Katacyber.com | Gayo Lues – Di tengah kondisi masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang masih berada dalam situasi pascabencana alam, publik dikejutkan oleh beredarnya informasi terkait dugaan aktivitas sekelompok misionaris yang disebut-sebut berlangsung di salah satu wilayah setempat. Informasi tersebut cepat menyebar dan memicu kegelisahan warga, terutama karena muncul saat masyarakat masih berjuang memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis, Senin, (19/01/2026).
Kabupaten Gayo Lues dikenal sebagai daerah religius dengan julukan negeri seribu hafiz. Identitas tersebut tidak hanya bersifat simbolik, melainkan tumbuh dari praktik kehidupan keagamaan yang kuat dan telah lama menjadi fondasi ketenteraman sosial masyarakat. Oleh karena itu, dugaan aktivitas misionaris yang mencuat di tengah situasi darurat pascabencana dinilai berpotensi menimbulkan keresahan apabila tidak segera disikapi secara bijak dan bertanggung jawab oleh pihak berwenang.
Menanggapi hal tersebut, Perkumpulan Mahasiswa Gayo Lues Se-Indonesia (PMGI) mendesak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues bersama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk segera memberikan penjelasan dan pencerahan kepada masyarakat.
Ketua Umum PMGI, Syahputra Ariga, menegaskan bahwa di tengah situasi pascabencana, masyarakat sangat membutuhkan ketenangan dan kejelasan informasi, bukan kegaduhan yang berlarut-larut.
“Di tengah situasi pascabencana, masyarakat membutuhkan ketenangan, kejelasan informasi, serta penguatan iman. Jika benar terdapat dugaan aktivitas misionaris yang dilakukan secara terbuka dan tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat, maka hal ini tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan resmi. MPU dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues harus hadir memberikan pencerahan agar tidak terjadi keresahan berkepanjangan,” tegas Syahputra Ariga.
PMGI menegaskan bahwa desakan tersebut bukan dimaksudkan untuk memicu konflik antarumat beragama. Sebaliknya, langkah ini dipandang sebagai upaya menjaga ketertiban umum, keharmonisan sosial, serta kekhusyukan kehidupan beragama di Aceh yang memiliki kekhususan dalam penerapan nilai-nilai syariat Islam.
Secara normatif, kehidupan beragama di Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, serta sejumlah qanun lainnya yang mengatur ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dalam konteks tersebut, setiap aktivitas keagamaan diwajibkan menghormati nilai, norma, dan kearifan lokal yang berlaku, terlebih di wilayah yang sedang berada dalam kondisi darurat pascabencana.
Syahputra Ariga juga menegaskan peran strategis MPU sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, yakni memberikan fatwa, pertimbangan, serta bimbingan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam aspek keagamaan.
“MPU adalah benteng moral dan rujukan umat. Dalam situasi sensitif seperti ini, suara ulama sangat dibutuhkan untuk menenangkan umat, meluruskan informasi, serta menjaga persatuan masyarakat Gayo Lues,” ujarnya.
Selain mendesak MPU untuk bersuara, PMGI juga meminta Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk segera melakukan klarifikasi lapangan secara objektif dan transparan guna memastikan kebenaran informasi yang beredar serta mencegah isu tersebut berkembang menjadi konflik sosial.
“Jangan sampai di saat masyarakat masih dalam proses pemulihan pascabencana, justru muncul persoalan baru yang mengguncang ketenangan batin dan iman masyarakat. Negeri seribu hafiz harus dijaga marwahnya melalui kebijakan dan sikap yang menyejukkan umat,” pungkas Syahputra Ariga.
PMGI turut mengajak seluruh elemen masyarakat Gayo Lues untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta mempercayakan penanganan persoalan ini kepada lembaga yang berwenang. Dalam situasi pascabencana, persatuan dan kedewasaan sikap dinilai sebagai modal utama dalam menjaga keharmonisan sosial dan mempercepat pemulihan daerah.
