Oleh: Syahputra Ariga, S.I.P (Analis Kebijakan Publik)
Setahun sudah duet kepemimpinan Suhaidi–Maliki memimpin Kabupaten Gayo Lues. Saat pelantikan, harapan publik membuncah. Masyarakat di negeri seribu bukit menaruh optimisme pada perubahan tata kelola, percepatan pembangunan, serta keberpihakan nyata kepada rakyat kecil yang selama ini bergantung pada sektor pertanian dan ekonomi desa. Namun setelah satu tahun berjalan, pertanyaan itu kian nyaring terdengar di ruang-ruang publik: apakah yang lahir adalah capaian substantif, atau sekadar seremoni dan respons reaktif atas bencana?
Tulisan ini adalah refleksi kritis yang lahir dari kekecewaan masyarakat yang saya analisa secara rasional dan berbasis indikator kebijakan publik. Kritik bukanlah ekspresi kebencian, melainkan bagian dari kontrol sosial agar arah pemerintahan tetap berada pada rel kepentingan rakyat.
Secara ekonomi, Gayo Lues masih berada dalam pola lama: bertumpu pada sektor pertanian tradisional dengan nilai tambah rendah. Komoditas unggulan seperti kopi, nilam, serai wangi, dan hortikultura belum mengalami hilirisasi yang signifikan. Produk dijual dalam bentuk mentah, sementara nilai tambah dinikmati daerah lain. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat tetap dominan, sedangkan Pendapatan Asli Daerah belum menunjukkan terobosan berarti. Di tengah situasi itu, harga kebutuhan pokok merangkak naik dan daya beli masyarakat stagnan. Bagi warga desa yang rumah dan lahannya terdampak banjir serta longsor, pertumbuhan ekonomi di atas kertas terasa jauh dari realitas dapur mereka.
Minimnya investasi swasta juga menjadi cermin persoalan mendasar. Infrastruktur yang belum memadai dan kepastian regulasi yang lemah membuat Gayo Lues belum ramah bagi investor produktif. Lapangan kerja baru yang mampu menyerap tenaga muda belum tumbuh signifikan. Akibatnya, pengangguran terselubung tetap tinggi.
Ujian besar pada tahun pertama kepemimpinan ini datang melalui bencana banjir dan longsor yang melumpuhkan sejumlah kecamatan. Jalan terputus, desa terisolir, lahan pertanian tertimbun, dan rumah warga rusak berat. Bencana memang faktor alam, tetapi tata kelola mitigasi adalah urusan manusia. Kekecewaan masyarakat muncul bukan semata karena musibah, melainkan karena lemahnya sistem mitigasi jangka panjang. Hingga kini belum terlihat konsep pemulihan yang terintegrasi dari tahap tanggap darurat hingga rekonstruksi berkelanjutan. Kebijakan lebih banyak tampil dalam bentuk kunjungan simbolik dan penyerahan bantuan, sementara penguatan tata ruang berbasis risiko dan pembangunan infrastruktur tangguh belum menjadi arus utama.
Di sektor pelayanan publik, retorika reformasi terdengar progresif, tetapi implementasinya belum sepenuhnya terasa. Keluhan tentang lambannya pelayanan administrasi masih muncul. Distribusi bantuan belum sepenuhnya transparan dan tepat sasaran. Infrastruktur antar desa, terutama pascabencana, masih jauh dari kata layak. Reformasi birokrasi tidak cukup dengan deklarasi komitmen; ia membutuhkan digitalisasi layanan, sistem pengawasan yang ketat, serta evaluasi kinerja yang terukur.
Dalam aspek sosial, perbaikan angka stunting patut diapresiasi jika memang lahir dari intervensi nyata di tingkat posyandu dan desa. Namun indikator kesejahteraan lain seperti kemiskinan dan kualitas pekerjaan belum menunjukkan pergeseran signifikan. Program sosial tampak lebih dominan sebagai bantuan jangka pendek daripada strategi pemberdayaan ekonomi keluarga yang berkelanjutan.
Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan pemerintahan daerah setidaknya diukur melalui efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Efektivitas menuntut perubahan nyata pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar capaian administratif. Efisiensi mengharuskan anggaran tepat guna dan menyentuh prioritas. Responsivitas menuntut pemerintah hadir sebelum keluhan membesar. Dalam satu tahun terakhir, pemerintahan Suhaidi–Maliki tampak masih berada pada tahap administratif dan simbolik, belum sepenuhnya transformasional.
Belum terlihat peta jalan ekonomi jangka menengah yang progresif, strategi mitigasi bencana berbasis data spasial, maupun reformasi fiskal untuk memperkuat kemandirian daerah. Padahal satu tahun adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan arah, meskipun hasil besar mungkin membutuhkan proses lebih panjang.
Gayo Lues tidak membutuhkan panggung seremoni yang megah, tetapi kebijakan yang berdampak. Masyarakat ingin akses jalan yang benar-benar mulus, pertanian yang naik kelas, birokrasi yang cepat dan bersih, serta pemerintahan yang hadir sebelum rakyat mengeluh. Jika tahun pertama dianggap sebagai fase adaptasi, maka tahun kedua harus menjadi fase pembuktian.
Kepemimpinan bukan tentang seberapa sering kamera menyorot kegiatan, melainkan seberapa dalam kebijakan menyentuh kehidupan rakyat. Gayo Lues membutuhkan kepemimpinan substantif, bukan simbolik. Dan masyarakat berhak menagih janji perubahan yang pernah digaungkan dengan penuh optimisme.
