Oleh Muhammad Soleh
Desa Bun Bun Alas Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara salah satu Desa terpelosok yang berada di kawasan Aceh Tenggara. Menuju ke lokasi ini, kita menempuh jarak sekitar 37 km dari Kutacane dengan medan yang terjal dan akses jalan yang buruk.
Menjadikan kecamatan Leuser sebagai kecamatan dengan akses jalan terburuk di Kabupaten Aceh Tenggara, tentunya mengacu kepada kenyataan membuat kita bertanya-tanya bagaimana kinerja dinas terkait tentang akses jalan yang buruk Kecamatan Leuser, lain lagi jika dibandingkan dengan kenderaan dinas pejabat seakan fasilitas publik telah memenuhi standart semuanya. Artiya, lain gaya pejabatnya, lain pula nasib fasilitas publiknya. Siapa yang bertanggungjawab atas kenyataan ini? Dalam konteks ini patut kita refleksikan; jangan seakan akan kita tidak berdosa atas buruknya akses jalan Kecamatan Leuser ini.
Selajutnya, dialokasikan kemana saja anggaran yang selama ini ada? Apakah ditelan bumi? Sehingga pejabat daerah tidak dapat merealisasikan anggaran tersebut untuk terakses ke jalan Leuser yang semakin buruk. Tentu buruknya kinerja pemerintah adalah cerminan dari pejabat daerah dalam mengelola Aceh Tenggara. Sejatinya, jabatan yang selama ini mereka jalankan bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia, sumpah pada Al-Qur’an yang mereka lakukan menjadi saksi di akhirat sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka kepada Tuhan yang maha Esa, tentunya Tuhan tidak bisa di loby-loby sesuai isi tas seperti permainan khas pemerintah Aceh Tenggara hari ini.
Hari ini penulis sedag mengabdi di lokasi terkait (Kecamatan Leuser), selama berada di lokasi ini pula penulis menerima keluh kesah masyarakat seperti fasilitas kesehatan yang sama sekali tidak ada, hanya terpajang Puskesdes yang hancur dan mangkrak menjadi monumen “prestasi pemda” bahwa pernah ada fasilitas kesehatan bagi masyarakat Desa Bun Bun Indah dan Bun Bun Alas.
Pernyataannya kenapa hal ini bisa terjadi? Minimnya tenaga kesehatan yang ada menyebabkan matinya fasilitas tersebut. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi dinas terkait bahwa masih banyak masyarakat yang tidak dapat pelayanan kesehatan yang layak. Mengingat jarak yang harus ditempuh sekitar 37km dengan Medan yang terjal dan akses jalan yang buruk, dengan segala kemungkinan masyarakat yang harus mendapatkan pertolongan pertama bisa kehilangan nyawa saat menuju tempat medis.
Atas kondisi geografis darurat bagi kehidupan manusia ini, jalan alternatifnya adalah mahasiswa jurusan kesehatan seharusnya juga mengambil peran dalam hal ini dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan melakukan pelayanan kesehatan di plosok daerah. Tentunya Dinas Kesehatan bukan hanya bekerja sama dengan mahasiswa, namun harus benar benar mendukung penuh fasilitas dan kebutuhan selama melakukan pelayanan kesehatan ini.
Melihat kenyataan, justru yang terjadi pada Dinas Kesehatan Aceh Tenggara adalah menutup mata, dan mahasiswa kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan cenderung diarahkan ke lokasi desa yang masyarakatnya mudah menjangkau Rumah Sakit, mungkin ini dilakukan agar mendapat jalan pintas untuk mencapai kredit nilai meskipun nilai pengabdiannya tidak berorientasi pada kebijaksanaan dan perikemanusiaan. Mangacu kepada Tridarma Perguruan Tinggi dalam point ketiga yaitu pengabdian seharusnya legalitas mahasiswa perlu dipertanyaan jika point ketiga ini tidak dijalankan secara profesional.
Selain soal fasilitas kesehatan publik, masyarakat setempat juga terhimpit karena fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar yang kurang serius. Hal ini menyebabkan calon generasi emas di lokasi ini seperti dianak-tirikan oleh pemerintah daerah. Kenyataannya memang benar adanya,saya melihat sendiri bagaimana fasilitas pendidikan di SMP Negeri 8 Lawe Segala Gala yang berada di Desa Bun Bun alas dan Bun Bun Indah. Bangunan yang tidak terawat, WC yang tidak berfungsi, kelas yang rusak dan kantor guru yang membusuk menyebabkan kenyamanan dan keharmonisan bagi guru dan siswa tidak terjalin. Jarak tempuh yang jauh juga menyebabkan tenaga pengajar tidak mampu untuk pulang pergi dari sekolah dan rumah, belum lagi medannya yang terjal dan akses jalan yang rusak parah, jika cuaca buruk tenaga pengajar bisa bermalam di hutan karena akses jalan yang sama sekalian tidak bisa dilalui.
Mungkin Inilah salah satu alasan kenapa tenaga pengajar tidak ingin mengajar di pelosok, selain jalannya yang jauh dan terjal, mereka juga tidak mendapatkan kemakmuran, gaji yang minim juga menjadi alasan. Sudah gajinya yang minim, tersendat dan harus menerima berbagai alasan alasan pemerintah yang tidak manusiawi. Kita seharusnya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada guru-guru yang bersedia mengajar di pelosok daerah dengan segala resikonya, mereka iklhas. Pertanyaannya lagi Pemerintah Aceh Tenggara apa perannya soal ini?
Ada kecenderungan pemerintah daerah menutup mata dan telinga atas ketidakadilan yang menimpa masyarakatnya.
