Oleh: Farid Duha Situmorang
Mahasiswa Agribisnis USK
Bencana alam yang melanda wilayah Sumatra, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bukan lagi peristiwa musiman yang datang silih berganti begitu saja. Banjir serta tanah longsor yang terus terulang, khususnya di Aceh, merupakan rangkaian kejadian yang tidak terlepas dari perbuatan manusia. Tangan manusia yang merambah hutan, membuka lahan secara tidak terkendali, dan mengubah kawasan hutan menjadi area industri telah memicu deforestasi serta degradasi hutan dalam skala besar.
Curah hujan yang tinggi memang menjadi salah satu faktor pendukung munculnya banjir dan tanah longsor. Namun faktor utama yang memperparah keadaan adalah perubahan ekosistem hutan, baik hutan sekunder maupun hutan primer, yang kemudian dialihkan menjadi kawasan perkebunan dan wilayah pertambangan. Alih fungsi hutan seperti ini menyebabkan deforestasi serta kerusakan struktur tanah sehingga tanah tidak mampu lagi menyerap ataupun menahan air secara optimal. Ketika tutupan hutan hilang, air hujan yang sebelumnya tertahan oleh akar pepohonan mengalir deras ke permukiman dan sungai, sehingga memicu banjir bandang dan tanah longsor.
Data dari BPS Aceh menunjukkan bahwa total deforestasi di provinsi tersebut mencapai 175.950 hektare. Luasan hutan yang hilang tersebut telah berubah fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertambangan. Perkebunan kelapa sawit serta aktivitas tambang, baik yang legal maupun ilegal, menjadi penyumbang terbesar berkurangnya tutupan hutan. Saat ini luas perkebunan berbagai komoditas di Aceh mencapai lebih dari satu juta hektare, dan pemerintah telah menerbitkan puluhan izin pertambangan mineral dan batuan kepada berbagai perusahaan. Tekanan terhadap kawasan hutan pun terus meningkat.
Kondisi ini menunjukkan paradoks yang nyata dari pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspansi industri digencarkan, angka pembangunan serta pertumbuhan ekonomi memang terlihat meningkat. Namun di sisi lain, dampak sosial serta lingkungan muncul dengan jelas dan efeknya berkepanjangan. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatra hari ini adalah gambaran dari pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan ekologis.
Pada akhirnya, bencana yang berulang ini membawa dampak langsung terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat. Tujuan awal melakukan ekspansi industri adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah serta membuka lapangan kerja. Akan tetapi kenyataannya justru memperburuk kondisi hidup masyarakat setempat. Pertanian dan perkebunan terganggu, akses transportasi terputus, dan berbagai aktivitas ekonomi lumpuh ketika bencana melanda. Ini merupakan kontradiksi yang seharusnya menjadi perhatian serius semua pihak.
Ketika hutan hilang dan bencana muncul, rangkaian dampaknya menjalar lebih luas. Produktivitas lahan menurun, biaya pemulihan lingkungan meningkat, dan infrastruktur daerah mengalami kerusakan. Pasokan pangan berkurang, distribusi barang terhambat, dan masyarakat kesulitan mendapatkan layanan dasar. Semua ini menegaskan bahwa kerusakan ekologis berdampak langsung pada kehidupan sosial ekonomi.
Apa yang terjadi di Sumatra saat ini berpotensi terulang di wilayah lain jika pola pengelolaan hutan serta industri tetap sama. Oleh karena itu pemerintah merupakan pemegang kendali utama dalam pengaturan ekspansi industri serta pemberian izin usaha pertambangan. Pemerintah harus memahami risiko dari setiap izin yang diberikan dan memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan yang ada, memperketat regulasi, dan menerapkan Analisis Dampak Lingkungan secara jujur serta menyeluruh. Deforestasi bukan sekadar hilangnya pepohonan, tetapi hilangnya penyangga kehidupan. Bencana yang terjadi hari ini seharusnya menjadi pengingat agar kita menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan secara nyata.
“Kita jaga alam, alam jaga kita.”
