Penulis: Vanath, Ketua Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Maluku
Di tengah era keterbukaan informasi dan pesatnya teknologi kecerdasan buatan (AI), transparansi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Masyarakat kini tak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek aktif dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Fenomena ini tampak jelas dalam dinamika politik Maluku pasca terpilihnya Hendrik Lewarissa dan Abdullah Vanath (HL-AV) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Langkah awal HL-AV yang fokus pada pembangunan infrastruktur transportasi laut dan darat patut diapresiasi. Ini bukan hanya janji kampanye yang direalisasikan, tetapi juga bentuk pengakuan atas kenyataan geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan. Apalagi Maluku kini masuk dalam radar Proyek Strategis Nasional (PSN) sebuah peluang emas yang wajib dikawal dengan kebijakan yang cerdas dan berpihak.
Namun, sejarah telah mengajarkan bahwa wilayah kepulauan seperti Maluku selalu menghadapi keterbatasan fiskal. Laut lebih luas dari daratan, akses antarwilayah penuh tantangan, dan biaya pembangunan kerap lebih tinggi dibanding provinsi kontinental. Maka, diperlukan strategi luar biasa dalam menjawab tantangan ini bukan hanya dalam bentuk proyek fisik, tetapi juga visi fiskal jangka panjang yang berbasis pada keunggulan maritim.
Kelautan, Perikanan, dan Kemaritiman: Pilar Ekonomi Baru
Sudah saatnya pemerintah provinsi Maluku menjadikan sektor kelautan, kemaritiman, dan perikanan sebagai poros utama ekonomi daerah. Laut bukan sekadar ruang transit atau penghubung antarwilayah, tetapi sumber kehidupan dan kekuatan fiskal jika dikelola secara inovatif. Di sinilah tantangan terbesar HL-AV sebagai pemimpin yang lahir dan besar di bumi kepulauan menjadikan laut sebagai sumber daya strategis, bukan sekadar latar belakang geografis.
Namun sektor ini tak bisa berdiri sendiri. Butuh modal besar, teknologi, SDM berkualitas, dan terutama: birokrasi yang visioner. Proses rekrutmen birokrat harus mempertimbangkan kecakapan dalam manajemen kemaritiman, bukan hanya loyalitas politik.
Pluralisme dan Ketimpangan Sosial Budaya: Menjaga Makna “Orang Saudara”
Maluku juga dikenal dengan pluralisme sosial dan budaya yang tinggi. Identitas sebagai “orang basudara” harus dijaga bukan hanya dalam tataran budaya, tetapi masuk dalam kerangka kebijakan strategis. Sayangnya, hingga kini pendekatan kebijakan masih terlalu statistikal dan kuantitatif. Padahal, seperti dikemukakan filsuf Jürgen Habermas, legitimasi demokrasi bisa runtuh jika negara hanya menjalin relasi melalui sistem dan angka, sementara rakyat hidup dalam relasi makna dan nilai.
Kawasan-kawasan seperti teluk, semenanjung, dan pulau-pulau kecil adalah wilayah dengan makna kultural yang dalam. Pembangunan infrastruktur di wilayah ini harus disertai dengan dialog sosial yang bermakna. Jika tidak, pembangunan akan dianggap sebagai proyek elite yang meminggirkan makna hidup masyarakat lokal.
Krisis Legitimasi dan Ancaman Politik Identitas
Pemerintah HL-AV harus mewaspadai satu ancaman laten: krisis legitimasi. Jika kebijakan tidak menyentuh dimensi sosial dan budaya masyarakat, jika birokrasi berjalan tanpa hati, dan jika pembangunan hanya dinikmati segelintir kelompok, maka politik identitas akan kembali bangkit sebagai alat pelanggengan kekuasaan lama.
Karl Popper dalam The Open Society and Its Enemies mengingatkan bahwa masyarakat terbuka rentan disusupi musuh dari dalam: mereka yang menolak perubahan, namun terus memanfaatkan sistem untuk bertahan. Ini adalah tugas HL-AV: menjaga Maluku tetap terbuka, inklusif, dan bebas dari jebakan oligarki lama yang hanya berpindah wajah.
Dialog Adalah Kunci
Sebagai partai politik yang lahir dari semangat antikorupsi dan keterbukaan, PSI Maluku memandang perlu adanya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat terdampak PSN. Apalagi dalam konteks fiskal yang terbatas, setiap kebijakan harus dirancang secara partisipatif dan berbasis kebutuhan riil warga.
Pemerintahan yang baru berjalan ini patut dikawal, didukung, sekaligus dikritisi secara konstruktif. HL-AV memiliki peluang besar untuk menciptakan sejarah baru, membangun Maluku bukan hanya dengan beton dan baja, tetapi dengan nilai, rasa, dan keadilan.
Dan untuk itu, Maluku menaruh harapan pada pemimpin yang lahir dari pulau, untuk menjawab tantangan pulau.
