Dalam beberapa waktu terakhir, kondisi perekonomian di Kota Banda Aceh menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap merosotnya ekonomi lokal adalah rendahnya daya tarik pembeli terhadap produk dan layanan yang ditawarkan di kota ini.
Rendahnya daya tarik pembeli ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya inovasi dalam produk, strategi pemasaran yang belum maksimal, hingga perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih berbelanja secara online atau di luar kota. Hal ini menyebabkan roda ekonomi lokal melambat, karena perputaran uang yang terjadi di tingkat usaha kecil dan menengah tidak lagi seaktif sebelumnya.
Diperparah lagi, kurangnya bantuan moda oleh Illiza selaku walikota Banda Aceh. Sehingga terlihat seolah pemerintah kota tidak peduli dan justru sibuk dengan kegiatan-kegiatan formal yang jauh dari kebutuhan riil masyarakat kota Banda Aceh. Apakah begini produk retrik Magelang?
Inflasi yang terjadi di wilayah Pemerintah Kota Banda Aceh belakangan ini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan bakar rumah tangga telah berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari gangguan distribusi, fluktuasi harga di pasar global, hingga faktor musiman seperti menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri.
Dalam beberapa waktu terakhir, publikasi yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh menuai sorotan dari masyarakat. Sejumlah informasi yang disampaikan melalui kanal resmi PDAM dinilai tidak konsisten, kurang transparan, dan sering kali tidak tepat waktu. Hal ini menimbulkan kebingungan serta keresahan di kalangan pelanggan, khususnya terkait jadwal distribusi air dan penanganan gangguan layanan.
Beberapa warga mengeluhkan bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya saat terjadi pemadaman air mendadak, sementara informasi yang diberikan pasca kejadian pun minim penjelasan teknis. Selain itu, publikasi mengenai program-program PDAM, seperti perbaikan jaringan atau tarif layanan, kerap disampaikan secara sepihak tanpa disertai ruang dialog atau klarifikasi.
Ribuan masyarakat masih berjuang keras dengan tekanan ekonomi dan menderita karena air bersih tak lagi mengalir lancar ke rumah-rumah warga, pemerintah kota seharusnya berkomitmen untuk menjaga kestabilan ekonomi dan melindungi kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Bukan sebaliknya justru sibuk memoles kenyamanan sendiri, menerima mobil-mobil dinas mewah dengan dalih penunjang kerja.
Pengadaan fasilitas mewah di tengah krisis kepercayaan publik menjadi tamparan keras. Alih-alih menuntaskan masalah-masalah mendesak yang dirasakan langsung oleh rakyat, Pemkot Banda Aceh lebih memilih menikmati kemewahan yang dibiayai dari uang rakyat itu sendiri.
Ini bukan sekadar soal kendaraan, tapi soal nurani. Ketika pemimpin lebih mementingkan fasilitas ketimbang pelayanan, maka yang terjadi bukan pemerintahan, melainkan pengelolaan citra semu. Warga tak butuh simbol kekuasaan yang berjalan di atas roda mahal—mereka butuh perekonomian yang stabil, air bersih, layanan publik yang adil, dan pemimpin yang tahu malu.
Penulis Tengku Agam (pemerhati pembodohan berkedok religi)
