Penulis Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP); Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
Peristiwa penembakan yang terjadi pada 23 Mei 2025 di depan RSUD Wamena terhadap anggota Satlantas Polres Jayawijaya, yang diduga dilakukan oleh Jenderal Egianus Kogeya, Komandan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), masih simpang siur kebenarannya.
Mengapa saya meragukan kebenaran peristiwa tersebut? Sebab, banyak kejadian di Papua selama ini hanyalah rekayasa negara dan aparat keamanan Indonesia. Tujuan utama dari rekayasa ini adalah untuk memberikan justifikasi atau pembenaran dalam membangun Kodam baru di wilayah Papua Pegunungan.
Hal serupa juga terjadi di wilayah-wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Maybrat. Semua wilayah ini memiliki potensi tambang emas, dan konflik sengaja diciptakan agar penduduk asli, pemilik sah tanah tersebut, terusir atau melarikan diri. Wilayah yang kosong itu kemudian dijadikan lokasi pembangunan pos-pos militer, dan perusahaan tambang bisa masuk dengan aman di bawah pengamanan militer.
Benarlah apa yang pernah dikatakan oleh A.C. Manulang, pengamat intelijen dan mantan Direktur Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), bahwa:
“Bukan tidak mungkin dan jarang terjadi jika berbagai kerusuhan di berbagai daerah terlepas dari aktor intelektual dari Jakarta. Sangat mungkin kerusuhan ini didesain dari Jakarta dengan berbagai tujuan…”
(Sumber: Indopos, 4 November 2012; lihat juga Buku Otonomi Khusus Papua Telah Gagal, Yoman, 2012:215).
Semua konflik di Tanah Papua Barat diciptakan dan dipelihara demi kepentingan eksploitasi sumber daya alam (SDA), dengan cara melumpuhkan, memiskinkan, dan menyingkirkan Penduduk Asli Papua (POAP). Faktanya, penguasa Indonesia tidak tertarik pada nasib POAP, bahkan memandang mereka sebagai penghalang dan beban bagi kepentingan bisnis para elit di pusat.
Ada beberapa pertanyaan penting yang sampai saat ini belum jelas jawabannya:
Siapa yang menembak mati pilot Glen Malcolm Conning, warga negara Selandia Baru, pada 5 Agustus 2024 di Distrik Alama, Mimika?
Siapa yang menewaskan Rick Spier dan Edwin Burgon pada 31 Agustus 2002 di Timika?
Siapa yang menembak Pieper Dietmar Helmut (55), warga negara Jerman, di Pantai Base G pada 29 Mei 2012?
Siapa yang menewaskan Graeme Thomas Wall pada 30 Maret 2020 di Kuala Kencana, Timika?
Siapa yang menembak mati Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha pada 25 April 2021 di Beoga, Puncak?
Siapa yang menembak mati Michelle Kurisi Doga pada 29 Agustus 2023 di Distrik Kimbim/Assologaima, Wamena, Jayawijaya?
Pertanyaan mendasar lainnya:
Mengapa pemerintah Indonesia tidak mengizinkan Komisi Tinggi HAM PBB, wartawan asing, dan diplomat asing berkunjung ke Papua Barat?
Penutupan akses ini menimbulkan banyak kecurigaan. Indonesia takut akan apa, sedang melakukan apa, dan menyembunyikan apa di Papua Barat?
Solusi yang Diusulkan:
Sudah saatnya pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan rasisme dan siklus kekerasan sistemik terhadap orang asli Papua, serta membuka ruang perundingan damai yang dimediasi pihak ketiga — sebagaimana pernah dilakukan antara pemerintah RI dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Saya meminta Presiden Prabowo untuk menghentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, dan seluruh wilayah Papua Barat dari Sorong hingga Merauke. Jangan lagi rakyat diusir dari tanah leluhur mereka dengan alasan keberadaan TPNPB, karena alasan sebenarnya adalah mengejar tambang.
Saya mengusulkan agar Presiden Prabowo menunjuk seorang Special Envoy (Utusan Khusus) untuk memulai proses penyelesaian konflik Papua Barat. Utusan Khusus ini bertugas menjalin komunikasi dengan para pejuang Papua Merdeka serta dengan rakyat Papua yang memiliki ideologi berbeda dengan pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia tidak boleh terus menutup mata. Akar persoalan luka membusuk dan bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia ini sudah lama ditemukan dan dirumuskan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kini bernama BRIN.
Dalam buku Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008), LIPI menyimpulkan empat akar konflik utama di Papua, yaitu:
Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;
Kekerasan negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum terselesaikan;
Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di tanahnya sendiri;
Kegagalan pembangunan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat Papua.
Dalam situasi penuh kekerasan dan kebohongan ini, mari kita tetap berdoa dan bekerja dengan cara yang benar, bermartabat, dan terhormat. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dan sempurna. Rakyat dan bangsa Papua Barat tidak akan selamanya gelisah, sedih, dan menderita.
