Oleh Irvan Mahmud / Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria & Sumber Daya Alam (PPASDA)
Munas V Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) APDESI baru saja berakhir, dilaksanakan di Jakarta, 28-30 Januari 2026. Forum Munas tersebut memilih Junaedhi Mulyono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) periode 2026–2031. Kepala Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten itu terpilih secara aklamasi.
Terpilihnya Junaedhi Mulyono menjadi penegasan atas kepercayaan para kepala desa dan pengakuan kinerjanya yang berhasil mengubah Desa Ponggok yang miskin menjadi desa maju dan salah satu yang terkaya di Indonesia. Bukti empirik tersebut menjadi modal simbolik yang kuat dan menjadi harapan APDESI kedepan.
Sebelum rezim UU Desa No 6 Tahun 2014, Desa Ponggok tidak berbeda dengan kebanyakan desa di Indonesia. Ruang fiscal terbatas-bergantung pada transfer pemerintah, inovasi yang rendah, dan pengelolaan pemerintahan jauh dari manajemen modern. Tahun 2015 menjadi titik balik, dengan dana desa dari pemerintah pusat, dana tersebut digunakan secara tepat-inilah yang menjadi pembeda dengan desa lain.
Dengan dukungan akademisi dan pendekatan manajamen modern, potensi desa terutama sumber daya air dikembangkan sebagai destinasi wisata air. Dengan strategi publikasi berbasis teknologi digital dan media sosial, Desa Ponggok menarik wisatawan dalam jumlah besar. Hasilnya pendapatan desa naik berkali kali lipat, dari sekitar Rp 80 juta/tahun menjadi Rp 3,9 miliar, bahkan mencapai Rp 14 miliar. Operator utamanya adalah BUMDes Tirta Mandiri: mengelola wisata, budidaya ikan nila (570 kg/hari), udang galah (100 kg/bulan), usaha kuliner, penginapan dan jasa event organizer.
Dengan pendapatan sebesar itu, berbagai program sosial bisa dilaksanakan, diantaranya “satu rumah, satu sarjana,” dengan cara memberi beasiswa pendidikan Rp 300 ribu/bulan. Tersedia juga jaminan kesehatan dan asuransi, dan sebagainya. Singkatnya, desa bukan sekadar unit administrasi, melainkan aktor pembangunan yang dirasakan secara lansung.
Pengalaman Desa Ponggok memberikan satu insight bahwa desa bisa maju apabila kepala desa memiliki visi, keberanian berinovasi, dan tata kelola yang akuntabel. Dalam spektrum lebih luas (nasional), muncul pertanyaan mengapa best practice semacam ini belum menjadi arus utama dalam pemerintahan desa?
Kesenjangan Tujuan
APDESI didirikan pada 17 Mei 2005. Tujuannya untuk mewadahi komunikasi, koordinasi, dan sinergi antar anggota; mendampingi pembangunan; dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Dua dekade adalah waktu yang cukup untuk membangun konsolidasi organisasi dan berkontribusi nyata. Namun hingga kini, peran APDESI dipersepsikan kurang optimal. Di level akar rumput, keberadaan dan fungsi organisasi kurang dikenal oleh warga desa.
Penyebapnya beragam. Pertama, terjebak dalam politik dimana APDESI lebih sering eksis dalam kegiatan seremonial dan politik elektoral. Hal ini mengakibatkan kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap organisasi tersebut. Kedua, ketidakmampuan menggerakkan isu krusial berbasis desa, seperti isu kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga, lemah dalam mendesakan kebijakan pro-desa padahal organisasi ini memiliki potensi untuk menjadi corong suara warga desa. Hasilnya kebijakan yang diambil sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi, dan berbagai faktor lainnya. Singkatnya, agenda pelayanan publik, inovasi tata kelola, atau diseminasi best practice cenderung terabaikan.
Terjadi gap antara tujuan organisasi dengan praktik. Ruang kolaborasi terhenti, gagasan kebijakan minim, dan kapasitas perangkat desa tak bertumbuh. Akibatnya desa bergerak tanpa visi dan sporadis – agenda pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif tak terjadi.
Momentum APDESI Berdampak
Terpilihnya Junaedhi Mulyono menjadi momentum penting, sekaligus ujian kepemimpinan. APDESI tidak cukup hanya dipoles, yang dibutuhkan adalah perombakan mendasar. Restrukturisasi organisasi mendesak agar APDESI benar-benar menyentuh kebutuhan desa, bukan sekadar menjadi forum elite kepala/perangkat desa.
Dengan modal sosial yang kuat, Junaedhi Mulyono memahami betul bagaimana desa bisa mengelola aset, membangun BUMDes yang sehat, dan menerjemahkan kebijakan untuk sebesar besarnya kemakmuran warganya. Tantangannya adalah mentransformasikan pengalaman di Ponggok menjadi gerakan kolektif nasional-menjadi platform kerja APDESI.
Kedepan APDESI mesti menjadi simpul advokasi kepentingan desa yang mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat dan daerah – dalam konteks akselerasi pembangunan desa sebagaimana asta cita ke 6 Presiden Prabowo Subianto “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”. APDESI juga harus menjadi wadah pusat pembelajaran kebijakan desa, laboratorium inovasi, hingga peningkatan kapasitas perangkat desa terutama isu-isu tematik seperti ketahanan pangan dan energi, koperasi desa, perubahan iklim, dan kebencanaan.
Jika APDESI bertransformasi menjadi aktor pembangunan di desa, dengan sendirinya ia kembali relevan. Sebaliknya jika kembali mengulang rutinitas lama, APDESI akan terus menjadi organisasi dengan pengaruh kecil. Kini desa-desa menunggu apakah APDESI benar-benar berbenah.
