Masa genting pemberlakuan dana Otsus Aceh memulai memasuki tahapan lobi politik. Ada beragam akrobat politik yang dimainkan, baik dari sisi pemerintahan pusat (RI) maupun dari Pemerintahan Aceh. Timbang-timbang politik dampak dari itu masih berkutat di ruang propaganda meskipun tarik ulur di bawah meja jabatan terasa kencang dan alot.
Mungkin Pemerintah RI paham betul terkait bagaimana kelakar politik lokal Aceh, terutama dari sisi realisasi dan efisiensi pengelolaan dana otsus Aceh yang sudah berjalan 18 tahun sejak dana tersebut diresmikan sebagai salah satu buah manis dari MoU Helsinki. Di balik itu pula, Pemerintah RI paham betul cara mengendalikan elite Aceh yang masih dianggap kekar “mempermainkan” Pemerintah RI dengan “gertakan sambal” melalui simbol-simbol politik identitas Aceh yang telah terpecah belah akibat kemiskinan, korupsi dan lebarnya jurang pengangguran di Aceh.
Pemerintah RI, dalam hal ini kabinet Prabowo Subianto dengan dominasi politik yang super di parlemen RI, barangkali tidak begitu ambil pusing soal daerah Aceh yang pemilihnya tidak sebanding dengan Pulau Jawa, namun, paling tidak Pemerintah RI harus tegas dan serius mendengar jeritan rakyat Aceh yang babak belur akibat terperangkap dalam praktik manipulasi pengelolaan dana otsus Aceh yang hanya memperkaya sekelompok elite beserta kroni-kroninya, penggunaan dana otus Aceh tidak mengarah pada tujuan mulianya yang seharusnya mampu menyelamatkan hajat hidup seluruh lapisan masyarakat Aceh.
Buruknya sistem tindaklanjut penegakan hukum serta kacaunya praktik pengawasan dana otsus Aceh adalah satu bagian yang menjadi problematik dengan tidak menyebutnya “biangkerok”. Dalam konteks ini, Pemerintah RI juga termasuk ikut andil karena selama 18 tahun dana otus Aceh dikelola secara “ugal-ugalan” tanpa ada penegakan hukum yang tegas terhadap perampok dana otsus di Aceh (yang tampak justru merawat dan bersahabat dengan perampok dana otsus). Dalam ulasan inilah sejatinya tulisan ini ingin mengingatkan Pemerintah RI agar jangan terlalu memanjakan elite Aceh dengan berbagai drama “sok nasionalisnya”, padahal di belakang itu, gertak sambal terus dilontarkan ke pada Pemerintah RI dalam momen-momen tertentu. Dalam bahasa Minang “dalam angguak uda manggeliang/dalam patuh ada penolakan).
Seandainya Pemerintah RI tegas dan mampu mengambil kebijakan yang strategis dalam menyaring kebutuhan rakyat Aceh (bukan kebutuhan elite Aceh) mungkin benang kusut dana otsus ini tidak “se-petaka” ini untuk Aceh. Aceh telah terperangkap dengan ulah permainannya sendiri, merasa hebat sendiri, namun itu tetap dilakukan semacam pembiaran oleh Pemerintah RI. Jika memang Pemerintah RI hanya bertujuan untuk mengulur-ulur pengelolaan Aceh secara ugal-ugalan, lebih baik Aceh diberikan kekuasaan sebagai (semacam) negara federal, dari pada selalu memberikan bom waktu untuk Aceh yang pada akhirnya menyengsarakan masyarakat Aceh, meskipun elite Aceh terus mengalami pertambahan harta, tahta (wanita) dari hasil penerapan dana Otsus yang berjalan sepanjang 18 tahun.
Mungkin Pemerintahan RI tidak kekurangan data angka maupun informasi secara akurat, perhatikan saja misalnya realisasi anggaran Pemerintah Aceh dari periode ke periode yang bersifat “nafsu besar tenaga kurang”, “minta ini itu” pada akhirnya untuk memperkaya diri dan merawat praktik manipulasi dengan bungkusan usang politik identitas yang menindas masyarakatnya sendiri.
Momentum pembahasan Dana Otsus dan bentuk kekhususan Aceh lainnya yang sedang dikompromikan saat ini semestinya dapat membuka mata hati kabinet Prabowo Subianto bahwa menyikapi Aceh tidak boleh seperti perlakuan sahabat atau anak manja, melainkan pemerintah pusat harus bersikap ke Aceh seperti seorang ayah yang tegas, bijaksana meskipun sang anak berprasangka buruk pada ayah. Atas momen inilah, kaseriusan dan ketegasan Pemerintah RI mesti mampu menjawab harapan rakyat Aceh yang terlanjur babak belur akibat maraknya praktik manipulasi dan bagi-bagi kekuasaan di balik dana otsus.
