Penulis Elisabet Sekretaris Fungsional Pemberdayaan Perempuan, Pengurus Pusat GMKI
Hari ini, 10 November 2025, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Pahlawan hari untuk mengenang mereka yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan serta keadilan sosial. Namun di tengah semangat penghormatan itu, muncul ironi yang mengguncang nurani: pemerintah secara resmi menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
Sebagai bagian dari generasi muda dan pelayan di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), saya, Elisabet, selaku Sekretaris Fungsional Pemberdayaan Perempuan Pengurus Pusat masa bakti 2025–2027, menyampaikan rasa kecewa dan keprihatinan yang mendalam. Gelar kepahlawanan seharusnya diberikan kepada mereka yang memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi bukan kepada sosok yang sejarahnya masih menyisakan luka panjang bagi rakyat.
Kita tidak boleh lupa: di masa kekuasaannya, banyak aktivis dibungkam, perempuan kehilangan ruang aman, dan keadilan sosial hanya menjadi retorika. Saat perempuan-perempuan Indonesia berjuang untuk setara dan bebas dari ketakutan, kita justru menyaksikan bagaimana kekuasaan saat itu membatasi, bukan membebaskan.
Peringatan Hari Pahlawan seharusnya menjadi momen refleksi: apakah bangsa ini masih setia pada nilai-nilai perjuangan, atau telah kehilangan arah moralnya? Kita perlu bertanya apakah penghargaan ini bentuk penghormatan, atau justru pengkhianatan terhadap korban dan sejarah bangsa sendiri?
Sebagai kader perempuan GMKI, saya percaya bahwa perjuangan belum selesai. Menjadi pahlawan hari ini bukan soal gelar, tetapi keberanian berkata benar di tengah ketidakadilan, dan setia menjaga nurani bangsa agar tidak dilumpuhkan oleh lupa.
Hari Pahlawan 2025 menjadi pengingat bagi kita semua: tidak semua yang dipuja layak disebut pahlawan, dan tidak semua yang dibungkam kehilangan kehormatan. Sejarah sejati akan selalu berpihak pada kebenaran.
