Katacyber.com | Banda Aceh – Dalam forum Diskusi Publik bertema “Mengurai Benang Kusut Tambang Ilegal, Uang Hitam dan Solusinya” yang digelar di Hoco Coffee Lambhuk, Banda Aceh, salah satu mahasiswa asal Aceh Barat Daya (Abdya) menyampaikan kritik terbuka terkait aktivitas tambang di wilayah Babahrot yang disebutnya telah berlangsung lama dan menjadi rahasia umum. Selasa, (07/10/2025).
Mahasiswa tersebut meminta Anggota Komisi III DPR RI, Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si., serta pihak Kepolisian dan Dinas ESDM Aceh untuk turun langsung ke Babahrot guna melihat kondisi nyata di lapangan. Ia menilai bahwa aktivitas tambang, baik yang legal maupun ilegal, telah mendominasi sebagian besar kawasan tersebut dan berdampak terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar.
“Kalau bapak mau buktikan, saya siap tunjukkan langsung. Di Babahrot itu, semua orang tahu, bukan lagi rahasia. Gunung-gunung di sana sudah dikuasai tambang, baik yang berizin maupun yang tidak,” ujarnya dalam forum.
Ia juga menyinggung adanya dugaan setoran kepada oknum tertentu yang selama ini dianggap menjadi bagian dari sistem yang tidak sehat dalam tata kelola pertambangan di daerah. Karena itu, ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum bersikap tegas serta membuka ruang transparansi.
“Jangan hanya memeriksa dari kantor atau lewat jalur dinas, turun langsung saja. Tanya masyarakat di desa, mereka tahu siapa yang menambang dan siapa yang menerima setoran. Ini sudah rahasia umum,” tambahnya.
Mahasiswa tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam setiap proses penerbitan izin tambang agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Ia mendukung wacana Wilayah Tambang Rakyat (WTR) selama dijalankan dengan mekanisme yang jelas dan berpihak kepada masyarakat lokal.
“Kalau memang ada visi dan tujuan untuk pertambangan rakyat, kami mendukung. Tapi jangan sampai izin hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pemerintah dan aparat harus tegas menertibkan yang ilegal dan menata yang legal,” tutupnya.
Pernyataan mahasiswa Abdya ini menjadi salah satu sorotan dalam diskusi publik yang dihadiri berbagai pihak, termasuk perwakilan Dinas ESDM Aceh, DPR RI, serta aparat penegak hukum. Forum tersebut diharapkan menjadi awal dari langkah konkret dalam penataan sektor pertambangan di Aceh agar lebih bersih, adil, dan berkelanjutan.
