungguh, betapa malunya generasi masa depan Indonesia ketika mereka berhasil membuka fakta sejarah pemimpin bangsa mereka yang dikemas secara paksa seakan patriot padahal sesungguhnya hanya sebatas pemimpin oplosan. Konsekwensi lanjutannya, dalam pentas sejarah pemimpin Indonesia ke depan, akan ada banyak beban sejarah politik negara yang mesti dijernihkan dari praktik-praktik pemimpin oplosan yang semakin marak hari ini.
Hingga hari ini kita tidak mengetahui secara pasti apakah penyebab terbentuknya relasi dan perkumpulan pemimpin oplosan tersebut disebabkan oleh terseret proyek mangkrak atau perpeluang mangkrak? Namun fakta sejarah telah memberi bekal fisik yang bernama Wisma Hambalang, Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga Danantara. Mungkin inilah yang dimaksud di balik kode nomor, 6, 7 dan 8 yang akan menciptakan sejarah baru bagi Indonesia masa depan.
