Oleh : Apriadi Rama Putra
Praktisi Sekolah Kita Menulis (SKM) Cabang Aceh Tenggara
Dalam era politik yang penuh gejolak, perbincangan tentang perjalanan politik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang berpotensi menuju Istana tampaknya menjadi sorotan utama. Namun, di balik gemerlapnya panggung politik, terdapat serangkaian peristiwa yang menimbulkan beragam opini dan pertanyaan kritis.
Pertama-tama, kita tidak dapat mengabaikan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh poros politik di balik Prabowo-Gibran dalam pemilu 2024. Berbagai tuduhan mulai dari manipulasi surat suara hingga pelanggaran prosedur pemilihan telah mengguncang kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka celah bagi partisipasi Gibran dalam Pilpres 2024 dan dan 16 Guru Besar Tata Negara Laporkan Anwar Usman ke MKMK juga menjadi sorotan tajam dalam diskursus politik saat ini. Ditambah lagi dengan unjuk rasa mahasiswa yang menuntut diskualifikasi Prabowo-Gibran, serta penyebaran narasi-narasi kontroversial tentang Gibran sebagai “anak haram konstitusi”, semakin menegaskan kompleksitas perjalanan politik mereka. Seakan-akan sudah tersusun tertata dan rapi.
Namun, di tengah sorotan terhadap elite politik, apakah kita sebagai warga negara telah benar-benar memegang teguh nilai-nilai demokrasi? Telaah yang cermat terhadap salah satu praktik politik di kalangan mahasiswa menggugah kesadaran akan tingkat idealisme dan integritas kita dalam mendukung demokrasi. Kritik terhadap proses Kongres mahasiswa yang terkadang diwarnai oleh nepotisme dan pragmatisme politik, Kongres yang seharusnya menjadi wadah untuk menghasilkan keputusan bersama malah seringkali terkontaminasi oleh elit-elit tertentu dan politik praktis. Inilah yang harusnya lebih dulu kita tuntut perbaikan mendalam dalam struktur pemerintahan mahasiswa, agar demokrasi yang sejati dapat diwujudkan. Menjadikan ini panggilan untuk merombak struktur pemerintahan mahasiswa demi mewujudkan demokrasi yang substansial.
Pada sisi politik nasional, perlu diapresiasi langkah Jokowi yang telah membuktikan bahwa kekuasaan tidak selalu harus berada di bawah kendali ibu Megawati Soekarnoputri satu partai politik yaitu PDI-P. Namun, keputusan Jokowi untuk mendukung pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini hanya tentang ambisi politik pribadi ataukah ada agenda yang lebih besar yang tidak bisa dimusyawarahkan di lingkaran PDI-P itu sendiri? Pertanyaan etis pun muncul, Apakah seorang ayah harus meletakkan kepentingan politik di atas kepentingan keluarganya? Selain itu, peran Jokowi dalam dinamika politik juga menarik perhatian. Meskipun telah terbukti bahwa Jokowi bukanlah boneka partai, spekulasi tentang pencalonan Gibran sebagai cawapres menjadi bahan perdebatan.
Selanjutnya, Perubahan sikap Bapak Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, yang kini berada di kubu yang berbeda, menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi politik. “bahwa pihak yang kalah selalu menuduh kecurangan” tampak ironis jika dilihat dari situasinya saat ini, Pernyataannya pada 2019 tentang tuduhan kecurangan dalam pemilu.
Tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada Prabowo Subianto terkait masa lalunya tentang penculikan aktivis 1998 kembali mencuat dalam politik juga menjadi fokus perhatian. Namun, sikap Prabowo yang tetap tenang dan tidak terprovokasi menunjukkan kedewasaan politiknya. Dalam suasana politik yang semakin memanas, Prabowo dipandang sebagai sosok yang bisa mengelola tekanan dengan baik. Harapan banyak orang adalah bahwa, jika terpilih, Prabowo akan mampu membersihkan namanya dari segala tuduhan dan menciptakan suasana politik yang lebih bersih.
Terakhir, meskipun demokrasi Indonesia telah mengalami degradasi yang signifikan, harapan untuk memperbaiki situasi ini masih ada. Semangat kebangsaan yang kuat dan semboyan “Macan Asia” harus menjadi pendorong bagi pemimpin baru untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan mengukuhkan kedaulatan negara. Mari bersama-sama merayakan pesta demokrasi dengan semangat kebersamaan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi NKRI.
