Nyaris Indonesia identik dengan koruptor, preseden Wamenaker RI, Immanuel Ebenezer (Noel) di OTT KPK perkara pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Noel bukan orang yang berpengaruh yang pertama kali tersandung korupsi, dia bagian dari sejumlah orang yang dekat dengan beberapa Presiden RI. Jadi, tak perlu repot-repot mengejar koruptor hingga ke Antartika seperti sinyal “kobaran api” pemberantasan korupsi yang dinyalakan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto.
Noel adalah lembaran pertama koruptor yang tertangkap basah di barisan kabinet Presiden Prabowo Subianto, bisa jadi ini adalah bentuk atau cara Prabowo untuk mengakap koruptor. Mungkin dia sengaja membentang karpet merah untuk para menteri/wakil menteri jebolan-didikan Jokowi yang dialihkan ke gerbong politiknya, kemudian disitulah upaya pembasmian koruptor di kabinet secara bertahap dipertontonkan. Mungkin juga sebaliknya, Prabowo telah dikepung para koruptor ulung yang mahir berselancar sejak masa Presiden Jokowi.
Satu sisi, peristiwa OTT Noel terus membuka mata hati publik, betapa noraknya pejabat korup yang mungkin sengaja dirawat. Tingkah awalannya bagaikan pejuang anti korup, garda terdepan melindungi pekerja, bersiteru untuk wujudkan 19 juta lapangan pekerjaan, namun pada akhirnya diborgol oleh KPK, serta dengan sitaan aset yang tak pernah dilaporkan secara jujur di LHKPN, padahal telah menjabat sebagai pejabat publik. Syukur-syukur Noel tak mendapat abolisi ataupun amnesti.
Noel memang orang dekat Jokowi, dia pernah menjadi Ketua Umum Jokowi Mania. Dia juga dekat dengan Prabowo, dia mengambil peran Ketua Umum relawan Prabowo Mania. Karir politiknya yang terus cemerlang selama lima tahun di masa Presiden Jokowi terjegal di awal periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Berbagai macam spekulasi publik pun bermunculan, ada dugaan bekas anak buah Jokowi kemudian seperti menjadi target operasi. Isu perang dingin antara Prabowo dan Jokowi terus mencuat tak terbendung, maju mundur ritme perang dingin tersebut semakin terasa vibernya bagi publik. Dari sini pula publik berfikir; meskipun KPK RI belum sampai pada program pengentasan koruptor secara maksimal, paling tidak KPK sebagai alat tebang pilih dalam melakukan OTT orang- orang tertentu adalah bagian dari irisan perang dingin tersebut.
Peristiwa OTT Noel mungkin tak dapat dibantah betapa potensialnya kabinet diisi oleh para koruptor, modusnya bisa saja pemerasan sertifikasi, setoran, pajak, minta saham, dan lainnya yang bermuara pada penyalahgunaan kekuasaan.
Potensial koruptor di barisan kabinet Prabowo secara tidak langsung menciptakan kerawanan terhadap berbagai proyek mercusuarnya Prabowo Subianto. Program asta cita presiden terus dimonitor bahkan telah jatuh ke tangan para koruptor yang mungkin saja tak senasib dengan Noel.
Tren publik tidak percaya kepada pejabat publik semakin meningkat, seiring dengan itu, pemerintah terus berupaya menciptakan ilusi angka prestasi pencapaiannya, settingan demi settingan data BPS pun terus berbanding terbalik dengan realita lapangan. Pengangguran meningkat, pajak rakyat dikuras, UU dibuat secara ugal-ugalan, jabatan komisaris BUMN labrak aturan, disorientasi TNI/Polri semakin aneh, dan masih banyak masalah besar kebangsaan lainnya. Pada tahap ini, apakah masih ada celah pembuktian prestasi di masa kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini? atau justru sebaliknya, semakin parah dari kepemimpinan Jokowi.
Dari sinilah, patut digelorakan kedaulatan mesti dikembalikan pada rakyat, agar tak terlalu jauh dikuasai oleh kualisi gemuk yang hobinya memamerkan goyangan murahan di saat rakyat terus-terusan mengalami krisis kepercayaan pada pemerintah.
Masih adalah empati para penguasa negeri ini? atau empati tersebut telah pergi jauh ke Antartika, hingga yang tersisa adalah penguasa yang teriak-teriak anti serakahnomics namun ia terus menjalankan kreasi keserakahan tersebut secara tak terkendalikan dan merusak fondasi kebangsaan dari jabatan-jabatan strategis pemerintah.
