Katacyber.com | Banda Aceh – Hasil Rapid Gender Assessment yang dilakukan Flower Aceh, LBH APIK Aceh, Kalyanamitra, Asosiasi LBH APIK, dan Women’s Leadership in Humanitarian Lead (WLHL) mengungkap perempuan masih menjadi kelompok yang paling merasakan dampak bencana. Temuan tersebut dipaparkan Direktur Flower Aceh, Riswati, dalam Rapat Koordinasi Tematik Perempuan Aceh bertajuk Penguatan Agensi Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengurangan Risiko Bencana di Banda Aceh, pada Kamis (16/7/2026).
Kegiatan yang digelar Flower Aceh bersama Balai Syura dengan dukungan Permampu-INKLUSI itu membahas penguatan peran perempuan dalam kebijakan pengurangan risiko bencana dan pemulihan pascabencana.
Riswati menjelaskan, assessment dilakukan di enam desa pada tiga kabupaten terdampak bencana, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Tengah. Kajian tersebut menyoroti tiga isu utama, yaitu kerja perawatan (care work), kekerasan berbasis gender, serta partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
Hasil kajian menunjukkan perempuan memikul beban pemulihan yang lebih besar setelah bencana. Selain mengurus rumah tangga, mereka juga bertanggung jawab mencari air bersih, menyiapkan makanan, membersihkan rumah terdampak banjir, hingga merawat anggota keluarga yang sakit maupun mengalami trauma.
“Bahkan 94,17 persen pekerjaan perawatan masih dilakukan oleh perempuan atau istri. Ini menunjukkan beban pemulihan di tingkat keluarga masih sangat bertumpu pada perempuan,” kata Riswati.
Selain itu, kondisi pengungsian yang belum ramah perempuan dinilai meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender. Flower Aceh dan LBH Apik Aceh juga mencatat adanya laporan dugaan kekerasan seksual selama masa tanggap darurat di Aceh Tamiang dan Aceh Utara.
Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih rendah. Hasil assessment menunjukkan hanya 44 persen responden yang pernah dilibatkan, sementara sekitar 13 persen mengaku tidak pernah dilibatkan sama sekali.
Flower Aceh mendorong pemerintah agar pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga memperkuat perlindungan perempuan, menyediakan data terpilah, serta melibatkan perempuan dalam setiap proses perencanaan kebijakan.
“Bencana tidak berdampak sama bagi semua orang. Karena itu, kebijakan pemulihan juga harus mampu menjawab kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan,” tutup Riswati.
