Oleh : Danu Abian Latif
Penulis buku Opini Nakal untuk Indonesia.
Mendekati hari pensiun Jokowi terlihat berupaya menjaga popularitas dan pengaruhnya di akhir-akhir masa jabatannya, kuat dugaan tersebut di lakukan agar Jokowi tetap dapat untung setelah pensiun nantinya, banyak hal yang di lakukan Jokowi menjelang pensiun yang kontroversial, seperti mengesahkan peraturan keran pasir laut yang sudah lama di ilegalkan, revisi UU TNI dan Polri, revisi UU Penyiaran, seleksi KPK, seleksi MA dan lainya.
Jokowi juga tidak segan-segan menyingkirkan siapapun yang di anggap akan menghalangi langkahnya, seperti pencopotan para menteri yang dinilai oposisi lalu di rombak dengan orang-orang baru, contohnya mengganti Menteri Hukum dan HAM dari PDIP Yasona Laoly dengan Supratman Andi Agtas dari partai Gerindra, hal ini seolah memberi isyarat bahwa Jokowi ingin mengamankan pemerintah baru, mengingat PDIP bukan koalisi Indonesia maju (KIM) plus.
Pembentukan menteri baru juga seolah suda desain sedemikian rupa oleh Jokowi, berulang kali Jokowi melakukan perombakan kabinet, seolah ingin memberikan sinyal kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk melanjutkan proyek-proyek besarnya, banyak proyek besar di masa Jokowi yang meninggalkan segunung masalah utang, belum lagi badan usaha milik negara (BUMN) yang kacau balau.
Bagaimana BUMN tidak kacau balau bukanya untung malah buntung, BUMN mendapatkan printah mengerjakan megaproyek, dari segi tambang dan mineral yang katanya Indonesia kaya akan Sumber Daya Alamnya (SDA) hanya menjadi keronco yang menguntungkan China.
Tambang-tambang yang ada di Indonesia justru di desain untuk memperkaya negara asing saja, seharusnya dengan adanya sumber daya alam yang kaya Jokowi dapat memanfaatkan hal tersebut untuk membuat inovasi dan kelola industri turunan tentunya hal tersebut di lakukan agar menjadi pemasukan besar bagi Indonesia.
Alih-alih dapat mengelola sumberdaya alam yang besar tersebut dan membuat ekonomi Indonesia tumbuh, Jokowi hanya puas di angka 4,2 persen tumbuhnya ekonomi di masanya jauh dari target 7 persen yang di tetapkan, kalau di komparasikan dengan masa pemerintahan SBY yang rata-rata pertumbuhan ekonominya 6 persen masih jauh.
Belum lagi jumlah masyarakat kelas menengah di masa Jokowi anjlok menurun sampai pada angka 17 persen, lapangan kerja yang kian sulit juga dapat terlihat jelas dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 7,2 juta pengangguran di Indonesia 2024.
Tapi seolah Jokowi enggan untuk menunjukkan kegagalannya dengan cara terlihat banyaknya baliho di solo dengan ucapan Jokowi sebagai guru bangsa, tidak cukup sampai di situ seolah kompa para menteri memberikan wawancara dan pidato mereka di hadapan media yang berhasil dalam program ekonomi, contohnya seperti Zukifli Hasan selaku menteri perdagangan yang memuji Jokowi karena dapat membuat neraca perdagangan surflus selama 52 bulan.
Layaknya dalam strategi percaturan Jokowi tampaknya ingin mengelabui masa guna menjaga popularitasnya menjelang pensiun, banyak langkah yang di ambil Jokowi untuk di jadikan senjata dengan menjaga elektabilitas dan popularitasnya tentunya hal ini di dapat di gunakan Jokowi untuk menggerakkan masa agar pemerintah baru tidak menyalahkan kebobrokan kebijakan-kebijakan nya di masa lalu.
Isu Jokowi cawe-cawe pemilihan pimpinan KPK dengan menempatkan seolah memaksakan pemilihan di lakukan dengan cepat, kalau kita merujuk pada Putusan MK Nomor 12/PUU-XX/2022 mengubah masa jabatan ketua KPK dari empat menjadi 5 tahun, tampaknya percepatan ini di lakukan guna mengamankan posisi KPK yang dapat di kontrol oleh dirinya menjelang pensiun.
Seharusnya memilih ketua baru KPK adalah hak Prabowo nantinya, di curigai percepatan ini adalah sebuah langkah mengamankan dirinya dan keluarganya agar tidak menjadi daftar merah ketika Jokowi tidak jadi presiden lagi, seolah Jokowi enggan melepaskan mahkotanya mendekati hari pensiun Jokowi sibuk untuk memperbaiki citra dirinya.
Semua masalah kini seolah seakan di usahakan untuk ditutupi dan di manipulasi menjadi sebuah keberhasilan, sangat ironi melihat Indonesia sebagai negara demokrasi ini, katanya suara rakyat adalah suara tertinggi berapa kali sistem membuat kemunduran demokrasi, tidak menafikan fakta bahwa uang dapat mengkali hukum, ekonomi kian sulit sehingga membuat rakyat miskin kian menjerit, katanya negara demokrasi tapi tulisan opini seperti ini di anggap sebagai sebuah kejahatan.
