Oleh Dauri Kimit (Manager SKM Reborn Cabang Kutacane)
Ditengah harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang berpihak kepada rakyat Aceh, berbagai kebijakan lahir belakangan ini banyak menuai kritikan dari berbagai kalangan. Salah satu menjadi sorotan publik adalah pergub nomor 2 tahun 2026 terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dinilai tidak sesuai dengan dengan pelayanan kesehatan masyarakat dan keadilan sosial.
Program JKA yang awalnya menjadi kebanggaan rakyat Aceh karena mampu membantu masyarakat kecil memperoleh akses kesehatan, sekarang di anggap mengalami pergeseran arah. Banyak masyarakat mengeluhkan pelayanan kesehatan, keterbatasan fasilitas, hingga kebijakan yang di nilai tidak lagi berpihak kepada rakyat kecil. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar tentang hadir atau tidaknya nurani dalam setiap pengambil keputusan oleh para pemimpin daerah.
Sejumlah pengamat menilai krisis terjadi hari ini bukan sekedar persoalan administrasi, melainkan mulai mengarah pada hilangnya ketegasan dan ke profesionalan pemimpin dan fungsionaris nya dalam menjalankan roda pemerintahan.
Bangku kekuasaan yang di percayakan masyarakat seharusnya menjadi alat pengabdian kepada rakyat perlahan dipandang hanya sebagai simbol politik tanpa kepekaan sosial. Disaat masyarakat kecil harus berjuang sendiri mendapatkan hak kesehatan, sementara elit sibuk mempertahankan kepentingan dan citra politik, maka kepercayaan publik pun semakin terkikis.
Menurut Dauri kimit selaku wakil sekretaris BEM UGL, “kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pemerintah Aceh perlu mengingat tujuan utama dari hadirnya kebijakan, yakni melayani dan melindungi masyarakat” Ia menilai bahwa rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya kuat dalam pidato dan janji politik saja, tetapi pemimpin harus benar-benar hadir mendengar keluhan masyarakat kecil.
Ketika kebijakan kesehatan kesehatan mulai menyulitkan rakyat, maka yang hilang bukan hanya kualitas pelayanan, tetapi juga rasa kemanusiaan dalam kepemimpinan itu sendiri. Aceh dibangun dengan nilai agama dan moral yang kuat, sehingga pemimpin Aceh harus mampu menunjukkan rasa empati secara nyata Dauri Kimit.
Program seperti JKA seharusnya menjadi simbol keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin, Jika program tersebut tidak tepat sasaran, maka pemerintah harus segera melakukan evaluasi secara berkala dan terbuka sekaligus melibatkan suara masyarakat dalam mengambil keputusan.
Aceh dikenal sebagai daerah dengan nilai religius dan adat yang kuat diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang berlandaskan keadilan, kerakyatan, empati dan tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, namun masyarakat justru merasakan sebaliknya. Situasi hari ini menunjukan adanya jarak antara pemimpin dan rakyat.
Jabatan bukan sekedar simbol kekuasaan, melainkan amanah besar yang harus dijalankan sebagai semestinya, menurutnya, pemimpin baik adalah pemimpin yang mampu merasakan kesulitan masyarakat dan hadir memberikan solusi nyata, bukan sekedar membangun citra politik semata.
Ditengah berbagai polemik yang berkembang, masyarakat Aceh kini menanti lahirnya pemimpin yang tidak hanya kuat dalam kekuasaan, tetapi juga memiliki hati nurani dalam menjabat.
